- BERITADiduga Tertekan Ekonomi, Seorang Pria di Bener Meriah Akhiri Hidup dengan Gantung Diri
- HUKUMHamidah SH.MH.PCL: Kekerasan Berencana Bukan Tipiring, Bukti dan Visum adalah Bukti.
- BERITAPerang Narkoba Di Langsa: Polisi Amankan 2,3 Kg Sabu dan 2,1 Kg Ganja.
- DAERAHKalua tak Tak terlibat Kenapa Tidak bersih bersih.
- DAERAH*Skandal Dugaan Gratifikasi di Inspektorat Aceh Tengah, Aktivis Desak Bupati dan APH Bertindak Tegas*
- DAERAHDanau Laut Tawar:Surga Wisata Keluarga yang Kian Memikat.
- BERITA“Lantik 98 Pejabat Baru, Bupati Ingatkan Tugas dan Tanggung Jawa”
- BERITA*Mulyadi, S.Sos, Nahkodai Ketua Koperasi Merah Putih Desa Rawe. Terpilih secara demokrasi.*
- NASIONALBupati Haili Resmi Buka Musda KNPI Aceh Tengah Ke-XII
- BERITAPPTK Rangkap Ketua Panitia, Anggaran Pelatihan PKU Jadi Pertanyaan?
Pembangunan Bronjong dan Turap di Uning Sarat Misteri: Tanpa Papan Proyek, Publik Pertanyakan Transparansi
Yusra Efendi 31 Mei 2025 5 Takengon, SCNews.co.id – Di tengah tuntutan era keterbukaan informasi dan akuntabilitas penggunaan dana publik, sebuah proyek fisik justru muncul secara senyap dan membingungkan. Pembangunan bronjong dan turap sungai Peusangan di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, diduga dilaksanakan tanpa kejelasan asal-usul anggaran, identitas pelaksana, maupun dasar hukum pelaksanaannya.
Pantauan langsung awak media di lokasi proyek, tepat di bawah jembatan Uning,dekat Mesjid Al-Munawwarah,menemukan kejanggalan yang tidak bisa dianggap remeh,tidak ada satu pun papan nama proyek atau informasi kegiatan sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang tampak hanyalah sejumlah pekerja yang tengah menyusun bronjong dan memasang turap di sepanjang bibir sungai. Selebihnya, gelap dan penuh tanda tanya.
“Kami sendiri tidak tahu siapa yang kerjakan, tidak ada pemberitahuan, tidak ada plang proyek. Tiba-tiba saja sudah ada batu gunung, pasir, dan split berdatangan. Kami kira awalnya untuk masjid, tapi dari besarnya skala kerja, ini seperti proyek pemerintah,” ujar salah seorang warga sekitar yang enggan disebut namanya.
Pertanyaan besar pun mencuat. Siapa pelaksana proyek ini? Dari mana sumber dananya? Apa nilai kontraknya? Dan mengapa pelaksanaan proyek berlangsung secara diam-diam tanpa papan informasi resmi? Semua itu menjadi teka-teki yang menggantung di benak masyarakat Uning.
Padahal, kewajiban memasang papan nama proyek bukan sekadar formalitas, melainkan amanat hukum. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012, disebutkan bahwa setiap proyek fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan informasi. Tujuannya jelas: memberikan akses informasi kepada publik dan membuka ruang partisipasi dalam pengawasan penggunaan anggaran.
Ketiadaan informasi ini justru membuka ruang bagi praktek manipulatif. Tanpa papan proyek, publik kehilangan kendali untuk menilai apakah kegiatan itu sesuai prosedur, tepat sasaran, dan tidak terjadi mark-up anggaran. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan potensi pelanggaran asas transparansi dan akuntabilitas.
Kasus di Uning ini menambah daftar panjang fenomena “proyek hantu” yang kerap muncul di daerah-daerah—proyek yang muncul secara tiba-tiba, tidak tercatat dalam dokumen perencanaan yang diketahui publik, dan nihil papan informasi. Situasi ini memunculkan kesan adanya pola sistemik yang berusaha menghindari kontrol publik dengan membungkam saluran informasi sejak awal pelaksanaan.
Lebih jauh lagi, ketertutupan informasi proyek dapat menjadi indikator lemahnya tata kelola anggaran publik, serta potensi adanya konflik kepentingan yang ditutupi oleh kabut administratif.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi SCNews.co.id belum berhasil mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak terkait, baik dari Pemerintah Kampung Uning, maupun instansi teknis terkait lainnya. Ketidak jelasan kegiatan ini merupaka sebuah tanda tanya, apakah ini kegiatan Pemerintah Daerah atau kegiatan Pemerintah Provinsi, atau bahkan lintas sektor lainnya.
Hal ini tentu menjadi pelemah terhadap semangat transparansi yang selama ini digaungkan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat. Jika proyek fisik seharusnya dapat berjalan tanpa informasi terbuka, maka bagaimana masyarakat dapat melakukan fungsi kontrol sosial?
(Tim Redaksi )
Banda Aceh,SCNews.co.id – 11 Juli 2025, Proyek Waduk Keureuto kembali memicu badai polemik. Di balik klaim pembangunan untuk kepentingan nasional, terselip kisah dugaan perampasan hak tanah milik rakyat kecil. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya turun tangan, menyurati BPN Provinsi Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Tengah, menuntut klarifikasi resmi atas pengukuran lahan yang …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 9 Juli 2025, Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad alias Rimung Buloh, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku seorang hakim dalam sidang kasus dugaan perampasan sepeda motor yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa (8 Juli 2025). Muhammad menyoroti langsung sikap Hakim Budi Sunanda, SH, MH, yang menurutnya …
Takengon, SCNews.co.id –5 Juli 2025, Objek Wisata Kala Pedemun yang terletak di samping Danau Lut Tawar jalan Takengon–Bintang, Desa Pedemun ,kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, kembali jadi pusat perhatian . Namun kali ini bukan karena pesona alamnya, melainkan karena atmosfer kompetitif yang menggema dari meja-meja domino. Sabtu, 5 Juli 2025, akan digelar …
Takengon,SCNews.co.id -2 Juli 2025, Adira Finance kembali menyoroti pentingnya kerja sama dan keterbukaan dari para nasabahnya di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di salah satu kafe di Takengon, Rahmat Hidayat, Koordinator Adira Finance wilayah tersebut, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menghadapi ratusan kasus pembiayaan bermasalah. Dari …
Aceh Timur. SCNews.co.id -2 Juli 2025, Di tengah perayaan Hari Bhayangkara ke-79, aparat kepolisian justru menghadirkan kado spesial untuk bangsa: penggagalan aksi penyelundupan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Satgas NIC, dan Polres Aceh Timur berhasil membekuk dua kurir sabu di kawasan Matang Pineung, Aceh Timur. …
Takengon,SCNews.co.id -27 Juni 2025, Kebebasan berekspresi kembali dipertanyakan di Kabupaten Aceh Tengah. Seorang konten kreator sekaligus pelaku seni, Sofyan Hakim alias Mr. Jhon, menjadi korban kesewenang-wenangan Forum Reje (kepala desa) setelah video reflektifnya tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan Dana Desa viral di media sosial. Video tersebut bukan berisi makian, hujatan, apalagi ujaran kebencian. Hanya …
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id –18 Juli 2025, Kericuhan terjadi di Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, setelah warga melakukan penggerebekan terhadap pesta liar yang melibatkan delapan orang,empat laki-laki dan empat perempuan,yang diduga melakukan pesta minuman keras dan narkotika jenis sabu-sabu dan pil terlarang. …
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
Takengon, SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Kasus kekerasan berulang terhadap seorang perempuan berinisial RH dalam komunitas Zumba di Aceh Tengah yang sempat terabadikan dalam sebuah Vidio Viral kembali menjadi sorotan tajam dan mendapat Perhatian Serius, kali ini dari tokoh Nasional Hak Asasi Perempuan, Ir. Samsidar, mantan Komisioner Komnas Perempuan periode 1998–2006. Melalui pernyataan resminya …
Comments are not available at the moment.