- DAERAHAkses Vital Lumpuh Jembatan Gantung Desa Tanjung Aceh Tengah Nyaris Putus, PUPR Akan Segera Tindak Lanjuti.
- DAERAHGMNI: Penurunan RS Muyang Kute Jadi Tipe D Adalah Kegagalan Total, Direktur Wajib Dicopot!
- DAERAH*Skandal Dugaan Gratifikasi di Inspektorat Aceh Tengah, Aktivis Desak Bupati dan APH Bertindak Tegas*
- BERITAPengeroyokan di Halaman SMP 37 Takengon, Orang Tua Korban Engan Berdamai Tampa Kehadiran Wali Pelaku.
- DAERAHBupati Aceh Tengah Fasilitasi Audiensi Soal Mutasi Kepala Sekolah: Kritik Konstruktip Evaluasi Terbuka, Solusi Diupayakan.
- BERITA*Rahmat Hidayat Koordinator Adira Finance Aceh Tengah-Bener Meriah Imbau Nasabah Bermasalah Tetap Kooperatif*
- BERITATausyiah PLT Kajari Aceh Tengah Sayid Muhammad,Taat Hukum Wujud Iman Sejati.
- DPRKH. Hasbullah Tegaskan Komitmen DPRK Aceh Tengah: Evaluasi MPU Demi Profesionalisme dan Akuntabilitas Lembaga Ulama
- TNI POLRIKapolda Aceh Pimpin Pemusnahan 25 Kg Kokain, 108 Kg Sabu, dan 640 Kg Ganja
- BERITAKafilah Bintang Tembus 6 Besar MTQ Ke-35 Aceh Tengah: Camat Bintang Ucapkan Apresiasi kepada semua Pihak.
H. Hasbullah Tegaskan Komitmen DPRK Aceh Tengah: Evaluasi MPU Demi Profesionalisme dan Akuntabilitas Lembaga Ulama
Yusra Efendi 05 Jul 2025 63 Takengon, SCNews.co.id – 5 Juli 2025, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, H. Hasbullah, menegaskan bahwa agenda evaluasi terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan langkah konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan lembaga legislatif, bukan bentuk intervensi ataupun tekanan terhadap lembaga keulamaan.
Dalam keterangannya usai memimpin rapat evaluasi bersama MPU, Jumat (4/7), Hasbullah menekankan bahwa DPRK, khususnya Komisi D, memiliki tanggung jawab langsung dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, termasuk MPU.
“Pemanggilan ini bukan bentuk intimidasi atau pencitraan, tetapi murni pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan kami di DPRK. Komisi D harus memastikan bahwa MPU sebagai lembaga ulama berjalan profesional, akuntabel, dan terbuka,” ujar Hasbullah.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya menjadikan MPU sebagai lembaga yang tidak hanya dihormati secara simbolik, tetapi juga kuat secara sistem dan tata kelola.
“Kita tidak ingin MPU hanya menjadi institusi formalitas. Harus ada output nyata, terutama dalam hal Program Kaderisasi Ulama (PKU) dan proses rekrutmen komisioner yang selama ini menjadi sorotan,” tegas politisi senior ini.
Hasbullah juga menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik DPRK terhadap aspirasi publik Aceh Tengah. Menurutnya, penguatan kelembagaan ulama adalah bagian penting dari pembangunan daerah secara menyeluruh.
“Kami mendengar keresahan masyarakat dan para ulama di luar struktur MPU. Maka forum evaluasi ini adalah ruang mencari solusi bersama, bukan arena debat atau saling serang. Kami ingin keluar dari forum ini dengan jalan tengah yang membangun,” jelasnya.
Dalam rapat yang turut dihadiri Ketua MPU Tgk. Drs. Amry Jalaluddin, Plt. Sekretaris MPU Muslim, S.Ag, serta tokoh masyarakat sipil dan perwakilan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Hasbullah mengajak semua pihak menanggalkan ego sektoral dan menjunjung kepentingan umat.
“Kalau kita benar-benar ingin MPU menjadi lembaga yang dirindukan dan dipercaya, maka kita semua harus terbuka terhadap kritik. Komisi D akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua instansi di bawah pengawasan kami, termasuk MPU,” tambahnya.
Sebagai penutup, Hasbullah menyampaikan pesan yang kuat kepada seluruh pemangku kepentingan:
“Langkah kecil hari ini akan jadi lompatan besar esok, jika kita punya keberanian untuk dievaluasi dan kemauan untuk berubah. MPU bukan milik segelintir orang,ini lembaga umat. Mari kita jaga marwahnya bersama-sama,” pungkasnya.
Dengan pernyataan tegas tersebut, publik melihat bahwa H. Hasbullah tengah mendorong transformasi MPU menjadi lembaga keulamaan yang modern, transparan, dan bersih dari kepentingan sempit. Sikapnya yang terbuka terhadap kritik, namun tetap tegas pada prinsip pengawasan, menjadikan Hasbullah sebagai sosok sentral dalam penguatan lembaga-lembaga keagamaan di Aceh Tengah.
(Redaksi)
Takengon, SCNews.co.id – 4 Juli 2025 Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah menggelar rapat evaluasi bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di aula DPRK, Jumat (4/7). Agenda ini menindaklanjuti sorotan publik tentang dua isu krurusial di tubuh MPU, efektivitas Program Kaderisasi Ulama (PKU) dan transparansi rekrutmen komisioner. Rapat dipimpin Ketua Komisi D …
Takengon,SCNews.co.id – 25,Juni 2025, Ketegangan antara masyarakat dengan pihak pengelola proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan terkait penutupan akses jalan perkebunan yang sebelumnya mereka lewati kini ditutup dan mulai mendapat perhatian serius dari Komisi C . Setelah serangkaian keluhan masyarakat yang mengaku kehilangan akses menuju lahan pertanian mereka akibat pemagaran oleh pihak PLTA, kini …
Takengon, SCNews.co.id – 23 Juni 2025, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Khairul Ahadian, bersama Komisi D melakukan inspeksi langsung ke Hotel Fakside pada Senin, 23 Juni 2025. Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon sebagai bagian dari upaya pengawasan kolaboratif terhadap proses pembangunan dan tata kelola …
Bener Meriah, SCNews.co.id – Lembaga DPRK Bener Meriah kembali menjadi sorotan publik. Seorang anggota dewan berinisial FG dilaporkan oleh istri sahnya ke pihak kepolisian karena diduga menikah lagi secara diam-diam tanpa izin istri pertama. Laporan tersebut resmi tercatat di Polres Bener Meriah dengan nomor: LP/B/46/VI/2025/SPKT/POLRES BENER MERIAH/POLDA ACEH, pada Sabtu, 14 Juni 2025. Langkah …
Takengon,SCNews.co.id – 1 Juni 2025,Ketika hukum dibungkam oleh kompromi, dan kekuasaan menjelma pelindung kejahatan, maka rakyat hanya bisa berharap pada secuil kebenaran yang bocor lewat rekaman. Itulah yang kini mengguncang Aceh Tengah,sebuah rekaman audio berdurasi lima menit yang tak hanya memuat suara, tetapi mengandung getar pengkhianatan pada mandat rakyat dan amanah konstitusi. Dalam potongan …
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id –18 Juli 2025, Kericuhan terjadi di Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, setelah warga melakukan penggerebekan terhadap pesta liar yang melibatkan delapan orang,empat laki-laki dan empat perempuan,yang diduga melakukan pesta minuman keras dan narkotika jenis sabu-sabu dan pil terlarang. …
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
Takengon, SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Kasus kekerasan berulang terhadap seorang perempuan berinisial RH dalam komunitas Zumba di Aceh Tengah yang sempat terabadikan dalam sebuah Vidio Viral kembali menjadi sorotan tajam dan mendapat Perhatian Serius, kali ini dari tokoh Nasional Hak Asasi Perempuan, Ir. Samsidar, mantan Komisioner Komnas Perempuan periode 1998–2006. Melalui pernyataan resminya …
Comments are not available at the moment.