*Misteri Indikasi Minyak Oplosan di Takengon : Ruhdi Sahara Mantan Ketua HIMAGA Desak Polisi Ungkap Dalangnya*

Yusra Efendi 28 Mei 2025 9

Takengon,SCNews.co.Id— Desakan publik terhadap Kepolisian Resor Aceh Tengah semakin menguat untuk mengungkap tuntas kasus dugaan pengoplosan dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang terbongkar di Desa Tansaril, Kecamatan Bebesen. Sejumlah kalangan aktivis menilai, proses hukum atas kejahatan ini tidak boleh terhenti hanya pada tahap penyelidikan semata.

 

Dugaan praktik ilegal ini mencuat setelah pemberitaan media mengungkap adanya kegiatan mencurigakan di sebuah gudang yang diduga menjadi tempat pengoplosan BBM. Tak lama setelah laporan itu viral, Unit Tipidter Satreskrim Polres Aceh Tengah melakukan penggerebekan. Kendati aktivitas di lokasi telah berhenti, sejumlah barang mencurigakan ditemukan.

 

Di lokasi, polisi mendapati 12 drum kosong, puluhan jerigen, gentong plastik, serta kain penyaring minyak. Meski barang-barang itu tidak lagi berisi cairan, aroma menyengat khas Pertalite masih tercium kuat, memperkuat dugaan bahwa kegiatan pengoplosan baru saja dilakukan. Selain itu, BR, yang diduga sebagai pemilik gudang, turut ditemukan di tempat kejadian.

 

Dokumentasi berupa foto dan video aktivitas kendaraan distribusi juga telah tersebar luas dan menjadi perhatian masyarakat. Sementara itu, kendaraan dan individu lain yang terlibat dalam dokumentasi tersebut tak ditemukan saat penggerebekan.

 

Menurut Ruhdi Selaku Mantan Ketua HiMAGA,Juga seluas pemerhati Kebijakan, APH sudah memiliki dasar kuat untuk melangkah ke tahap penetapan tersangka.

 

“Pelaku ada, tempatnya jelas, sisa aktivitas masih tampak, dan dokumentasi sudah beredar. Gudang pun tak memiliki izin resmi distribusi BBM. Secara hukum, ini sudah memenuhi unsur bukti permulaan yang cukup,” tegasnya, Rabu (28/5).

 

Lanjutnya Barang-barang di lokasi sepeti Drum, jerigen, gentong, dan kain penyaring – merupakan alat bukti fisik yang dapat disita oleh penyidik.

 

Dokumentasi aktivitas lagi diantaranya Rekaman video dan foto – tergolong alat bukti digital, dapat memperkuat dugaan keterlibatan pelaku.

-Gudang tak berizin sebagai distributor BBM.

-BR berada di lokasi saat penggerebekan.

-Aroma khas Pertalite masih tercium di area penyimpanan.

Dokumentasi menunjukkan adanya aktivitas distribusi yang tidak sah.

 

Masyarakat, Aktivis dan media menilai bahwa penegakan hukum atas kasus ini tidak boleh ditunda. Ketika barang bukti nyata telah ditemukan dan pelaku teridentifikasi di lokasi, proses hukum harus berjalan tanpa tekanan dan keraguan.

 

Mengacu pada Pasal 1 angka 14 KUHAP, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila “berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Selain itu, Pasal 53 huruf c dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara tegas mengatur ancaman pidana bagi siapa pun yang mengangkut, menyimpan, atau memperdagangkan BBM bersubsidi tanpa izin resmi — dengan ancaman pidana hingga 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

“Jika pelanggaran nyata seperti ini tidak ditindak, maka kami akan menggelar aksi Tutup Mulut di Depan Polres Aceh Tengah, juga kita mau liat bagaimana proses hukum yang di jalankan di Aceh Tengah” tegas Rudi.

 

 

publik tak puas hanya dengan penyelidikan. Desakan kini bergeser pada penetapan tersangka, penyitaan barang bukti secara sah, dan penahanan sesuai Pasal 21 KUHAP.

 

Jika aparat penegak hukum tidak menunjukkan ketegasan dalam kasus yang bukti dan alat buktinya sudah nyata ini, publik khawatir akan muncul preseden buruk dalam penanganan kasus serupa di masa depan akibat tidak adanya tindakan tegas oleh APH selaku pihak Berwajib yang berwewenang penuh dalam persoalan krusial seperti ini.

 

 

Editor: Yusra Efendi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Radar Kajari Aceh Tengah Di Duga Sudah Menjangkau Kasus Dugaan Korupsi Reje Karang Bayur. 

Yusra Efendi

20 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …

Fakta Hukum Terabaikan,Kuasa Hukum Korban Hamidah SH.MH.CPL dan AAPA Tempuh Jalur Hukum Lainnya. 

Yusra Efendi

18 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …

Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah Ajukan Amicus Curiae: Minta PN Takengon Tegakkan Keadilan Pada Kasus Kekerasan Berencana. .

Yusra Efendi

18 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …

Presiden Harus Segera Turun Tangan Terkait Waduk Krueng Keureuto.

Yusra Efendi

16 Jul 2025

Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah.   Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …

Hamidah SH.MH.PCL: Kekerasan Berencana Bukan Tipiring, Bukti dan Visum adalah Bukti. 

Yusra Efendi

14 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id – 14 Juli 2025, Penasehat hukum korban kasus kekerasan dalam komunitas Zumba, Hamidah, S.H., M.H., PCL, menyampaikan kekecewaannya terhadap proses hukum yang dianggap tidak mencerminkan keadilan. Ia mengungkapkan bahwa kasus kekerasan berulang terhadap kliennya, RH, justru akan disidangkan sebagai tindak pidana ringan (Tipiring), meskipun telah dilaporkan sebagai kekerasan serius dan berencana. Hamidah mengaku …

Trauma dan Teror dalam Komunitas Zumba: Seorang Wanita Laporkan Tindakan Kekerasan Berulang Semenjak 3 Tahun lalu. 

Yusra Efendi

12 Jul 2025

Aceh Tengah, SCNews.co.id -12 Juli 2025, Komunitas Zumba yang semestinya menjadi ruang aman bagi para peserta justru berubah menjadi mimpi buruk bagi seorang korban wanita  berinisial RH (33), Pengusaha, mengalami kekerasan fisik dan perundungan yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial HA (33), membuat korban mengalami luka fisik serius dan trauma mendalam. Sabtu, 12 Juli 2025. …