*Peresmian PLTA Peusangan di Percepat:Maslah Ganti Rugi Di Perlambat*

Yusra Efendi 23 Jun 2025 7

Takengon, SCNews.co.id  -22 Juni 2025 Di balik gegap gempita rencana kunjungan Presiden RI untuk meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTA Peusangan di Aceh Tengah, terselip kenyataan pahit yang belum terselesaikan: masyarakat masih menjerit, hak-hak rakyat belum ditegakkan.

 

Proyek raksasa yang digadang-gadang akan menjadi tulang punggung kelistrikan di Aceh dan Sumatera Utara itu ternyata masih menyisakan luka dalam. Sejumlah warga terdampak belum menerima ganti rugi yang adil atas lahan mereka yang kini telah berubah menjadi fasilitas negara. Alih-alih keadilan, mereka justru menghadapi proses panjang yang melelahkan secara psikologis, finansial, bahkan sosial.

 

“Ini bukan tentang menolak pembangunan. Ini tentang hak rakyat yang dikesampingkan. Bagaimana mungkin Presiden datang dan meresmikan proyek yang masih menyimpan konflik agraria?” tegas Gilang Ken Tawar, aktivis dari Aliansi Masyarakat Gayo (AMG), saat dimintai tanggapan.

 

Gilang menilai, peresmian proyek ini seolah ingin menutup mata atas perjuangan masyarakat yang belum tuntas. Ia menyebutkan bahwa konflik ini sudah berlangsung lama, tapi tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

 

“Kami yakin Presiden tidak tahu sepenuhnya bahwa masih ada warga yang belum mendapatkan haknya. Ini bukan sekadar soal infrastruktur ,ini soal martabat warga negara,” imbuhnya.

 

Salah satu warga, yang memilih tidak disebutkan namanya, menyampaikan suara hati yang menyentuh:

 

“Saya ini cuma rakyat kecil. Tak sanggup bayar pengacara, tak kuat menghadapi hukum yang mahal dan memihak yang kuat. Tapi saya percaya, masih ada pemimpin yang punya hati. Jangan biarkan kami dikorbankan demi pencitraan,” katanya lirih.

 

Warga menyatakan bahwa mereka telah berupaya menyelesaikan persoalan ini secara damai dan administratif. Bahkan, pertemuan mediasi telah difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Takengon bersama pihak PLTA dan instansi terkait. Namun hingga kini, belum ada hasil konkret. Janji tinggal janji, dan rakyat tetap dalam ketidakpastian.

 

PLTA Peusangan adalah proyek prestisius, namun jika peresmian dilakukan tanpa menyelesaikan dampak sosialnya, maka proyek ini akan dikenang bukan sebagai simbol kemajuan, tapi sebagai simbol ketidakadilan.

 

Pemerintah daerah dan pihak pelaksana proyek perlu sadar bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal angka dan mesin, melainkan juga menghargai jeritan sunyi masyarakat yang terdampak. Jangan sampai Presiden datang menggunting pita, sementara luka rakyat dibiarkan menganga di balik tirai kemegahan.

 

 

Redaksi

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
GMNI: Penurunan RS Muyang Kute Jadi Tipe D Adalah Kegagalan Total, Direktur Wajib Dicopot!

Yusra Efendi

19 Jul 2025

Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …

Bupati Aceh Tengah Fasilitasi Audiensi Soal Mutasi Kepala Sekolah: Kritik Konstruktip Evaluasi Terbuka, Solusi Diupayakan. 

Yusra Efendi

17 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025.   Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …

Guru Tak Lagi Di Hargai, Berhenti Tampa Pemberitahuan, penghinaan Atau Pelecehan. 

Yusra Efendi

11 Jul 2025

  Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme.   …

Komnas HAM Warning BPN! Proyek Waduk Keureuto Diduga Rugikan Warga: “Tanah Dirampas, Hak Dihilangkan”

Yusra Efendi

11 Jul 2025

Banda Aceh,SCNews.co.id – 11 Juli 2025, Proyek Waduk Keureuto kembali memicu badai polemik. Di balik klaim pembangunan untuk kepentingan nasional, terselip kisah dugaan perampasan hak tanah milik rakyat kecil. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya turun tangan, menyurati BPN Provinsi Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Tengah, menuntut klarifikasi resmi atas pengukuran lahan yang …

Ketua APPI Aceh Utara Soroti Sikap Hakim PN Lhokseumawe: “Tidak Profesional dan Kurang Sopan”

Yusra Efendi

09 Jul 2025

Aceh Utara,SCNews.co.id – 9 Juli 2025, Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad alias Rimung Buloh, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku seorang hakim dalam sidang kasus dugaan perampasan sepeda motor yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa (8 Juli 2025).   Muhammad menyoroti langsung sikap Hakim Budi Sunanda, SH, MH, yang menurutnya …

Kridibilitas Aktivis Lingkungan Aceh Tengah Di Pertanyakan. 

Yusra Efendi

07 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id – Senin 7 Juli 2025, Banyak yang mengaku aktivis lingkungan, namun ketika hari pembongkaran tiba, sebagian dari mereka hilang dan tidak terlihat. Padahal, nama mereka tercantum dalam struktur resmi tim satgas penertiban. Senin, 7 Juli 2025.   Raodah, seorang pegiat lingkungan yang konsisten berada di garda depan perjuangan ini, menyampaikan kekecewaannya dengan nada …