GMNI Bener Meriah Ingatkan Bupati Soal Pelantikan Kadis “Rapor Merah”, Ancam Demo Mingguan Jika Diabaikan.

ADMIN
14 Feb 2026 05:21
BERITA 0 99
2 menit membaca

Redelong,SCNews.co.id. -14 Februari 2026.Cabang Bener Meriah melayangkan peringatan tegas kepada Bupati Bener Meriah terkait rencana pelantikan sejumlah pejabat Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Mahasiswa menegaskan agar tidak melantik pejabat yang dinilai memiliki catatan kinerja buruk atau “berapor merah”, dan menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi rutin setiap minggu jika peringatan tersebut tidak diindahkan.

Dalam pernyataan resminya di wilayah Bener Meriah, Ketua GMNI Bener Meriah, Toga, menyampaikan bahwa langkah demonstrasi akan ditempuh sebagai bentuk kontrol sosial dan perlawanan demokratis guna menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih serta profesional.

Menurut Toga, penolakan mahasiswa bukan tanpa dasar. Status “berapor merah” merujuk pada pejabat yang dinilai memiliki rekam jejak kinerja kurang baik, pelanggaran disiplin, atau persoalan integritas. Ia menilai, pengisian jabatan strategis dengan figur bermasalah berpotensi merusak sistem birokrasi, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pelayanan kepada masyarakat.

“Jabatan publik adalah amanah besar, bukan tempat bagi mereka yang memiliki rekam jejak negatif. Penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi dan integritas,” tegasnya.

GMNI juga menyoroti pentingnya pemerintah daerah menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengisian jabatan. Menurut mereka, keputusan pelantikan harus dilakukan secara objektif dan bebas dari kepentingan di luar kualitas serta kemampuan pejabat tersebut.

Selain berdampak pada manajemen pemerintahan, mahasiswa menilai kebijakan yang keliru dalam penempatan pejabat dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah, khususnya upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang hingga kini masih menjadi perhatian utama masyarakat.

Toga menambahkan, pihaknya bersama mahasiswa lain siap menggelar aksi damai secara berkala sebagai bentuk pengawasan publik apabila rencana pelantikan tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan masukan yang telah disampaikan.

GMNI berharap jajaran SKPK ke depan dapat menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, mereka meminta Bupati lebih cermat menempatkan figur terbaik di posisi strategis guna mewujudkan birokrasi yang bersih, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat,terutama dalam proses pemulihan pascabencana di daerah tersebut.

 

(Yusra Efendi)

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *