

Julian menilai, Bupati Aceh Tengah telah membiarkan praktik perdagangan bebas berjalan tanpa kontrol, sehingga harga barang kebutuhan pokok melonjak tajam dan memberatkan masyarakat.
“Sampai hari ini tidak ada kebijakan dan solusi nyata dari Bupati Aceh Tengah terkait harga barang yang masuk dan keluar daerah. Seharusnya seorang bupati mampu mengambil kebijakan untuk melindungi rakyatnya,” tegas Julian dalam keterangannya.
Ia menyebut sejumlah harga kebutuhan pokok di Aceh Tengah telah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan. Harga beras mencapai Rp380 ribu per sak, minyak goreng Rp30 ribu per kilogram, gula Rp30 ribu per kilogram, BBM tembus Rp50 ribu per liter, sementara telur mencapai Rp120 ribu per papan. Kenaikan harga juga terjadi pada berbagai komoditas lainnya.
Ironisnya, di saat harga kebutuhan pokok melonjak, harga hasil pertanian justru anjlok. Kopi dan sejumlah komoditas pertanian lain dibeli dengan harga sangat rendah, bahkan sebagian tidak terserap pasar.
“Rakyat tercekik dari dua sisi. Harga kebutuhan pokok mahal, sementara hasil pertanian dibeli murah atau bahkan tidak laku,” ujar Julian.
Julian juga mempertanyakan fungsi RG (Rumah Gudang) yang seharusnya menjadi instrumen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga.
“RG itu tempat menjaga stabilitas harga. Tapi yang terjadi, apakah RG hanya dijadikan gudang rongsokan dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya?” katanya.
Lebih lanjut, Julian menyoroti minimnya kehadiran pemerintah daerah dalam penanganan bencana yang terjadi di Aceh Tengah. Menurutnya, meskipun Bupati Aceh Tengah dikenal memiliki kedekatan dengan pejabat tinggi kementerian hingga Presiden, fungsi pemerintah justru tidak terlihat di lapangan.
“Yang saya lihat bekerja keras di lapangan hanya relawan: mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat, dan organisasi. Pemerintah hanya mengumpulkan bantuan, tetapi sampai sekarang tidak jelas ke mana bantuan itu disalurkan,” ungkapnya.
Ia bahkan mengaku khawatir terhadap pengelolaan anggaran daerah sebelum bencana terjadi.
“Saya menduga dana yang seharusnya masih ada di pemerintahan Aceh Tengah entah habis ke mana,” ujarnya.
Sebagai penutup, Julian mempertanyakan kapasitas kepemimpinan Bupati Aceh Tengah dalam menghadapi situasi krisis saat ini. Ia menilai, jika memang tidak mampu mengatasi persoalan dan bencana yang dihadapi masyarakat, seharusnya Bupati bersikap jujur kepada publik.
“Kalau memang tidak mampu, lebih baik mundur. Kami butuh pemimpin yang bisa menyejahterakan rakyat dan memahami apa yang dirasakan masyarakat kecil hari ini,” tegas Julian.
Pernyataan ini menambah deretan kritik publik terhadap kinerja Pemerintah Aceh Tengah, di tengah tekanan ekonomi, krisis harga, dan situasi bencana yang masih membayangi masyarakat.
Redaksi
Tidak ada komentar