- BERITA*Misteri Indikasi Minyak Oplosan di Takengon : Ruhdi Sahara Mantan Ketua HIMAGA Desak Polisi Ungkap Dalangnya*
- DAERAHBupati Aceh Tengah Fasilitasi Audiensi Soal Mutasi Kepala Sekolah: Kritik Konstruktip Evaluasi Terbuka, Solusi Diupayakan.
- DAERAHKejari Lhokseumawe Lakukan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Kegiatan KEK Arun
- BERITARayakan Idul Adha, FIFGROUP Aceh Tengah Berbagi Kurban untuk Warga Gunung Bukit
- BERITAGubernur Aceh,lantik walikota dan wakil walikota terpilih
- BERITAGeser 1 Kg Sabu:10 Polisi Terseret, 9 Di Ponis Seumur Hidup
- DAERAH*Reklamasi Tanpa Identitas, Ruhdi Sahara Aktivis Aceh Tengah Minta Pihak Terkait Bergegas*
- BERITA*Rahmat Hidayat Koordinator Adira Finance Aceh Tengah-Bener Meriah Imbau Nasabah Bermasalah Tetap Kooperatif*
- BERITA*Miris! Mahasiswa Yatim Piatu Bener Meriah Keluhkan Pelayanan Buruk di Baitul Mal*
- DAERAH*BPBD Aceh Tengah Himbau Warga Waspada: Kebakaran Gunung Birah Panyang sampai Detik ini Belum Padam*
Aktivis Soroti Masalah Izin PBPH PT Aksara: Dikhawatirkan Picu Konflik Sosial dan Ancaman Lingkungan di Bener Meriah
Yusra Efendi 20 Jun 2025 9 Bener Meriah,SCNews.co.id -19 Juni 2025 , Polemik terkait perizinan Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diberikan kepada PT Aksara terus menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Perusahaan yang bergerak di bidang budidaya kelapa sawit ini mengantongi izin pemanfaatan lahan di Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah,wilayah yang selama ini dikenal sebagai zona penting konservasi dan ekowisata.
Kekhawatiran Masyarakat mencuat karena pengurusan izin yang dinilai minim partisipasi masyarakat dan dikhawatirkan memicu konflik sosial, mengingat masih banyak warga setempat yang belum memiliki akses terhadap lahan produktif. Selain itu, keberadaan PT Aksara dinilai berpotensi mengganggu kawasan strategis seperti Air Terjun Tujuh Bidadari, destinasi wisata andalan yang memiliki kontribusi penting terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bener Meriah.
“Kalau hutan di sekitar air terjun rusak, aliran air bisa terganggu, dan itu bukan cuma masalah lingkungan. Dampaknya bisa langsung terasa ke sektor ekonomi masyarakat,” ujar Sinar Harapan, seorang aktivis lingkungan.
Tak hanya menyuarakan ancaman ekologis, para aktivis dan tokoh adat juga mengangkat isu keterbukaan informasi. Sejumlah warga menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses konsultasi publik atas rencana kerja PT Aksara. Kurangnya transparansi ini menimbulkan ketidakpercayaan yang dapat memicu ketegangan horizontal antarwarga dan antara masyarakat dengan perusahaan.
Desakan pun dilayangkan kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia agar segera mengevaluasi kembali izin PBPH yang telah diterbitkan. Pemerintah dinilai harus menjamin bahwa aktivitas pemanfaatan hutan tidak melanggar kepentingan masyarakat adat, merusak kelestarian lingkungan, maupun mengancam potensi ekonomi dari sektor lain seperti pariwisata dan pertanian rakyat.
Hingga berita ini dirilis, pihak PT Aksara belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai tudingan dan kekhawatiran masyarakat, dengan alasan masih terbatasnya saluran komunikasi. Sementara itu, para pegiat lingkungan dan tokoh adat setempat menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal persoalan ini agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih dalam, serta untuk mencegah kerusakan ekologis yang sulit dipulihkan.
Tim Redaksi
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme. …
Banda Aceh,SCNews.co.id – 11 Juli 2025, Proyek Waduk Keureuto kembali memicu badai polemik. Di balik klaim pembangunan untuk kepentingan nasional, terselip kisah dugaan perampasan hak tanah milik rakyat kecil. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya turun tangan, menyurati BPN Provinsi Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Tengah, menuntut klarifikasi resmi atas pengukuran lahan yang …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 9 Juli 2025, Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad alias Rimung Buloh, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku seorang hakim dalam sidang kasus dugaan perampasan sepeda motor yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa (8 Juli 2025). Muhammad menyoroti langsung sikap Hakim Budi Sunanda, SH, MH, yang menurutnya …
Takengon, SCNews.co.id – Senin 7 Juli 2025, Banyak yang mengaku aktivis lingkungan, namun ketika hari pembongkaran tiba, sebagian dari mereka hilang dan tidak terlihat. Padahal, nama mereka tercantum dalam struktur resmi tim satgas penertiban. Senin, 7 Juli 2025. Raodah, seorang pegiat lingkungan yang konsisten berada di garda depan perjuangan ini, menyampaikan kekecewaannya dengan nada …
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id –18 Juli 2025, Kericuhan terjadi di Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, setelah warga melakukan penggerebekan terhadap pesta liar yang melibatkan delapan orang,empat laki-laki dan empat perempuan,yang diduga melakukan pesta minuman keras dan narkotika jenis sabu-sabu dan pil terlarang. …
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
Takengon, SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Kasus kekerasan berulang terhadap seorang perempuan berinisial RH dalam komunitas Zumba di Aceh Tengah yang sempat terabadikan dalam sebuah Vidio Viral kembali menjadi sorotan tajam dan mendapat Perhatian Serius, kali ini dari tokoh Nasional Hak Asasi Perempuan, Ir. Samsidar, mantan Komisioner Komnas Perempuan periode 1998–2006. Melalui pernyataan resminya …
Comments are not available at the moment.