- BERITAPembangunan Bronjong dan Turap di Uning Sarat Misteri: Tanpa Papan Proyek, Publik Pertanyakan Transparansi
- DPRKDPRK Aceh Tengah Fasilitasi Mediasi PLTA Peusangan dan Warga Terkait Penutupan Akses Jalan Perkebunan
- BERITARayakan Idul Adha, FIFGROUP Aceh Tengah Berbagi Kurban untuk Warga Gunung Bukit
- BERITABupati Aceh Tengah Terkesan Lamban ,APBD tercekat, Birokrasi Terlambat.”
- BERITADiduga Tertekan Ekonomi, Seorang Pria di Bener Meriah Akhiri Hidup dengan Gantung Diri
- BERITA*Mulyadi, S.Sos, Nahkodai Ketua Koperasi Merah Putih Desa Rawe. Terpilih secara demokrasi.*
- BERITAKafilah Bintang Tembus 6 Besar MTQ Ke-35 Aceh Tengah: Camat Bintang Ucapkan Apresiasi kepada semua Pihak.
- BERITAAktivis Soroti Masalah Izin PBPH PT Aksara: Dikhawatirkan Picu Konflik Sosial dan Ancaman Lingkungan di Bener Meriah
- TNI POLRIKasat Narkoba Polres Aceh Tengah Ajak Masyarakat Bersatu Perangi Narkotika di Momen HANI 2025
- BERITAPanggung Dunia Untuk Gayo: GOW Aceh Tengah Tawarkan Wisata,Budaya dan Kerja Sama Pendidikan di Brunei.
Dugaan Korupsi Reje Karang Bayur dan Gratifikasi “Berkedok Pinjaman” Oknum Pegawai Inspektorat
Yusra Efendi 12 Jun 2025 7 Takengon, SCNews.co.id – 12 Juni 2025, Aroma busuk yang menyeruak bak bunga bangkai di tengah pemerintah Aceh Tengah . Kali ini, skandal yang menyeret dua isu besar sekaligus,dugaan korupsi ratusan juta rupiah oleh Reje Karang Bayur dan gratifikasi berkedok pinjaman oleh oknum pejabat Inspektorat,menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Tekanan terhadap lembaga pengawas internal pemerintah daerah itu kian menguat, menyusul tuntutan agar kasus-kasus ini segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.
Kasus pertama menyeruak setelah Inspektorat Aceh Tengah merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penggunaan dana desa Karang Bayur sejak tahun 2015 hingga 2023. Dalam laporan bernomor 061/2878/2024, yang disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah pada 25 November 2024, ditemukan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.
Laporan tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan serius dalam pengelolaan dana desa, yang diduga kuat melibatkan Reje Karang Bayur. Berdasarkan prinsip akuntabilitas dan kewajiban hukum, hasil audit tersebut seharusnya segera dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Namun hingga kini, publik belum melihat langkah konkret dari Inspektorat. Aktivis dan masyarakat menilai lambannya penanganan sebagai bentuk ketidaktegasan institusi pengawas terhadap dugaan pelanggaran hukum.
“Jika Inspektorat sudah memiliki bukti cukup dalam LHP, maka tidak ada alasan untuk menunda pelimpahan ke kejaksaan. Keadilan dan transparansi harus ditegakkan,” kata, Ruhdi Sahara.
Di saat yang bersamaan, perhatian publik tertuju pada dugaan gratifikasi yang melibatkan oknum pejabat Inspektorat berinisial MP, yang diduga menerima “uang pinjaman pribadi” dari pihak yang tengah diperiksa. Pola ini dikenal sebagai modus klasik untuk menyamarkan praktik gratifikasi dalam birokrasi.
Ironisnya, MP diketahui sudah tidak masuk kantor selama beberapa bulan terakhir, tanpa keterangan resmi. Ketidakhadirannya dianggap sebagai upaya menghindari proses klarifikasi internal dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, terutama:
Pasal 3 huruf h dan i, tentang kewajiban PNS masuk kerja dan menjalankan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab;
Pasal 11, yang menyatakan bahwa ketidakhadiran lebih dari 10 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan dapat dikenai sanksi berat berupa pemberhentian.
“Kalau dia tidak merasa bersalah, kenapa tidak hadir ke kantor dan menjalankan tugas? Ini bukan pelanggaran ringan, ini bentuk pembangkangan terhadap hukum,” tegas Ruhdi.
Ruhdi meminta Bupati Aceh Tengah segera menonaktifkan MP, serta menginstruksikan audit internal dan verifikasi data kehadiran MP sejak awal tahun 2025. Ia juga mendesak BKPSDM Aceh Tengah untuk mengambil langkah administratif yang tegas.
Kombinasi dua kasus ini korupsi dana desa dan gratifikasi pejabat pengawas,mengguncang kredibilitas Inspektorat Aceh Tengah. Ruhdi menilai, jika tidak segera ditindak, hal ini akan menjadi Preseden Buruk dan Catatan Hitam bagi penegakan integritas dan supremasi hukum di lingkungan birokrasi.
“Publik sudah muak dengan permainan seperti ini. Jangan tunggu masyarakat kehilangan total kepercayaan. Bupati, Inspektorat, dan Kejaksaan harus bergerak sekarang,” pungkas Ruhdi.
Kini, sorotan tajam masyarakat tertuju pada Pemerintah Aceh Tengah. Apakah mereka akan memilih jalan transparansi dan penegakan hukum, atau justru membiarkan skandal ini menguap bagaikan asap hilang di atas awan.
(Tim Redaksi)
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id –18 Juli 2025, Kericuhan terjadi di Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, setelah warga melakukan penggerebekan terhadap pesta liar yang melibatkan delapan orang,empat laki-laki dan empat perempuan,yang diduga melakukan pesta minuman keras dan narkotika jenis sabu-sabu dan pil terlarang. …
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
Takengon, SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Kasus kekerasan berulang terhadap seorang perempuan berinisial RH dalam komunitas Zumba di Aceh Tengah yang sempat terabadikan dalam sebuah Vidio Viral kembali menjadi sorotan tajam dan mendapat Perhatian Serius, kali ini dari tokoh Nasional Hak Asasi Perempuan, Ir. Samsidar, mantan Komisioner Komnas Perempuan periode 1998–2006. Melalui pernyataan resminya …
Comments are not available at the moment.