- BERITARayakan Idul Adha, FIFGROUP Aceh Tengah Berbagi Kurban untuk Warga Gunung Bukit
- BERITAAktivis Soroti Masalah Izin PBPH PT Aksara: Dikhawatirkan Picu Konflik Sosial dan Ancaman Lingkungan di Bener Meriah
- BERITA*Rahmat Hidayat Koordinator Adira Finance Aceh Tengah-Bener Meriah Imbau Nasabah Bermasalah Tetap Kooperatif*
- DAERAHAnak Terlibat Balap Sepeda Liar Diamankan, Polisi Beri Edukasi Keselamatan dan Masa Depan
- DAERAHMantan eks Ketua HIMAGA Soroti Dugaan Pungutan Dana pada Mahasiswa Penerima KIP Kuliah di IAIN Takengon: Berpotensi Pungli dan Pelanggaran Hukum
- HUKUMKoperasi Ilegal Masih Beroperasi di Aceh Tengah, 600 Warga Terjerat Simpan Pinjam Abu-Abu
- BERITA“Lantik 98 Pejabat Baru, Bupati Ingatkan Tugas dan Tanggung Jawa”
- HUKUMRadar Kajari Aceh Tengah Di Duga Sudah Menjangkau Kasus Dugaan Korupsi Reje Karang Bayur.
- BERITA*Peresmian PLTA Peusangan di Percepat:Maslah Ganti Rugi Di Perlambat*
- BERITA*Darurat Narkoba: Mapolres Labuhanbatu di Demo GERAM atas Peredaran Narkoba di Kecamatan Panai Hilir*
Koperasi Merah Putih Wajib Lakukan Evaluasi: MES Aceh Tengah Kawatirkan Banyak Regulasi yang Berbenturan.
Yusra Efendi 26 Jun 2025 20 Takengon, SCNews.co.id – 27 Juni 2025,
Sebagai Provinsi yang menjujung tinggi penerapan Syariat IsIam dan sebagai Provinsi dengan kekhususanya, tentu kehadiran Koperasi Merah Putih harus mendapatkan perhatian khusus baik dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi.
Program Koperasi Desa Merah Putih (KMP) merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto, dimana cita cita dari program tersebut ialah untuk kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa.
Aryanto yang merupakan tim pembentukan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) kabupaten Aceh Tengah,menilai bahwa Pengoperasian Kopdes Merah Putih Di Aceh Harus dikaji Ulang oleh Pemerintah Provinsi,dengan sistem Top-Down yang dilakukan oleh Pemerintah pusat tentu akan bertabrakan dengan peraturan-peraturan yang telah lama dibuat dan dilaksanakan di Aceh.
“Koperasi Merah Putih harus di Kaji lebih detail lagi oleh pemerintah provinsi Aceh,karena ini menyangkut dengan Integritas kita sebagai daerah Yang menjujung tinggi Syariat Islam dalam semua Aspek, terkhusus lagi ini menyangkut ekonomi rakyat” Tegas Anto.
Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 yang mana telah mengatur tentang pokok-pokok Syariat Islam termasuk juga bidang Muamalah, kemudian di kuatkan lagi dengan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang menyatakan bahwa seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Sebagai mana yang kita ketahui bersama bahwa Kopdes Merah Putih ini menggunakan sistem Top-Down, yang mana sistem ini dapat dikatakan Juga dengan istilah sistem komando yang mengharuskan sistem dan regulasinya sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia dan juga disisi lain terkesan terburu-buru dalam proses pembentukanya.
Kembali Aryanto menyampaikan bahwa Berbicara tentang Platform Kredit yang diberikan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dengan Bunga pinjaman yang diusulkan sebanyak 3% saja ini sudah melanggar nilai-nilai muamalah islam meskipun dengan Tenor yang ditawarkan cukup lama,terlebih lagi hal hal krusial lainya seperti akad yang di gunakan yang hampir tidak pernah di sosialisasikan kepada masyarakat. Terangnya.
Pihaknya juga mengkhawatirkan apakah Kopdes Merah Putih dapat Grow-up dengan metode Top-Down di tengah-tengah maraknya persaingan ekonomi, ditambah lagi dengan target keuntungan yang disampaikan oleh Menteri Koperasi sebanyak 1 Miliar per tahun dinilai cukup sulit untuk dicapai jika menggunakan Model Bisnis dan Jenis Usaha yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi baik itu Gubernur,Dinas Koperasi dan Para Tokoh-tokoh Ulama harus terlibat aktif terkait hal ini,daerah kita berbeda dengan provinsi lain, oleh karena itu pendekatan ekonominya juga berbeda, tidak serta merta harus mengikat kepada aturan dan model bisnis yang di instruksikan pemerintah pusat”.
Aryanto juga menyampaikan bahwa ini belum terlambat untuk di perbaiki, meskipun beberapa desa di Aceh sudah membentuk Koperasi merah Putih, akan tetapi Pemerintah Provinsi masih memiliki ruang yang cukup besar untuk mengevaluasi.
(Redaksi)
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme. …
Takengon, SCNews.co.id – Senin 7 Juli 2025, Banyak yang mengaku aktivis lingkungan, namun ketika hari pembongkaran tiba, sebagian dari mereka hilang dan tidak terlihat. Padahal, nama mereka tercantum dalam struktur resmi tim satgas penertiban. Senin, 7 Juli 2025. Raodah, seorang pegiat lingkungan yang konsisten berada di garda depan perjuangan ini, menyampaikan kekecewaannya dengan nada …
Takengon, SCNews.co.id – 6 Juli 2025, Rabithah Thaliban Aceh (RTA) Cabang Aceh Tengah resmi menetapkan Tgk Ridwan Bintang, S.H., sebagai Ketua Umum periode 2025–2029 dalam Musyawarah Besar yang digelar di LPI Al-Muhajirin, Sp. Empat Takengon, Sabtu (5/7/2025). Forum musyawarah yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai perwakilan lembaga dan dayah ini berlangsung khidmat dan penuh …
Takengon,SCNews.co.id – 3 Juli 2025, Edi Syahputra Linge merasa kecewa terhadap pemerintah kabupaten Aceh Tengah atas penyelenggaraan MTQ ke-35 di kecamatan Batu Lintang sebagai tuan rumah, kekecewaan itu muncul akibat adanya indikasi penggunaan dana Desa yang di kutip melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh ketua Forum Reje masing masing kecamatan. Berdasarkan keterangan dan informasi yang …
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id –18 Juli 2025, Kericuhan terjadi di Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, setelah warga melakukan penggerebekan terhadap pesta liar yang melibatkan delapan orang,empat laki-laki dan empat perempuan,yang diduga melakukan pesta minuman keras dan narkotika jenis sabu-sabu dan pil terlarang. …
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
Takengon, SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Kasus kekerasan berulang terhadap seorang perempuan berinisial RH dalam komunitas Zumba di Aceh Tengah yang sempat terabadikan dalam sebuah Vidio Viral kembali menjadi sorotan tajam dan mendapat Perhatian Serius, kali ini dari tokoh Nasional Hak Asasi Perempuan, Ir. Samsidar, mantan Komisioner Komnas Perempuan periode 1998–2006. Melalui pernyataan resminya …
Comments are not available at the moment.