Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desak DPRK Aceh Tengah dan PLTA Afdal Resmi Layangka surat permohonan Audiensi.

Takengon, SCNews.co.id    —  Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan (AMMPL) resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Ketua Komisi B DPRK Aceh Tengah dan pihak manajemen PLTA Peusangan pada hari jumat 15/8/2025.

Baca Juga

Guru Tak Lagi Di Hargai, Berhenti Tampa Pemberitahuan, penghinaan Atau Pelecehan. 

11 Jul 2025

menyusul maraknya beredar video viral yang menyoroti minimnya standar keselamatan di sekitar lokasi proyek PLTA Peusangan, yang berujung pada hilangnya banyak nyawa masyarakat akibat dari kelalaian pihak pihak yang bertanggung jawab.

Dalam surat bernomor 001/AMMPL/AT/VIII/2025 yang ditandatangani oleh Ketua AMMPL, Afdhalal Gifari, pihaknya menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi di lapangan yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat. Mereka menemukan minimnya pemasangan plang keselamatan, rambu peringatan, hingga lemahnya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Baca Juga

“Pemuda Lokal Belangkolak 2: Kami Dukung Kebijakan, Bukan Sekadar Penonton”

21 Agu 2025

“Situasi ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi telah mengakibatkan korban jiwa. Artinya, ada tanggung jawab moral dan hukum yang harus diemban oleh pihak perusahaan dan diawasi secara ketat oleh pemerintah daerah,” tegas Afdhalal dalam keterangannya.

AMMPL mendesak agar persoalan ini segera dibahas melalui audiensi yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 18 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB di gedung DPRK Aceh Tengah, dan akan dilanjutkan hingga Selasa, 19 Agustus 2025 jika diperlukan.

Dalam audiensi tersebut, AMMPL akan menyoroti empat poin utama:

1. Penjelasan dan klarifikasi terkait penerapan K3 dan pemasangan plang keselamatan di area proyek.

2. Evaluasi sistem pengamanan aliran sungai selama masa konstruksi.

3. Langkah preventif agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

4. Rencana tindak lanjut bersama antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Masyarakat sekitar mengaku, sejak awal proyek PLTA berjalan, aliran sungai Peusangan sering menjadi lokasi berisiko tinggi karena tidak adanya rambu peringatan yang memadai. Bahkan, tragedi kehilangan nyawa beberapa waktu lalu memperkuat tuntutan agar ada perubahan drastis dalam manajemen keselamatan proyek.

“Keselamatan warga tidak boleh dikorbankan demi kepentingan bisnis atau percepatan proyek. DPRK harus benar-benar memegang perannya sebagai pengawas, bukan hanya sekadar pendengar,” tambah Afdhalal.

AMMPL juga mengajak seluruh elemen masyarakat, aktivis Mahasiswa hingga tokoh adat untuk hadir dan memantau langsung jalannya audiensi tersebut, sebagai bentuk partisipasi publik dalam memastikan keselamatan lingkungan dan warga tetap menjadi prioritas utama.

Tim Redaksi