Bantuan Presiden Rp4,55 Miliar Memanas, Ruhdi Sahara : Desak Plt.Dinas Pertanian Terbuka Soal Harga dan Skema Pengadaan.

ADMIN
17 Feb 2026 14:52
BERITA 0 113
2 menit membaca

Bener Meriah,SCNews.co.id. -17 Februari 2026 ,Polemik pengadaan 91 ekor sapi bantuan senilai Rp4,55 miliar yang bersumber dari dana Presiden Republik Indonesia kembali memanas. Isu tersebut menjadi perbincangan luas setelah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah menyampaikan klarifikasi melalui rilis resmi di akun Facebook Dinas Kominfo setempat.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di bawah kepemimpinan Bupati Tagore Abubakar merencanakan pembelian 91 ekor sapi untuk 105 kampung terdampak bencana hidrometeorologi.

Program itu disebut bersumber dari dana bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebesar Rp4.550.000.000 yang telah ditransfer ke kas daerah.

Namun, setelah muncul sorotan publik terkait mekanisme pengadaan, harga satuan, serta teknis distribusi sapi yang disebut didatangkan dari Provinsi Sumatera Utara, klarifikasi dari Plt Kadis Pertanian Uswatun justru disampaikan melalui media sosial resmi pemerintah daerah.

Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa pemerintah menyalurkan 160 ekor sapi kepada 105 desa terdampak. Pernyataan tersebut berbeda dari informasi awal terkait pengadaan 91 ekor sapi, sehingga menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.

Sikap tersebut menuai kekecewaan. Ruhdi Sahara yang sembelumnya juga menjadi nara sumber menilai langkah klarifikasi melalui media sosial tanpa dialog langsung dengan media sebagai tindakan yang tidak profesional. Ia menyebut, sebelum berita diterbitkan, pihak media telah berulang kali melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat, namun tidak mendapat respons memadai.

“Jika sejak awal bersedia memberikan penjelasan secara terbuka, polemik ini tidak akan melebar. Klarifikasi sepihak melalui media sosial setelah berita terbit justru menimbulkan kesan defensif,” ujar Ruhdi.

Menurutnya, dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pejabat publik semestinya responsif terhadap pertanyaan media sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik.

“Kalau memang pemerintah ingin transparan, sampaikan melalui media secara terbuka. Jelaskan skenario pengadaan, harga per ekor, serta lokasi pembelian sapi tersebut. Ini bantuan sosial, bukan proyek yang tertutup,” tegasnya.

Kekecewaan tersebut semakin menguat karena program ini bersumber dari dana publik bernilai miliaran rupiah. Transparansi dan komunikasi yang sehat antara pemerintah dan media dinilai menjadi kunci untuk mencegah spekulasi di tengah masyarakat.

Masyarakat kini berharap ke depan setiap klarifikasi disampaikan secara profesional, proporsional, dan melalui mekanisme komunikasi yang terbuka. Sebab pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan hanya realisasi bantuan, tetapi juga kepastian, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan, belum lagi kondisi saat ini bener meriah masih dalam tahap recovery pasca musibah yang menimpa.

 

Yusra Efendi

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *