40 + 1 Tuntutan, 1 Tekat Rakyat:Tiga Tahun Tak Selesai Bupati Wajib Mundur.

Yusra Efendi
8 Sep 2025 11:47
BERITA 0 898
2 menit membaca

Takengon, SCNews.co.id – 8 September 2025, Gelombang protes masyarakat kembali akan menghantam pusat pemerintahan Aceh Tengah. Rabu (10/9/2025) mendatang, Aliansi Masyarakat Gayo dijadwalkan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRK Aceh Tengah dengan membawa 40+1 poin tuntutan yang dianggap mewakili keresahan rakyat.

 

 

Penangung jawab aksi, Gilang Kentawar, menyebutkan bahwa sekitar 200 peserta akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk moral warning kepada Bupati, Wakil Bupati, serta DPRK Aceh Tengah yang dianggap gagal total dalam menjalankan amanah rakyat.

 

“Seluruh poin yang kami sampaikan adalah masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Dari konflik tapal batas, kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal, keterpurukan ekonomi rakyat, hingga buruknya pelayanan publik. Kami menuntut penyelesaian sebelum tahun 2028, atau pemerintah harus legowo mundur,” tegas Gilang.

 

 

Isu Utama yang Akan Disuarakan:

 

• Gagalnya penyelesaian sengketa tapal batas desa, kecamatan, dan kabupaten.

• Beroperasinya tambang emas ilegal yang merusak lingkungan.

• Lambannya pembangunan Rumah Sakit Regional.

• Pembiaran kerusakan Danau Laut Tawar.

• Tidak adanya langkah serius dalam pengembangan kopi sebagai identitas ekonomi Gayo.

• Inflasi tertinggi di Aceh dan meningkatnya angka kemiskinan.

• Pungutan liar di sekolah serta ketidakjelasan penegerian Universitas Gajah Putih.

• Dugaan korupsi, fee proyek, dan lemahnya DPRK dalam fungsi pengawasan.

Menurut Aliansi, daftar panjang permasalahan ini membuktikan bahwa pemerintahan saat ini lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kesejahteraan rakyat.

 

Tuntutan Aliansi

 

• Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah untuk menyelesaikan seluruh persoalan hingga 2028, atau siap mundur dari jabatan.

• Mendesak DPRK Aceh Tengah agar benar-benar menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, jika tidak maka layak dibubarkan.

• Mendesak aparat penegak hukum (Kejari, Polda, hingga KPK) untuk mengusut dugaan korupsi dan pungli di Aceh Tengah.

• Mendesak Menteri Dalam Negeri menurunkan Penjabat Bupati jika kegagalan berlanjut.

 

 

Aliansi juga menegaskan, jika tuntutan ini tidak di selesaikan selama tiga tahun , maka aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar akan digelar secara besar besaran untuk meminta bupati aceh tengah turun dari jabantanya, hingga Aceh Tengah terbebas dari kepemimpinan yang dianggap gagal.

 

 

“Ini bukan sekadar aksi yang hanya sebatas lewat sekali jalan. Kami akan terus bersuara dan mengawal sampai perubahan nyata terjadi,Aceh tengah harus berevolusi berubah menjadi aceh tengah yang lebih baik ” tutup Gilang Kentawar.

 

 

 

Redaksi

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *