Bupati Haili Yoga Suarakan Kepentingan Aceh Tengah di Hadapan Mendagri.
Banda Aceh,SCNews.co.id – Komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Sumatera, yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, Sabtu (10/01/2026), di Gedung Serbaguna Lantai II Gedung E Kantor Gubernur Aceh.
Rapat strategis ini dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE, Sekretaris Daerah Aceh Nasir, unsur Forkopimda Aceh, serta seluruh bupati dan wali kota se-Aceh. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi penting untuk menyamakan persepsi dan langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana, khususnya dalam aspek pendataan kerusakan dan kebutuhan riil masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa akurasi dan kecepatan data merupakan fondasi utama kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan bencana. Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Bencana di wilayah Sumatera, Mendagri meminta seluruh kepala daerah segera memfinalkan data kerusakan secara rinci, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data adalah kunci. Dari data yang lengkap dan valid, pemerintah pusat dapat menentukan skema bantuan dan kebijakan nasional secara tepat sasaran,” tegas Tito Karnavian, seraya menyebutkan bahwa data tersebut akan dipaparkan dalam rapat Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Jakarta.
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa hasil pendataan dari pemerintah kabupaten dan kota akan direkapitulasi secara menyeluruh untuk kemudian dibahas dalam rapat lintas kementerian dan lembaga. Rapat lanjutan ini akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/BPN, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mewakili daerah terdampak, Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, menegaskan bahwa data bagi pemerintah daerah bukan sekadar angka administratif, melainkan menyangkut hak hidup dan masa depan masyarakat korban bencana.
“Kecepatan bantuan sangat ditentukan oleh kualitas data. Ini bukan hanya soal laporan, tetapi menyangkut hunian warga, pangan keluarga, pendidikan anak-anak, hingga pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Haili Yoga.
Ia juga memaparkan kondisi riil Aceh Tengah yang hingga saat ini masih menghadapi sejumlah kampung terisolir, akses darat yang terputus, serta kebutuhan mendesak akan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Karena itu, pendataan lapangan terus diperbarui dan divalidasi agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, kembali ditegaskan kesepakatan nasional terkait skema bantuan perumahan bagi korban bencana, yakni rumah rusak ringan mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta per kepala keluarga, rusak sedang Rp30 juta per kepala keluarga, dan rusak berat Rp60 juta per kepala keluarga yang diawali dengan penyediaan hunian sementara (huntara) dan dilanjutkan hunian tetap (huntap). Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan pendukung berupa prabotan rumah tangga, pemulihan ekonomi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan berkeadilan, sehingga masyarakat dapat segera bangkit dan menata kembali kehidupan mereka.
Rill
Pos Terkait
PT. Suara Gayo Gramedia
Alamat Redaksi : Jln Takengon– Bintang, Desa Pedemun, Kecamatan Lut Tawar, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, 24515
Phone : 085349444824
E-Mail : redaksiscnews@gmail.com
Tidak ada komentar