
Aceh Tengah,SCNews.co.id —Pasca bencana alam yang melanda wilayah Aceh–Sumatera Utara, akses transportasi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah terputus hampir selama dua pekan. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat wilayah tengah Aceh, menyebabkan kelumpuhan aktivitas ekonomi serta kerugian besar pada sektor pertanian, khususnya komoditas unggulan petani.

Menanggapi kondisi tersebut, Saparuda, salah satu tokoh masyarakat Aceh Tengah, menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh telah gagal menjalankan amanah publik. Ia menegaskan bahwa pimpinan Dinas PUPR Aceh tidak menunjukkan tanggung jawab dalam penanganan darurat pasca bencana.
“Kinerja Kepala Dinas PUPR Aceh sangat lambat dalam menangani ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Hal ini terlihat jelas dari hasil tinjauan kami di lapangan,” ujar Saparuda, Selasa.
Ia menambahkan, khusus pada ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, tidak ditemukan satu pun alat berat milik PUPR Aceh yang bekerja di lokasi. Sebaliknya, proses pembukaan akses jalan hanya dilakukan oleh PUPR Kabupaten Aceh Tengah dan BPBD setempat dengan peralatan terbatas.
“Kami hanya melihat alat berat dari PUPR dan BPBD Aceh Tengah yang bekerja dengan alat seadanya. Seharusnya PUPR Aceh hadir dan mengambil peran utama untuk memulihkan akses jalan provinsi di wilayah ini,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Saparuda secara terbuka meminta Gubernur Aceh untuk segera mencopot Kepala Dinas PUPR Aceh serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi PUPR Aceh.
“Kami menilai Kepala Dinas PUPR Aceh tidak mampu bekerja untuk kepentingan rakyat Aceh, khususnya dalam situasi darurat seperti ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, akses jalan provinsi Bintang–Sp. Kraft masih belum pulih sepenuhnya, sementara ribuan warga di wilayah terdampak terus menunggu kehadiran dan tindakan nyata dari Pemerintah Aceh.
Redaksi
Tidak ada komentar