“Bersuara Demi Keadilan, Diberangus Kekuasaan: Kasus Mr. Jhon dan Wajah Buram Demokrasi Desa”

Yusra Efendi 27 Jun 2025 26

Takengon,SCNews.co.id -27 Juni 2025,

Kebebasan berekspresi kembali dipertanyakan di Kabupaten Aceh Tengah. Seorang konten kreator sekaligus pelaku seni, Sofyan Hakim alias Mr. Jhon, menjadi korban kesewenang-wenangan Forum Reje (kepala desa) setelah video reflektifnya tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan Dana Desa viral di media sosial.

 

Video tersebut bukan berisi makian, hujatan, apalagi ujaran kebencian. Hanya sebuah pesan moral bernuansa religius: “Berhati-hatilah dalam mengelola anggaran desa, karena semua akan kembali ke Tuhan.” Namun video itu malah memicu bara dendam dari para pemangku jabatan kampung.

 

Bukannya intropeksi, Forum Reje justru tersulut, seperti bara api tersiram bensin. Mereka bergerak cepat memaksa pemecatan Mr. Jhon dari jabatannya sebagai anggota Rakyat Genap Mupakat (RGM)—sebuah lembaga musyawarah desa yang seharusnya menjadi simbol demokrasi kampung.

 

“Entah dasar apa nama saya dihapus dari daftar RGM di kampung saya sendiri,” kata Mr. Jhon dengan nada kecewa kepada media.

 

Ironisnya, tuntutan yang diajukan tidak hanya pemecatan. Mr. Jhon bahkan dipaksa menghapus video tersebut dan meminta maaf secara terbuka. Jika menolak? Maka harus membayar “denda adat” berupa memotong seekor kerbau—seolah-olah menyampaikan kritik adalah dosa besar yang harus ditebus dengan persembahan.

 

Padahal, posisi RGM bukan ditentukan oleh forum reje, melainkan hasil pemilihan oleh masyarakat.

 

“Saya ini dipilih oleh masyarakat. Yang berhak mencabut mandat saya adalah masyarakat, bukan forum-forum yang merasa terganggu,” tegas Mr. Jhon dengan nada geram.

 

Lebih jauh, Reje kampung tempat Mr. Jhon menjabat RGM bahkan sudah mengajukan pengganti dirinya ke Dinas terkait. Sebuah langkah yang menggambarkan betapa dalamnya luka yang ditimbulkan oleh sebuah kritik yang seharusnya jadi cermin, bukan cambuk ego.

 

Kasus ini kini bergulir di tengah masyarakat. Mr. Jhon tak tinggal diam. Ia menyambangi instansi demi instansi, membawa satu misi: mencari keadilan.

 

“Kalau kritik saja dilarang, lalu untuk apa ada demokrasi di tingkat desa? Jangan-jangan yang takut dikritik, memang sedang menyembunyikan sesuatu?” ucap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah didesak turun tangan. Kasus ini bukan sekadar soal pemecatan, tapi juga menyangkut iklim demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan transparansi pengelolaan dana negara.

 

Masyarakat berharap, Pemkab tidak menutup mata. Hari ini Mr. Jhon, besok bisa siapa saja yang bersuara. Dan jika suara rakyat dibungkam, lalu apa lagi yang tersisa dari yang disebut “pemerintahan kampung”?

 

Sumber:Lintas Gayo.Com

 

(Redaksi)

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
GMNI: Penurunan RS Muyang Kute Jadi Tipe D Adalah Kegagalan Total, Direktur Wajib Dicopot!

Yusra Efendi

19 Jul 2025

Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …

Bupati Aceh Tengah Fasilitasi Audiensi Soal Mutasi Kepala Sekolah: Kritik Konstruktip Evaluasi Terbuka, Solusi Diupayakan. 

Yusra Efendi

17 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025.   Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …

Guru Tak Lagi Di Hargai, Berhenti Tampa Pemberitahuan, penghinaan Atau Pelecehan. 

Yusra Efendi

11 Jul 2025

  Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme.   …

Komnas HAM Warning BPN! Proyek Waduk Keureuto Diduga Rugikan Warga: “Tanah Dirampas, Hak Dihilangkan”

Yusra Efendi

11 Jul 2025

Banda Aceh,SCNews.co.id – 11 Juli 2025, Proyek Waduk Keureuto kembali memicu badai polemik. Di balik klaim pembangunan untuk kepentingan nasional, terselip kisah dugaan perampasan hak tanah milik rakyat kecil. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya turun tangan, menyurati BPN Provinsi Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Tengah, menuntut klarifikasi resmi atas pengukuran lahan yang …

Ketua APPI Aceh Utara Soroti Sikap Hakim PN Lhokseumawe: “Tidak Profesional dan Kurang Sopan”

Yusra Efendi

09 Jul 2025

Aceh Utara,SCNews.co.id – 9 Juli 2025, Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad alias Rimung Buloh, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku seorang hakim dalam sidang kasus dugaan perampasan sepeda motor yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa (8 Juli 2025).   Muhammad menyoroti langsung sikap Hakim Budi Sunanda, SH, MH, yang menurutnya …

Kridibilitas Aktivis Lingkungan Aceh Tengah Di Pertanyakan. 

Yusra Efendi

07 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id – Senin 7 Juli 2025, Banyak yang mengaku aktivis lingkungan, namun ketika hari pembongkaran tiba, sebagian dari mereka hilang dan tidak terlihat. Padahal, nama mereka tercantum dalam struktur resmi tim satgas penertiban. Senin, 7 Juli 2025.   Raodah, seorang pegiat lingkungan yang konsisten berada di garda depan perjuangan ini, menyampaikan kekecewaannya dengan nada …