Komisi D Lakukan Inspeksi ke Hotel Fakside Bersama Mahasiswa UGP dan Akan Tangih Janji

Yusra Efendi 23 Jun 2025 14

 

Takengon, SCNews.co.id – 23 Juni 2025, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Khairul Ahadian, bersama Komisi D melakukan inspeksi langsung ke Hotel Fakside pada Senin, 23 Juni 2025. Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon sebagai bagian dari upaya pengawasan kolaboratif terhadap proses pembangunan dan tata kelola usaha di daerah.

 

Dalam keterangannya, Khairul Ahadian mewakit komisi D menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif mahasiswa dalam mendorong pengawasan publik yang konstruktif. Ia menyebutkan bahwa pertemuan dengan pihak hotel telah menghasilkan beberapa kesepahaman, termasuk komitmen dari pengelola hotel untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dalam waktu dua bulan, sesuai permohonan yang mereka sampaikan kepada DPRK.

 

“Kami mencatat adanya itikad baik dari pihak pengelola Hotel Fakside untuk menyesuaikan seluruh izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku. DPRK akan memberikan waktu selama dua bulan sebagaimana mereka mohonkan, dan kami akan menunggu realisasi komitmen tersebut dengan tetap melakukan pemantauan,” jelas Khairul.

 

Tiga poin utama yang menjadi fokus dalam inspeksi kali ini mencakup:

 

1. Peralihan Perizinan dan Penertiban Pajak.

Hotel Fakside sebelumnya beroperasi dengan nama Fitro Market. Kini, peralihan status menjadi usaha perhotelan sedang dalam proses penyesuaian, termasuk kewajiban pajak hotel sebagai kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

2. Izin dan Kontribusi Pajak atas Penggunaan Air Tanah.

Komisi D menyoroti pentingnya kelengkapan izin pemanfaatan air tanah dan kontribusi pajaknya. Langkah ini tidak hanya menyangkut kepatuhan regulasi, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap sumber daya alam yang strategis.

 

3. Sosialisasi Nilai-Nilai Syariat Islam di Sektor Perhotelan.

DPRK juga mendorong penerapan prinsip-prinsip syariat Islam di sektor usaha perhotelan, sejalan dengan visi daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam tata kelola usaha dan pelayanan publik.

 

Inspeksi ini dinilai sebagai bentuk kolaborasi nyata antara lembaga legislatif, dunia pendidikan, dan pelaku usaha, guna menciptakan pengelolaan usaha yang transparan, tertib administrasi, dan sesuai dengan norma hukum serta budaya lokal.

 

Khairul menambahkan bahwa DPRK akan terus memperkuat peran pengawasan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa dan unsur masyarakat lainnya, sebagai bagian dari gerakan bersama untuk menjaga kualitas pembangunan dan penegakan aturan di Aceh Tengah.

 

 

Redaksi

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
GMNI: Penurunan RS Muyang Kute Jadi Tipe D Adalah Kegagalan Total, Direktur Wajib Dicopot!

Yusra Efendi

19 Jul 2025

Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …

Bupati Aceh Tengah Fasilitasi Audiensi Soal Mutasi Kepala Sekolah: Kritik Konstruktip Evaluasi Terbuka, Solusi Diupayakan. 

Yusra Efendi

17 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025.   Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …

Guru Tak Lagi Di Hargai, Berhenti Tampa Pemberitahuan, penghinaan Atau Pelecehan. 

Yusra Efendi

11 Jul 2025

  Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme.   …

Komnas HAM Warning BPN! Proyek Waduk Keureuto Diduga Rugikan Warga: “Tanah Dirampas, Hak Dihilangkan”

Yusra Efendi

11 Jul 2025

Banda Aceh,SCNews.co.id – 11 Juli 2025, Proyek Waduk Keureuto kembali memicu badai polemik. Di balik klaim pembangunan untuk kepentingan nasional, terselip kisah dugaan perampasan hak tanah milik rakyat kecil. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya turun tangan, menyurati BPN Provinsi Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Tengah, menuntut klarifikasi resmi atas pengukuran lahan yang …

Ketua APPI Aceh Utara Soroti Sikap Hakim PN Lhokseumawe: “Tidak Profesional dan Kurang Sopan”

Yusra Efendi

09 Jul 2025

Aceh Utara,SCNews.co.id – 9 Juli 2025, Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad alias Rimung Buloh, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku seorang hakim dalam sidang kasus dugaan perampasan sepeda motor yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa (8 Juli 2025).   Muhammad menyoroti langsung sikap Hakim Budi Sunanda, SH, MH, yang menurutnya …

Kridibilitas Aktivis Lingkungan Aceh Tengah Di Pertanyakan. 

Yusra Efendi

07 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id – Senin 7 Juli 2025, Banyak yang mengaku aktivis lingkungan, namun ketika hari pembongkaran tiba, sebagian dari mereka hilang dan tidak terlihat. Padahal, nama mereka tercantum dalam struktur resmi tim satgas penertiban. Senin, 7 Juli 2025.   Raodah, seorang pegiat lingkungan yang konsisten berada di garda depan perjuangan ini, menyampaikan kekecewaannya dengan nada …