- BERITAKonsumen PT Capella Multi Dana di Lhokseumawe Merasa Diperas: Denda Tunggak Angsuran Motor Naik Tanpa Alasan Jelas
- PEMERINTAHTransparansi Mutasi Di Pertanyakan:Rahmudin Legeslator Aceh Tengah, Siap Kawal Sampai PTUN
- BERITA“Bersuara Demi Keadilan, Diberangus Kekuasaan: Kasus Mr. Jhon dan Wajah Buram Demokrasi Desa”
- DAERAHNikah Diam Diam,FG Oknum Anggota DPRK Bener Meriah,Terpaksa Berurusan Dengan Polisi.
- NASIONALSatgas Damai Cartenz Amankan Bandara Aminggaru Saat Senjata Pecah di Ilaga
- PEMERINTAHPemetaan Pendidikan Tampa Metologi:Politik Transaksional diduga Dasar Mutasi Kepala Sekolah.
- HUKUMPenggerebekan Gudang Elpiji dan BBM Ilegal di Banda Aceh, Polisi: Hasil Penyelidikan Tak Ditemukan Praktik Pengoplosan
- BERITARapat Evaluasi FORMAKIP IAIN Takengon: Menumbuhkan Budaya Transparansi dan Partisipasi Mahasiswa
- DAERAHGMNI: Penurunan RS Muyang Kute Jadi Tipe D Adalah Kegagalan Total, Direktur Wajib Dicopot!
- BERITA“Lantik 98 Pejabat Baru, Bupati Ingatkan Tugas dan Tanggung Jawa”
Diduga Langgar PP No. 27 Tahun 2014, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga Sulap Pendopo Menjadi Istana Pengantin.
Yusra Efendi 01 Jun 2025 19 Takengon, SCNews.co.id –Minggu 1 mei 2025,Masyarakat Aceh Tengah soroti transparansi dan tata kelola pemerintahan, Haili Yoga Bupati Aceh Tengah membuat kebijakan yang sangat kontroversi kembali . Pada 29 Mei 2025, sebuah resepsi pernikahan megah untuk putra sulungnya digelar di Pendopo Bupati Aceh Tengah, yang merupakan aset milik Daerah. Ironisnya, acara yang semestinya bersifat pribadi itu diduga difasilitasi secara penuh menggunakan fasilitas negara.
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa bukan hanya tempat, namun juga tenda, listrik, keamanan, bahkan kendaraan dinas diduga ikut digunakan dalam hajatan keluarga pejabat nomor satu di Aceh Tengah itu.
Masyarakat dan mahasiswa mempertanyakan integritas pemerintahan yang semestinya menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan etika jabatan.
Penggunaan aset milik Daerah untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran tegas terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur pemanfaatan dan penggunaan aset oleh pejabat Daerah.
Pasal 136 PP tersebut menegaskan bahwa barang milik Daerah hanya boleh digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.
* “Jika benar fasilitas negara digunakan untuk kepentingan pribadi seperti resepsi keluarga, maka itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan Aset Negara, yang harus ditindak secara hukum maupun etika Pemerintahan,” tegas Rudi, Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Gayo dan Alas. (HIMAGA) saat dimintai tanggapannya.*
Penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan privat tidak hanya mencederai amanah rakyat, namun juga menjadi sederet cerita buruk dalam tata kelola pemerintahan yang yang seharusnya bersih dan beretika.
Di saat masyarakat dihadapkan pada berbagai keterbatasan layanan dasar, tindakan pejabat Daerah yang justru memanfaatkan fasilitas Negara untuk kemewahan Pribadi menunjukkan rendahnya komitmen terhadap prinsip Good Governance.
“Pendopo adalah Rumah Dinas yang dalam hal ini hanya boleh di tempati oleh pejabat tinggi suatu Wilayah, maupun Daerah, Pendopo hanya boleh di manfaatkan untuk kepentingan urusan pemerintah, pendopo bukan aula pesta Pribadi. Apa jadinya Jika disulap menjadi lokasi pernikahan keluarga pejabat, ini tentu sudah keluar dari nilai-nilai dasar administrasi dan melanggar peraturan tentang penyalahgunaan wewenang,” tambah Rudi.
Berbagai elemen masyarakat sipil mendesak agar inspektorat daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk menelusuri potensi pelanggaran anggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam peristiwa ini.
Selain aspek hukum, tindakan tersebut juga harus mendapat perhatian etik dari lembaga legislatif, dalam hal ini DPRK Aceh Tengah, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Tim Red
Banda Aceh,SCNews.co.id – 11 Juli 2025, Proyek Waduk Keureuto kembali memicu badai polemik. Di balik klaim pembangunan untuk kepentingan nasional, terselip kisah dugaan perampasan hak tanah milik rakyat kecil. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya turun tangan, menyurati BPN Provinsi Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Tengah, menuntut klarifikasi resmi atas pengukuran lahan yang …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 9 Juli 2025, Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad alias Rimung Buloh, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku seorang hakim dalam sidang kasus dugaan perampasan sepeda motor yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa (8 Juli 2025). Muhammad menyoroti langsung sikap Hakim Budi Sunanda, SH, MH, yang menurutnya …
Takengon, SCNews.co.id –5 Juli 2025, Objek Wisata Kala Pedemun yang terletak di samping Danau Lut Tawar jalan Takengon–Bintang, Desa Pedemun ,kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, kembali jadi pusat perhatian . Namun kali ini bukan karena pesona alamnya, melainkan karena atmosfer kompetitif yang menggema dari meja-meja domino. Sabtu, 5 Juli 2025, akan digelar …
Takengon,SCNews.co.id -2 Juli 2025, Adira Finance kembali menyoroti pentingnya kerja sama dan keterbukaan dari para nasabahnya di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di salah satu kafe di Takengon, Rahmat Hidayat, Koordinator Adira Finance wilayah tersebut, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menghadapi ratusan kasus pembiayaan bermasalah. Dari …
Aceh Timur. SCNews.co.id -2 Juli 2025, Di tengah perayaan Hari Bhayangkara ke-79, aparat kepolisian justru menghadirkan kado spesial untuk bangsa: penggagalan aksi penyelundupan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Satgas NIC, dan Polres Aceh Timur berhasil membekuk dua kurir sabu di kawasan Matang Pineung, Aceh Timur. …
Takengon,SCNews.co.id -27 Juni 2025, Kebebasan berekspresi kembali dipertanyakan di Kabupaten Aceh Tengah. Seorang konten kreator sekaligus pelaku seni, Sofyan Hakim alias Mr. Jhon, menjadi korban kesewenang-wenangan Forum Reje (kepala desa) setelah video reflektifnya tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan Dana Desa viral di media sosial. Video tersebut bukan berisi makian, hujatan, apalagi ujaran kebencian. Hanya …
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id –18 Juli 2025, Kericuhan terjadi di Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, setelah warga melakukan penggerebekan terhadap pesta liar yang melibatkan delapan orang,empat laki-laki dan empat perempuan,yang diduga melakukan pesta minuman keras dan narkotika jenis sabu-sabu dan pil terlarang. …
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
Takengon, SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Kasus kekerasan berulang terhadap seorang perempuan berinisial RH dalam komunitas Zumba di Aceh Tengah yang sempat terabadikan dalam sebuah Vidio Viral kembali menjadi sorotan tajam dan mendapat Perhatian Serius, kali ini dari tokoh Nasional Hak Asasi Perempuan, Ir. Samsidar, mantan Komisioner Komnas Perempuan periode 1998–2006. Melalui pernyataan resminya …
Comments are not available at the moment.