Takengon, SCNews.co.id – 7 September 2025,Polemik dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masih membayangi Dinas Kesehatan Aceh Tengah. Di tengah kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum, rencana Bupati melantik Sekretaris Dinas Kesehatan sebagai Kepala Dinas memantik kritik keras publik.
Aktivis Muda Aceh Tengah, Edi Syahputra Linge menegaskan agar Bupati tidak asal mengambil keputusan ditengah bergulir nya kasus dugaan korupsi yang sedang berlangsung hari ini.
“Bupati harus hati-hati,Kalau sekretaris dilantik, masyarakat bisa menilai seolah-olah pemerintah menutup mata terhadap dugaan kasus lama. Apakah mungkin seorang sekretaris tidak tahu ada praktik korupsi di kantornya, sementara semua berkas melewati mejanya?” ujarnya.
Edi menambahkan kemungkinan kemungkinan akan terus bermunculan seiring waktu,mengingat peran dan fungsi sekretaris dinas saling berhubungan erat dengan pimpinan dinas yang telah menjalani proses penyidikan di Kapolda Aceh.
Kalau Bupati Aceh Tengah tetap mamaksakan sekretaris dinas kesehatan di angkat menjadi kepala dinas maka ditakutkan di tengah perjalanan akan adanya pemangillan atau proses lain yang memungkinkan terhadap Plt dinas kesehatan hari ini, secara otomatis instansi terkait dapat menganggu stabilitas dinas dan jajaran.
Bupati dalam hal ini agar dapat menimbang untuk memutuskan orang orang yang tidak sedikitpun tersandung atau berkaitan erat atas proses dugaan korupsi yang terjadi di dinas kesehatan yang sedang berjalan, untuk itu bupati diminta untuk melihat orang yang berkompeten untuk dapat melaksanakan tugas tugas baru di dinas kesehatan tanpa ada rekam jejak atau dalam urusan panggil memanggil kemudian hari dai aparat penegak hukum.
Nada serupa juga datang dari Ruhdi Sahara, salah satu aktivis Aceh Tengah. Ia menekankan pentingnya transparansi dan uji rekam jejak dalam proses penunjukan.
“Kalaulah ada catatan merah dari BPK atau indikasi keterlibatan dalam kasus lama untuk nama yang akan di defenitifkan, seharusnya nama tersebut dianulir sejak awal. Jangan sampai publik melihat ini hanya sebagai upaya cuci tangan,” tegasnya.
Kedua tokoh ini sepakat, Bupati Aceh Tengah harus menunjukkan keberanian melakukan reformasi birokrasi, bukan sekadar mengganti wajah di kursi pimpinan. Jika keputusan gegabah, taruhannya bukan hanya layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga citra pemerintahan di mata publik.
Kini, semua pihak menanti sikap Bupati berani memilih figur bersih dan profesional, atau kembali menjerumuskan Dinas Kesehatan ke dalam pusaran masalah lama.
Redaksi
Tidak ada komentar