DPRK Aceh Tengah Fasilitasi Mediasi PLTA Peusangan dan Warga Terkait Penutupan Akses Jalan Perkebunan
Takengon,SCNews.co.id – 25,Juni 2025, Ketegangan antara masyarakat dengan pihak pengelola proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan terkait penutupan akses jalan perkebunan yang sebelumnya mereka lewati kini ditutup dan mulai mendapat perhatian serius dari Komisi C . Setelah serangkaian keluhan masyarakat yang mengaku kehilangan akses menuju lahan pertanian mereka akibat pemagaran oleh pihak PLTA, kini Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah hadir sebagai fasilitator untuk menjembatani dialog demi mencegah konflik berkepanjangan dan mencari solusi terbaik.
Anggota Komisi C DPRK Aceh Tengah yang di Pimpin Oleh Khairul Ahadian , dalam melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek PLTA pada Rabu (25/6/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memverifikasi situasi di lapangan sekaligus membuka ruang mediasi antara masyarakat terdampak dan pihak pengelola PLTA.
“Kami datang hari ini bukan hanya untuk melihat, tapi untuk memastikan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antara masyarakat dan pihak PLTA. Kami siap memediasi kedua belah pihak dengan harapan dapat melahirkan solusi yang bijak dan tidak merugikan siapa pun,” ujar Khairul dalam keterangannya kepada media.
Khairul menyampaikan apresiasinya atas sikap terbuka dari pihak PLTA yang langsung merespons masukan DPRK dengan memberikan ruang diskusi bersama tujuh kepala keluarga yang terdampak. Menurutnya, itikad baik dari PLN selaku pengelola PLTA Peusangan menjadi langkah awal yang konstruktif dalam penyelesaian masalah ini.
“Kami menghargai respons cepat dari PLTA yang bersedia berdialog dengan para kepala desa. Ini menunjukkan bahwa pihak PLTA tidak menutup mata terhadap aspirasi warga,” ucap Khairul.
Sebagai wakil rakyat, Khairul memastikan bahwa Komisi C DPRK akan mengambil sikap yang proporsional dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas tanpa mengabaikan kepentingan pembangunan nasional.
“Kami berkomitmen mencari jalan keluar terbaik yang tidak mengorbankan hak masyarakat, namun tetap mendukung kelancaran proyek strategis nasional seperti PLTA Peusangan. Pendekatannya harus win-win,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa lahirnya beberapa opsi solusi dari pihak PLTA atas tuntutan masyarakat akan dikawal secara serius oleh DPRK, agar penyelesaian masalah ini tidak berlarut-larut dan justru menimbulkan ketegangan sosial.
“Sikap bijak dari pihak PLTA merupakan bentuk tanggung jawab sosial mereka. Kami akan terus mengawal proses ini agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mengakhiri komplik secepat mungkin,” tutupnya.
Kehadiran DPRK sebagai jembatan dialog di tengah polemik antara masyarakat dan PLTA Peusangan menjadi bukti bahwa pembangunan tidak boleh memutuskan hubungan sosial yang telah terbangun bertahun-tahun. Harapannya, konflik ini menjadi momentum untuk menata kembali komunikasi, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap proses pembangunan.
Di akhir pembicaraan khairul ahadian juga menitipkan pesan kepada pihak PLTA untuk memasang tembok penahan tanah di seputaran lokasi di karenakan menurut khairul kultur tanah yang tidak padat rentan akan menyebabkan erosi dan berpotensi menggu aktivitas masyarakat setempat.
(Redaksi)
Pos Terkait
PT. Suara Gayo Gramedia
Alamat Redaksi : Jln Takengon– Bintang, Desa Pedemun, Kecamatan Lut Tawar, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, 24515
Phone : 085349444824
E-Mail : redaksiscnews@gmail.com
Tidak ada komentar