- HUKUMKoperasi Ilegal Masih Beroperasi di Aceh Tengah, 600 Warga Terjerat Simpan Pinjam Abu-Abu
- DAERAH*Sapi Qurban Belgian Blue dari Istana: Doa Rakyat Tanoh Gayo Untuk Presiden Prabowo*
- TNI POLRIKasat Narkoba Polres Aceh Tengah Ajak Masyarakat Bersatu Perangi Narkotika di Momen HANI 2025
- DAERAHReje Linge XXI, Paduka Yang Mulia Juhursyah Ama menghadiri undangan prosesi adat Peumeunap dan Seumuleung Raja Ke 545 Tahun 2025, di Lamno, Kabupaten Aceh Jaya.
- BERITA“Lantik 98 Pejabat Baru, Bupati Ingatkan Tugas dan Tanggung Jawa”
- NASIONALAktivis sebut usulan Abadi Ayus tidak Inovatif serta Hanya Gebrakan Kosong
- BERITAHermansyah S. STP, :Juara Umum MTQ Ke-XXXV Adalah Bukti Sinergy dan Semangat Qur’ani Masyarakat Bebesen.
- BERITADankormar Terima Laporan Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi Korps Marinir
- PEMERINTAH DESA*AGUS MULIARA PERINGATKAN FORUM KEPALA DESA ACEH TENGAH TERKAIT DUGAAN PENYIMPANGAN PENGADAAN BUKU LAPORAN DANA DESA*
- HUKUMFakta Hukum Terabaikan,Kuasa Hukum Korban Hamidah SH.MH.CPL dan AAPA Tempuh Jalur Hukum Lainnya.

*Peresmian PLTA Peusangan di Percepat:Maslah Ganti Rugi Di Perlambat*
Takengon, SCNews.co.id -22 Juni 2025 Di balik gegap gempita rencana kunjungan Presiden RI untuk meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTA Peusangan di Aceh Tengah, terselip kenyataan pahit yang belum terselesaikan: masyarakat masih menjerit, hak-hak rakyat belum ditegakkan.
Proyek raksasa yang digadang-gadang akan menjadi tulang punggung kelistrikan di Aceh dan Sumatera Utara itu ternyata masih menyisakan luka dalam. Sejumlah warga terdampak belum menerima ganti rugi yang adil atas lahan mereka yang kini telah berubah menjadi fasilitas negara. Alih-alih keadilan, mereka justru menghadapi proses panjang yang melelahkan secara psikologis, finansial, bahkan sosial.
“Ini bukan tentang menolak pembangunan. Ini tentang hak rakyat yang dikesampingkan. Bagaimana mungkin Presiden datang dan meresmikan proyek yang masih menyimpan konflik agraria?” tegas Gilang Ken Tawar, aktivis dari Aliansi Masyarakat Gayo (AMG), saat dimintai tanggapan.
Gilang menilai, peresmian proyek ini seolah ingin menutup mata atas perjuangan masyarakat yang belum tuntas. Ia menyebutkan bahwa konflik ini sudah berlangsung lama, tapi tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Kami yakin Presiden tidak tahu sepenuhnya bahwa masih ada warga yang belum mendapatkan haknya. Ini bukan sekadar soal infrastruktur ,ini soal martabat warga negara,” imbuhnya.
Salah satu warga, yang memilih tidak disebutkan namanya, menyampaikan suara hati yang menyentuh:
“Saya ini cuma rakyat kecil. Tak sanggup bayar pengacara, tak kuat menghadapi hukum yang mahal dan memihak yang kuat. Tapi saya percaya, masih ada pemimpin yang punya hati. Jangan biarkan kami dikorbankan demi pencitraan,” katanya lirih.
Warga menyatakan bahwa mereka telah berupaya menyelesaikan persoalan ini secara damai dan administratif. Bahkan, pertemuan mediasi telah difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Takengon bersama pihak PLTA dan instansi terkait. Namun hingga kini, belum ada hasil konkret. Janji tinggal janji, dan rakyat tetap dalam ketidakpastian.
PLTA Peusangan adalah proyek prestisius, namun jika peresmian dilakukan tanpa menyelesaikan dampak sosialnya, maka proyek ini akan dikenang bukan sebagai simbol kemajuan, tapi sebagai simbol ketidakadilan.
Pemerintah daerah dan pihak pelaksana proyek perlu sadar bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal angka dan mesin, melainkan juga menghargai jeritan sunyi masyarakat yang terdampak. Jangan sampai Presiden datang menggunting pita, sementara luka rakyat dibiarkan menganga di balik tirai kemegahan.
Redaksi
Yusra Efendi
19 Jul 2025
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Yusra Efendi
17 Jul 2025
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Yusra Efendi
11 Jul 2025
Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme. …
Yusra Efendi
11 Jul 2025
Banda Aceh,SCNews.co.id – 11 Juli 2025, Proyek Waduk Keureuto kembali memicu badai polemik. Di balik klaim pembangunan untuk kepentingan nasional, terselip kisah dugaan perampasan hak tanah milik rakyat kecil. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya turun tangan, menyurati BPN Provinsi Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Tengah, menuntut klarifikasi resmi atas pengukuran lahan yang …
Yusra Efendi
09 Jul 2025
Aceh Utara,SCNews.co.id – 9 Juli 2025, Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad alias Rimung Buloh, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku seorang hakim dalam sidang kasus dugaan perampasan sepeda motor yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa (8 Juli 2025). Muhammad menyoroti langsung sikap Hakim Budi Sunanda, SH, MH, yang menurutnya …
Yusra Efendi
07 Jul 2025
Takengon, SCNews.co.id – Senin 7 Juli 2025, Banyak yang mengaku aktivis lingkungan, namun ketika hari pembongkaran tiba, sebagian dari mereka hilang dan tidak terlihat. Padahal, nama mereka tercantum dalam struktur resmi tim satgas penertiban. Senin, 7 Juli 2025. Raodah, seorang pegiat lingkungan yang konsisten berada di garda depan perjuangan ini, menyampaikan kekecewaannya dengan nada …
20 Jul 2025 5 views
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
19 Jul 2025 7 views
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
18 Jul 2025 13 views
Takengon, SCNews.co.id –18 Juli 2025, Kericuhan terjadi di Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, setelah warga melakukan penggerebekan terhadap pesta liar yang melibatkan delapan orang,empat laki-laki dan empat perempuan,yang diduga melakukan pesta minuman keras dan narkotika jenis sabu-sabu dan pil terlarang. …
18 Jul 2025 14 views
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
18 Jul 2025 15 views
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
17 Jul 2025 274 views
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
16 Jul 2025 200 views
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
16 Jul 2025 73 views
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
16 Jul 2025 242 views
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
16 Jul 2025 201 views
Takengon, SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Kasus kekerasan berulang terhadap seorang perempuan berinisial RH dalam komunitas Zumba di Aceh Tengah yang sempat terabadikan dalam sebuah Vidio Viral kembali menjadi sorotan tajam dan mendapat Perhatian Serius, kali ini dari tokoh Nasional Hak Asasi Perempuan, Ir. Samsidar, mantan Komisioner Komnas Perempuan periode 1998–2006. Melalui pernyataan resminya …

Comments are not available at the moment.