- DAERAHGuru Tak Lagi Di Hargai, Berhenti Tampa Pemberitahuan, penghinaan Atau Pelecehan.
- HUKUMKoperasi Ilegal Masih Beroperasi di Aceh Tengah, 600 Warga Terjerat Simpan Pinjam Abu-Abu
- BERITAPengeroyokan di Halaman SMP 37 Takengon, Orang Tua Korban Engan Berdamai Tampa Kehadiran Wali Pelaku.
- BERITAMJKS Desak Kejagung Ambil Alih Kasus Korupsi Unsrat dan Usut Dugaan Keterlibatan Adik Rocky Gerung
- DAERAHKoperasi Merah Putih Wajib Lakukan Evaluasi: MES Aceh Tengah Kawatirkan Banyak Regulasi yang Berbenturan.
- BERITA*Peresmian PLTA Peusangan di Percepat:Maslah Ganti Rugi Di Perlambat*
- BERITAMPU Gelar PKU : Kesan Mewah, Habiskan 600 juta,Output Dipertanyakan
- BERITAUmmi Kalsum Kecewa Dengan Putusan Hakim: Terdakwa Kasus Penganiayaan Jadi Tahanan Kota
- HUKUMKomnas HAM Surati BWSS Aceh Terkait Waduk Keureuto: Desak Klarifikasi Ganti Rugi Tanah yang Belum Dibayar
- BERITA*Takengon di Layar Lebar: Reza Rahadian Akan Buka Jalan Parawisata Manca Negara Ke Aceh Tengah*
Rekaman Mengguncang Integritas Daerah: Mantan Pj Bupati dan Ketua DPRK Aceh Tengah Diduga Beri Restu Tambang Ilegal
Yusra Efendi 01 Jun 2025 20 Takengon,SCNews.co.id – 1 Juni 2025,Ketika hukum dibungkam oleh kompromi, dan kekuasaan menjelma pelindung kejahatan, maka rakyat hanya bisa berharap pada secuil kebenaran yang bocor lewat rekaman. Itulah yang kini mengguncang Aceh Tengah,sebuah rekaman audio berdurasi lima menit yang tak hanya memuat suara, tetapi mengandung getar pengkhianatan pada mandat rakyat dan amanah konstitusi.
Dalam potongan rekaman yang kini beredar di kalangan terbatas, seorang pengusaha tambang ilegal berinisial HI secara terang-terangan menyebut dua tokoh sentral di pemerintahan daerah: mantan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tengah dan Reje Lumut , Subandi, dan Ketua DPRK, Fitriana Mugi. Keduanya diduga terlibat langsung memberikan “lampu hijau” bagi aktivitas tambang ilegal pasca terbitnya surat edaran larangan tambang ilegal di Aceh Tengah.
* “Menurut Pj Bupati dan DPRK Aceh Tengah, kami baru bisa kerja setelah pertengahan Februari 2025, soalnya Bupati baru buat surat edaran larangan tambang. Saya sudah menghadap dengan reje…” ungkap HI dalam rekaman yang kini menjadi barang bukti moral paling mencolok.
Pernyataan ini memunculkan dugaan serius bahwa regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah hanyalah instrumen pengelabuan. Surat edaran itu tidak lahir dari kesadaran ekologis, tetapi sebagai strategi untuk meredam tekanan publik, sambil tetap membiarkan tambang-tambang ilegal beroperasi di balik kelambu kekuasaan.
Reaksi keras datang dari kalangan mahasiswa. Ketua Himpunan Mahasiswa Gayo dan Alas (HIMAGA), Jamalinga, mengecam keras dugaan keterlibatan pejabat eksekutif dan legislatif daerah dalam memfasilitasi kejahatan lingkungan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etika jabatan. Ini adalah pengkhianatan terang-terangan terhadap amanah rakyat dan penghinaan terhadap keutuhan ekologis Gayo. Jika ini benar, maka dua lembaga besar di Aceh Tengah telah melahirkan kebijakan jahat yang akan kami lawan habis-habisan,” ujar Jamalinga dengan nada tegas.
Aktivis lingkungan Takengon, Gilang Kentawar, menyebut rekaman tersebut sebagai titik masuk menuju investigasi jaringan tambang ilegal yang lebih luas.
“Kita tidak sedang bicara satu-dua alat berat yang beroperasi di hutan saat itu. Kita bicara soal konspirasi terstruktur antara pelaku bisnis ilegal dan aparatur negara. Rekaman ini harus dibaca sebagai puncak gunung es dari kehancuran sistemik yang telah berlangsung lama,” tegas Gilang.
Upaya konfirmasi yang di lakukan media terhadap pihak-pihak yang disebut dalam rekaman. Namun hingga berita ini diterbitkan, Subandi mantan PJ Bupati Aceh Tengah belum memberikan pernyataan resmi. Diam tak hanya menjadi persoalan komunikasi publik, tetapi turut memperkuat prasangka akan adanya relasi gelap yang perlu dibongkar habis.
Sementara Fitriana Mugi Ketua DPRK Aceh Tengah dalam konfirmasi awak media pada Kamis 29 Mei 2025 lewat pesan watsapnya menyatakan dengan tegas,.
” Itu Hoax, kami bersama pk PJ Bupati tidak Pernah membahas soal tambang.tutupnya
Jika benar pejabat teras Aceh Tengah memberikan restu bagi operasi tambang ilegal, maka yang rusak bukan hanya hutan dan aliran sungai, melainkan martabat sebuah pemerintahan Daerah. Ini bukan sekadar skandal administratif. Ini adalah bentuk pembusukan moral negara di tingkat akar rumput.
Aceh Tengah hari ini bukan hanya sedang mempertaruhkan lingkungan hidupnya, tetapi juga sedang diuji:
Apakah masyarakatnya akan membiarkan kekuasaan berjalan tanpa kendali, atau memilih berdiri,meski sendiri,untuk menegakkan kembali hak, hukum, dan harapan?
(Tim Redaksi)
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
Aceh Tengah,SCNews.co.id – 15 Juli 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah baru-baru ini melakukan mutasi terhadap 36 kepala sekolah di tingkat TK, SD, dan SMP. Namun, proses pemetaan guru dan kepala sekolah ini dinilai belum tepat dan menimbulkan polemik di kalangan guru. Selasa, 15 Juli 2025. Selamaddin, S.Pd, M.Si,. salah satu kepala …
Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme. …
Takengon, SCNews.co.id – 5 Juli 2025, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, H. Hasbullah, menegaskan bahwa agenda evaluasi terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan langkah konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan lembaga legislatif, bukan bentuk intervensi ataupun tekanan terhadap lembaga keulamaan. Dalam keterangannya usai memimpin rapat evaluasi bersama MPU, Jumat (4/7), …
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id –18 Juli 2025, Kericuhan terjadi di Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, setelah warga melakukan penggerebekan terhadap pesta liar yang melibatkan delapan orang,empat laki-laki dan empat perempuan,yang diduga melakukan pesta minuman keras dan narkotika jenis sabu-sabu dan pil terlarang. …
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
Takengon, SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Kasus kekerasan berulang terhadap seorang perempuan berinisial RH dalam komunitas Zumba di Aceh Tengah yang sempat terabadikan dalam sebuah Vidio Viral kembali menjadi sorotan tajam dan mendapat Perhatian Serius, kali ini dari tokoh Nasional Hak Asasi Perempuan, Ir. Samsidar, mantan Komisioner Komnas Perempuan periode 1998–2006. Melalui pernyataan resminya …
Comments are not available at the moment.