“Konflik Gajah Tak Kunjung Usai, Warga Jadi Korban: FKP Desak Langkah Strategis Nyata.

ADMIN
21 Feb 2026 09:19
PERISTIWA 0 138
3 menit membaca

Bener Meriah, SCNews.co.id — Sabtu, 21 Februari 2026.Konflik antara manusia dan gajah liar kembali menelan korban jiwa di Kabupaten Bener Meriah. Seorang warga Desa Pantan Lah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, bernama Mussahar (59), dilaporkan meninggal dunia setelah berhadapan dengan gajah liar di kawasan tersebut.

Peristiwa ini kembali menyoroti belum efektifnya penanganan konflik satwa liar dan manusia di wilayah Tanoh Gayo yang hingga kini masih berulang.

Ketua Forum Koordinasi Peusangan Elephant Conservation Initiative (FKP PECI), Sri Wahyuni, menyatakan tragedi tersebut harus menjadi alarm serius bagi seluruh pihak, terutama pemerintah, lembaga konservasi, serta instansi terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang memiliki kewenangan dalam perlindungan satwa liar.

“Peristiwa ini menunjukkan bahwa penanganan konflik gajah dan manusia belum berjalan efektif dan berkelanjutan. Diperlukan langkah strategis yang nyata agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Sri Wahyuni dalam keterangannya.

FKP juga menyoroti munculnya isu rencana pemindahan kantor World Wide Fund for Nature (WWF) dari Bener Meriah ke wilayah Bireuen. Isu tersebut memunculkan persepsi di masyarakat mengenai kesiapan penanganan konservasi gajah di Tanoh Gayo yang selama ini menjadi daerah rawan konflik.

Menurut FKP, organisasi masyarakat sipil (CSO) lokal seharusnya dilibatkan secara aktif dalam upaya penyelesaian konflik. Mereka dinilai memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait kondisi lapangan, termasuk jalur lintasan gajah dan titik-titik rawan interaksi antara manusia dan satwa.

Sebelumnya, sejumlah CSO lokal telah melakukan sosialisasi di sedikitnya 12 desa rawan konflik, termasuk Desa Pantan Lah.

Dari kegiatan tersebut ditemukan beberapa jalur lintasan gajah yang berpotensi memicu konflik. Namun hingga saat ini, FKP menilai belum ada langkah strategis lanjutan yang konkret dari pihak terkait.

FKP sendiri terdiri dari sedikitnya sembilan organisasi masyarakat sipil dari Bener Meriah dan Aceh Tengah, di antaranya Gayo Alas Conservation Center (GACC), Redelong Institute (RI), Komatiga, Gayo Global Institute (GGI), Komunitas Relawan Hulu DAS (Korhudas) Peusangan, Gayo Rimba Bersatu (GRB), Rastik, LIPGA, serta Koperasi Wisata Syariah.

Seluruh organisasi tersebut menyatakan siap berkolaborasi dalam upaya mitigasi konflik gajah di kawasan Peusangan dan sekitarnya.

Selain itu, FKP juga menyoroti meluasnya perkebunan kelapa sawit di kawasan yang diduga merupakan koridor lintasan gajah, khususnya di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Kondisi tersebut dinilai mempersempit ruang jelajah satwa dan meningkatkan potensi konflik dengan masyarakat.

FKP mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang izin perusahaan sawit di kawasan tersebut serta menindak tegas perusahaan yang terbukti melampaui batas izin yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, FKP meminta pemerintah melibatkan CSO lokal dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh (Rehab Rekon). Menurut mereka, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk menata ulang tata ruang wilayah, menjaga habitat satwa, serta memperkuat sistem pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

FKP menilai, melalui pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan masyarakat lokal, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara keselamatan warga dan upaya konservasi satwa liar di Aceh.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan prinsip konservasi. Tragedi ini harus menjadi momentum evaluasi serius agar konflik serupa tidak kembali memakan korban jiwa,” tutup Sri Wahyuni.

 

Redaksi

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *