- BERITAPengusaha Rental Asal Pidie Dianiaya di Aceh Tengah Usai Diteriaki Maling, Ini Penjelasan Polisi
- BERITA*Mulyadi, S.Sos, Nahkodai Ketua Koperasi Merah Putih Desa Rawe. Terpilih secara demokrasi.*
- DAERAHPemkab Aceh Tengah Usulkan Percepatan Pembentukan BNNK: Demi Selamatkan Generasi Muda dari Jerat Narkoba
- BERITAKonsumen PT Capella Multi Dana di Lhokseumawe Merasa Diperas: Denda Tunggak Angsuran Motor Naik Tanpa Alasan Jelas
- HUKUMPresiden Harus Segera Turun Tangan Terkait Waduk Krueng Keureuto.
- BERITA“Bersuara Demi Keadilan, Diberangus Kekuasaan: Kasus Mr. Jhon dan Wajah Buram Demokrasi Desa”
- DAERAHKampung Bukit Jadi Pilot Project: Kapolres Aceh Tengah Luncurkan Program Kampung Bebas Narkoba Sambut Hari Bhayangkara ke-79
- NASIONALBupati Haili Resmi Buka Musda KNPI Aceh Tengah Ke-XII
- BERITAMinyak Oplosan Beredar di Aceh Tengah, Pengendara Keluhkan Kerusakan Mesin dan Bahaya Sistem Penyaringan Minyak, Rotan jadi sasaran.
- BERITAPPTK Rangkap Ketua Panitia, Anggaran Pelatihan PKU Jadi Pertanyaan?
12 Kepala Keluarga di Pantan Tengah Minta Keadilan: Dugaan Perampasan Tanah oleh H. Sahadat dan Mantan Reje Supriadi .
Yusra Efendi 04 Jul 2025 148 Takengon, SCNews.co.id – 4 Juli 2025, Sebanyak 12 kepala keluarga di Kampung Pantan Tengah, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, menuntut keadilan atas dugaan perampasan hak tanah mereka yang telah lama dikuasai secara sah. Sengketa ini memanas setelah keluarnya sertifikat Hak Milik atas nama H. Sahadat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Tengah dengan Nomor Induk Bidang (NIB): 01.09.0000003676.0 pada tahun 2025.
Padahal, lahan tersebut telah dikuasai sejak tahun 1998 oleh para warga berdasarkan surat jual beli sah yang dikeluarkan melalui Pemerintahan Kampung Pantan Tengah. Salah satu titik krusial dalam kasus ini adalah sebidang tanah tempat parkir mobil Carry milik Zulkarnain Tebe, yang berada di atas tanah milik Hairul Saleh. Namun, surat pemberitahuan pengosongan yang dikeluarkan oleh pemerintahan kampung pada 27 Juni 2025 justru menjadi pemicu keresahan baru di tengah konflik yang belum selesai.
Syahri Budiman, menyatakan bahwa munculnya sertifikat ini di tengah proses mediasi yang belum tuntas merupakan bentuk pengabaian terhadap keadilan.
” Warga sudah pernah melakukan upaya musyawarah pada 26 Juli 2023, bahkan dihadiri oleh UPTD Kecamatan Rusip Antara, namun belum ada kesepakatan. Tiba-tiba muncul sertifikat atas nama pihak lain tanpa sepengetahuan kami. Ini jelas mencederai proses hukum dan rasa keadilan masyarakat,” tegas Syahri.
Lebih lanjut, Syahri menduga kuat adanya persekongkolan antara H. Sahadat dengan mantan Reje Kampung Pantan Tengah, Supriadi, yang menjabat pada periode 2019–2024. “Kami menduga ada keterlibatan aktif mantan Reje dalam memuluskan keluarnya sertifikat, padahal secara administratif, tanah itu masih dalam sengketa dan sudah dikuasai oleh warga sejak lebih dari dua dekade,” tambahnya.
Syahri juga menyoroti tindakan semena-mena pihak keluarga H. Sahadat yang menebangi sejumlah tanaman milik warga di atas tanah sengketa. “Ini perlakuan tidak berperikemanusiaan. Tanaman buah-buahan milik warga ditebang begitu saja, tanpa proses hukum, tanpa penghormatan terhadap hak yang sah,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Atas dasar itu, warga melalui kuasa hukumnya meminta kepada aparat penegak hukum (APH), lembaga peradilan, hingga pemerintahan daerah dan pusat untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum ini. Mereka juga mendesak BPN Aceh Tengah agar transparan dalam menjelaskan dasar hukum terbitnya sertifikat tersebut.
“Kami bukan mencari konflik. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Kami punya dokumen sah dan bukti kepemilikan sejak 1998. Maka kami minta sertifikat itu dibatalkan dan dilakukan audit menyeluruh atas proses penerbitannya,” pungkas Syahri.
Warga terdampak berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat, organisasi masyarakat sipil, serta media agar persoalan ini tidak ditutup-tutupi dan segera menemukan kejelasan hukum. Konflik agraria ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap proses administrasi pertanahan di daerah dan menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum di Aceh Tengah.
(Redaksi)
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
Takengon, SCNews.co.id – 14 Juli 2025, Penasehat hukum korban kasus kekerasan dalam komunitas Zumba, Hamidah, S.H., M.H., PCL, menyampaikan kekecewaannya terhadap proses hukum yang dianggap tidak mencerminkan keadilan. Ia mengungkapkan bahwa kasus kekerasan berulang terhadap kliennya, RH, justru akan disidangkan sebagai tindak pidana ringan (Tipiring), meskipun telah dilaporkan sebagai kekerasan serius dan berencana. Hamidah mengaku …
Aceh Tengah, SCNews.co.id -12 Juli 2025, Komunitas Zumba yang semestinya menjadi ruang aman bagi para peserta justru berubah menjadi mimpi buruk bagi seorang korban wanita berinisial RH (33), Pengusaha, mengalami kekerasan fisik dan perundungan yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial HA (33), membuat korban mengalami luka fisik serius dan trauma mendalam. Sabtu, 12 Juli 2025. …
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id –18 Juli 2025, Kericuhan terjadi di Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, setelah warga melakukan penggerebekan terhadap pesta liar yang melibatkan delapan orang,empat laki-laki dan empat perempuan,yang diduga melakukan pesta minuman keras dan narkotika jenis sabu-sabu dan pil terlarang. …
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
Takengon, SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Kasus kekerasan berulang terhadap seorang perempuan berinisial RH dalam komunitas Zumba di Aceh Tengah yang sempat terabadikan dalam sebuah Vidio Viral kembali menjadi sorotan tajam dan mendapat Perhatian Serius, kali ini dari tokoh Nasional Hak Asasi Perempuan, Ir. Samsidar, mantan Komisioner Komnas Perempuan periode 1998–2006. Melalui pernyataan resminya …
Comments are not available at the moment.