DPRK Aceh Tengah Gelar Rapat Evaluasi MPU: Komisi D, Dorong MPU Menjadi Lembaga Ulama Yang Profesional.

Yusra Efendi
4 Jul 2025 10:06
DPRK 0 154
2 menit membaca

Takengon, SCNews.co.id – 4 Juli 2025

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah menggelar rapat evaluasi bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di aula DPRK, Jumat (4/7). Agenda ini menindaklanjuti sorotan publik tentang dua isu krurusial di tubuh MPU, efektivitas Program Kaderisasi Ulama (PKU) dan transparansi rekrutmen komisioner.

 

Rapat dipimpin Ketua Komisi D H. Hasbullah dan dihadiri:

Ketua Komisioner MPU Tgk. Drs. Amry Jalaluddin

Plt. Sekretaris MPU Muslim, S.Ag, beserta anggota komisioner & sekretariat

Kabag Hukum Sekda Aceh Tengah Abshar, S.H.

Aktivis masyarakat sipil Ruhdi Sahara & Edi Putra Lingge (Aktivis Muda Aceh Tengah)

Tgk. Ridwan (Himpunan Ulama Dayah Aceh/HUDA)

 

“Forum ini bukan tempat debat tak berujung, kita harus keluar dengan solusi dan mampu menyelesaikan permaslahan ini dengan bijak,” tegas Hasbullah saat membuka sidang.

 

Anggota Komisi D Drs. Syahri menambahkan bahwa DPRK siap menerima kritik demi penguatan lembaga keulamaan,.

 

“Tri fungsi DPR,Legislasi, anggaran, pengawasan, kami akan menjalankan tugas kami sejalan dengan aturan dan aspirasi masyarakat Aceh Tengah dalam menglakukan evaluasi terhadap seluruh Instansi pemerintah atau lembaga yang berada di bawah pengawasan kami tidak terkecuali MPU saat ini,” ujarnya.

 

mengikuti Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 9 tentang asas transparan.

 

HUDA, melalui Tgk.Ridwan, mendorong MPU membuka ruang konsultasi dan berharap MPU lebih terbuka dalam setiap Pengambilan kebijakan khususnya yang melibatkan seluruh ulama yang ada di Aceh Tengah, serta proses seleksi komisioner yang Transparan.

 

” MPU adalah Lembaga Para Ulama, Jangan jadikan MPU menjadi tempat Berkumpulnya Oligarki, kesan tertutup selama ini sudah tidak memungkinkan kami untuk berdiam diri, kami ingin MPU Propesional dan Transparan.” Tegasnya.

 

Aktivis Ruhdi Sahara mengapresiasi respon cepat DPRK namun meminta hasil kongkret:

 

“Kami butuh road-map tertulis, bukan sekadar notulensi agar publik dapat mengawal implementasinya,” pintanya usai rapat.

 

Hasbullah menutup rapat dengan optimisme, “Langkah kecil hari ini akan menjadi lompatan besar jika kita mampu menerima Kritikan dan trus melakukan Evaluasi demi kemajuan Aceh Tengah yang akan datang dari semua sektor”tutupnya.

 

Dengan komitmen tersebut, rapat evaluasi ini diharapkan menjadi titik balik penguatan MPU—menjadikannya lembaga keulamaan yang solid, modern, dan akuntabel bagi masyarakat Aceh Tengah.

 

 

 

(Redaksi)

 

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *