Kontroversi Motor KLX: Klarifikasi Salwani Munthe Akhiri Spekulasi Publik.

Aceh Tengah, SCNews.co.id — Menanggapi pemberitaan SCNews.co.id sebelumnya terkait dugaan penyimpanan kendaraan dinas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Aceh Tengah, Salwani Munthe, akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang beredar di ruang publik.

Baca Juga

*” Semakin Bodoh Seseorang, Semakin Tidak Misterius Keberadaanya “*

22 Jul 2025

Salwani menegaskan bahwa sepeda motor trail jenis KLX dengan nomor polisi BL 2768 GC yang dipersoalkan bukan merupakan kendaraan dinas milik Kecamatan Atu Lintang, sebagaimana yang diberitakan sebelumnya. Menurutnya, kendaraan tersebut merupakan kendaraan operasional yang ia gunakan saat masih bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan, tepatnya di Puskesmas Pamar.

“Motor itu saya gunakan ketika bertugas di Puskesmas Pamar karena saat itu tidak tersedia kendaraan operasional. Kendaraan tersebut digunakan murni untuk menunjang tugas pelayanan kesehatan di wilayah kerja,” jelas Salwani.

Ia juga membantah keras tudingan bahwa kendaraan tersebut sengaja disembunyikan di kediamannya.

Baca Juga

Kejari Aceh Tengah Sosialisasikan Aplikasi Real Time Pemantauan Dana Desa di Kute Panang

07 Agu 2025

“Tidak benar jika dikatakan kendaraan itu disembunyikan. Saat ini motor tersebut dalam kondisi rusak dan sedang berada di bengkel untuk diperbaiki,” tegasnya.

Lebih lanjut, Salwani mengungkapkan bahwa seluruh proses perbaikan kendaraan dilakukan menggunakan biaya pribadi, tanpa membebani anggaran pemerintah daerah.

“Perbaikan dilakukan dengan dana pribadi untuk menunjang mobilitas saya saat bertugas di Pamar. Apabila nantinya kendaraan tersebut diminta untuk dikembalikan, saya berharap pihak Dinas Kesehatan dapat mengganti seluruh biaya perbaikan yang telah saya keluarkan,” tambahnya.

Melalui klarifikasi ini, Salwani berharap agar masyarakat, aktivis, dan kalangan mahasiswa dapat menyikapi informasi yang berkembang secara objektif, proporsional, dan berimbang, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat mencederai nama baik pribadi maupun institusi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Redaksi