- DAERAHDugaan Korupsi Reje Karang Bayur dan Gratifikasi “Berkedok Pinjaman” Oknum Pegawai Inspektorat
- HUKUMLansia di Jamet Tiga Pelaku Diamankan Polisi di Polsek Silih Nara
- HUKUMFakta Hukum Terabaikan,Kuasa Hukum Korban Hamidah SH.MH.CPL dan AAPA Tempuh Jalur Hukum Lainnya.
- DAERAHAnak Terlibat Balap Sepeda Liar Diamankan, Polisi Beri Edukasi Keselamatan dan Masa Depan
- BERITAMAN 1 Aceh Tengah,Kartu Sakti Terindikasi Dugaan Pungli, Kini Mencuat ke Permukaan Publik.
- BERITATausyiah PLT Kajari Aceh Tengah Sayid Muhammad,Taat Hukum Wujud Iman Sejati.
- HUKUMPenggerebekan Gudang Elpiji dan BBM Ilegal di Banda Aceh, Polisi: Hasil Penyelidikan Tak Ditemukan Praktik Pengoplosan
- BERITABPBD Aceh Tengah Kelola Rp15,6 Miliar Proyek Rekonstruksi, Warga: Jangan Main Mata!
- PEMERINTAHPemetaan Pendidikan Tampa Metologi:Politik Transaksional diduga Dasar Mutasi Kepala Sekolah.
- BERITAKriminalisasi Pers di Deli Serdang: Tiga Wartawan Dijebak Usai Ungkap Pungli, Ketua IMO Indonesia Deli Serdang Desak Penangkapan Kepala Sekolah SDN 101928
DPRK Aceh Tengah Fasilitasi Mediasi PLTA Peusangan dan Warga Terkait Penutupan Akses Jalan Perkebunan
Yusra Efendi 25 Jun 2025 16 Takengon,SCNews.co.id – 25,Juni 2025, Ketegangan antara masyarakat dengan pihak pengelola proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan terkait penutupan akses jalan perkebunan yang sebelumnya mereka lewati kini ditutup dan mulai mendapat perhatian serius dari Komisi C . Setelah serangkaian keluhan masyarakat yang mengaku kehilangan akses menuju lahan pertanian mereka akibat pemagaran oleh pihak PLTA, kini Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah hadir sebagai fasilitator untuk menjembatani dialog demi mencegah konflik berkepanjangan dan mencari solusi terbaik.
Anggota Komisi C DPRK Aceh Tengah yang di Pimpin Oleh Khairul Ahadian , dalam melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek PLTA pada Rabu (25/6/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memverifikasi situasi di lapangan sekaligus membuka ruang mediasi antara masyarakat terdampak dan pihak pengelola PLTA.
“Kami datang hari ini bukan hanya untuk melihat, tapi untuk memastikan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antara masyarakat dan pihak PLTA. Kami siap memediasi kedua belah pihak dengan harapan dapat melahirkan solusi yang bijak dan tidak merugikan siapa pun,” ujar Khairul dalam keterangannya kepada media.
Khairul menyampaikan apresiasinya atas sikap terbuka dari pihak PLTA yang langsung merespons masukan DPRK dengan memberikan ruang diskusi bersama tujuh kepala keluarga yang terdampak. Menurutnya, itikad baik dari PLN selaku pengelola PLTA Peusangan menjadi langkah awal yang konstruktif dalam penyelesaian masalah ini.
“Kami menghargai respons cepat dari PLTA yang bersedia berdialog dengan para kepala desa. Ini menunjukkan bahwa pihak PLTA tidak menutup mata terhadap aspirasi warga,” ucap Khairul.
Sebagai wakil rakyat, Khairul memastikan bahwa Komisi C DPRK akan mengambil sikap yang proporsional dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas tanpa mengabaikan kepentingan pembangunan nasional.
“Kami berkomitmen mencari jalan keluar terbaik yang tidak mengorbankan hak masyarakat, namun tetap mendukung kelancaran proyek strategis nasional seperti PLTA Peusangan. Pendekatannya harus win-win,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa lahirnya beberapa opsi solusi dari pihak PLTA atas tuntutan masyarakat akan dikawal secara serius oleh DPRK, agar penyelesaian masalah ini tidak berlarut-larut dan justru menimbulkan ketegangan sosial.
“Sikap bijak dari pihak PLTA merupakan bentuk tanggung jawab sosial mereka. Kami akan terus mengawal proses ini agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mengakhiri komplik secepat mungkin,” tutupnya.
Kehadiran DPRK sebagai jembatan dialog di tengah polemik antara masyarakat dan PLTA Peusangan menjadi bukti bahwa pembangunan tidak boleh memutuskan hubungan sosial yang telah terbangun bertahun-tahun. Harapannya, konflik ini menjadi momentum untuk menata kembali komunikasi, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap proses pembangunan.
Di akhir pembicaraan khairul ahadian juga menitipkan pesan kepada pihak PLTA untuk memasang tembok penahan tanah di seputaran lokasi di karenakan menurut khairul kultur tanah yang tidak padat rentan akan menyebabkan erosi dan berpotensi menggu aktivitas masyarakat setempat.
(Redaksi)
Takengon, SCNews.co.id – 5 Juli 2025, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, H. Hasbullah, menegaskan bahwa agenda evaluasi terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan langkah konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan lembaga legislatif, bukan bentuk intervensi ataupun tekanan terhadap lembaga keulamaan. Dalam keterangannya usai memimpin rapat evaluasi bersama MPU, Jumat (4/7), …
Takengon, SCNews.co.id – 4 Juli 2025 Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah menggelar rapat evaluasi bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di aula DPRK, Jumat (4/7). Agenda ini menindaklanjuti sorotan publik tentang dua isu krurusial di tubuh MPU, efektivitas Program Kaderisasi Ulama (PKU) dan transparansi rekrutmen komisioner. Rapat dipimpin Ketua Komisi D …
Takengon, SCNews.co.id – 23 Juni 2025, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Khairul Ahadian, bersama Komisi D melakukan inspeksi langsung ke Hotel Fakside pada Senin, 23 Juni 2025. Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon sebagai bagian dari upaya pengawasan kolaboratif terhadap proses pembangunan dan tata kelola …
Bener Meriah, SCNews.co.id – Lembaga DPRK Bener Meriah kembali menjadi sorotan publik. Seorang anggota dewan berinisial FG dilaporkan oleh istri sahnya ke pihak kepolisian karena diduga menikah lagi secara diam-diam tanpa izin istri pertama. Laporan tersebut resmi tercatat di Polres Bener Meriah dengan nomor: LP/B/46/VI/2025/SPKT/POLRES BENER MERIAH/POLDA ACEH, pada Sabtu, 14 Juni 2025. Langkah …
Takengon,SCNews.co.id – 1 Juni 2025,Ketika hukum dibungkam oleh kompromi, dan kekuasaan menjelma pelindung kejahatan, maka rakyat hanya bisa berharap pada secuil kebenaran yang bocor lewat rekaman. Itulah yang kini mengguncang Aceh Tengah,sebuah rekaman audio berdurasi lima menit yang tak hanya memuat suara, tetapi mengandung getar pengkhianatan pada mandat rakyat dan amanah konstitusi. Dalam potongan …
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id –18 Juli 2025, Kericuhan terjadi di Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, setelah warga melakukan penggerebekan terhadap pesta liar yang melibatkan delapan orang,empat laki-laki dan empat perempuan,yang diduga melakukan pesta minuman keras dan narkotika jenis sabu-sabu dan pil terlarang. …
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
Takengon, SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Kasus kekerasan berulang terhadap seorang perempuan berinisial RH dalam komunitas Zumba di Aceh Tengah yang sempat terabadikan dalam sebuah Vidio Viral kembali menjadi sorotan tajam dan mendapat Perhatian Serius, kali ini dari tokoh Nasional Hak Asasi Perempuan, Ir. Samsidar, mantan Komisioner Komnas Perempuan periode 1998–2006. Melalui pernyataan resminya …
Comments are not available at the moment.