Takengon,SCNews.co.id – 8 September 2025, Aliansi Masyarakat Gayo (AMG) menyerukan aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Rabu, 10 September 2025 mendatang. Aksi yang bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat ini direncanakan berlangsung di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Dalam poster yang beredar luas, Aliansi Masyarakat Gayo menyatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah. AMG menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, mulai dari Bupati hingga seluruh anggota DPRK, dinilai gagal dalam mensejahterakan rakyat dan memperhatikan perekonomian masyarakat.
Lima tuntutan utama disampaikan dalam rencana aksi tersebut:
1. Kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan rakyat.
2. Minimnya perhatian serius dari Pemerintah dan DPRK Aceh Tengah terhadap perekonomian warga.
3. Tuntutan realisasi Sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
4. Penegakan supremasi hukum yang harus berdiri di atas segala kepentingan.
5. Penyelamatan sumber daya alam dari eksploitasi yang dilakukan oleh para “perampok berkedok investor”.
Aliansi juga memberikan ultimatum tegas. Jika kelima tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka akan menuntut penurunan Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh anggota DPRK Aceh Tengah. Masyarakat yang akan berpartisipasi diimbau untuk berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan.
Koordinator Utama Aksi, Mulyadi, S.Sos, yang juga menjabat sebagai Koordinator Pemuda Aliansi Masyarakat Gayo, menegaskan bahwa aksi ini adalah suara kolektif masyarakat yang sudah terlalu lama dipinggirkan.
“Kami turun bukan karena kepentingan kelompok atau politik, tapi murni karena suara rakyat yang terus diabaikan. Pemerintah dan DPRK Aceh Tengah harus sadar, mereka dipilih untuk menyejahterakan masyarakat, tapi apa yang terjadi kemiskinan semakin tinggi, palayanan publik amburadul, korupsi mulai dari ranah kecil desa Sampai tingkat kabupaten malah di biarkan, dan potensi daerah terbengkalai. Bila mereka tidak mampu menjawab lima tuntutan ini, maka jalan terbaik adalah mereka mundur dari jabatannya,” tegas Mulyadi.
Sebuah slogan penggerak diselipkan dalam seruan tersebut: “Diam Bukan Bagian dari Perjuangan”, yang bertujuan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasinya secara kolektif.
Redaksi
Tidak ada komentar