LIRA Nilai Pencabutan Izin Perusahaan di Sumatera oleh Presiden sebagai Langkah Maju.
Jakarta,SCNews.co.id. —23 Januari 2026. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menilai keputusan Presiden Republik Indonesia mencabut izin sejumlah perusahaan di Sumatera sebagai langkah maju dan berani dalam upaya melindungi lingkungan hidup. Kebijakan ini dinilai menunjukkan komitmen negara untuk menempatkan keberlanjutan ekologi di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.
“Pencabutan izin ini adalah langkah positif.
Presiden telah mengirimkan pesan kuat bahwa negara hadir untuk menjaga alam dan tidak akan diam terhadap kerusakan ekosistem,” ujar Andi Syafrani.
Menurut LIRA, Sumatera selama ini menjadi wilayah yang paling terdampak oleh kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkeadilan. Banyak perusahaan dinilai hanya mengejar keuntungan, tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Meski demikian, LIRA mengingatkan bahwa pencabutan izin hanyalah langkah awal. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan lahan-lahan yang izinnya dicabut tidak kembali dikelola oleh perusahaan atau pihak yang memiliki rekam jejak buruk.
“Yang harus dijaga adalah pengelolaan pasca pencabutan izin. Jangan sampai lahan tersebut justru jatuh ke tangan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan atau yang selama ini merusak lingkungan,” tegas Andi.
LIRA juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan lahan bekas konsesi perusahaan. Pemerintah diminta melibatkan masyarakat lokal dan memastikan pengelolaan dilakukan secara adil, berkelanjutan, serta memberi manfaat langsung bagi rakyat.
“Pengelolaan lahan harus berpihak pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa pengawasan ketat, kebijakan ini bisa disalahgunakan,” tambahnya.
Lebih lanjut, LIRA mengajak masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengawas kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dinilai penting agar keputusan besar ini tidak berhenti sebagai simbol, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata.
“Ini adalah ujian bagi kita semua. Apakah kebijakan ini akan membawa perbaikan jangka panjang atau justru kembali menguntungkan segelintir pihak,” tutup Andi Syafrani.
Pencabutan izin perusahaan di Sumatera dinilai bukan hanya soal perlindungan lingkungan, tetapi juga tentang keberanian melawan ketidakadilan dan menjaga integritas dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kini, publik menanti langkah lanjutan pemerintah untuk memastikan kebijakan ini benar-benar berpihak pada rakyat dan alam.
Redaksi
Pos Terkait
PT. Suara Gayo Gramedia
Alamat Redaksi : Jln Takengon– Bintang, Desa Pedemun, Kecamatan Lut Tawar, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, 24515
Phone : 085349444824
E-Mail : redaksiscnews@gmail.com
Tidak ada komentar