- BERITADankormar Terima Laporan Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi Korps Marinir
- BERITAGubernur Aceh Muzakir Manaf Ambil Kembali 4 Pulau Milik Aceh Dicaplok Sumut
- BERITABPBD Aceh Tengah Kelola Rp15,6 Miliar Proyek Rekonstruksi, Warga: Jangan Main Mata!
- DAERAHKalua tak Tak terlibat Kenapa Tidak bersih bersih.
- BERITAPengeroyokan di Halaman SMP 37 Takengon, Orang Tua Korban Engan Berdamai Tampa Kehadiran Wali Pelaku.
- HUKUMTrauma dan Teror dalam Komunitas Zumba: Seorang Wanita Laporkan Tindakan Kekerasan Berulang Semenjak 3 Tahun lalu.
- BERITAGeser 1 Kg Sabu:10 Polisi Terseret, 9 Di Ponis Seumur Hidup
- BERITAPPTK Rangkap Ketua Panitia, Anggaran Pelatihan PKU Jadi Pertanyaan?
- DAERAHReje Linge XXI, Paduka Yang Mulia Juhursyah Ama menghadiri undangan prosesi adat Peumeunap dan Seumuleung Raja Ke 545 Tahun 2025, di Lamno, Kabupaten Aceh Jaya.
- BERITAMPU Gelar PKU : Kesan Mewah, Habiskan 600 juta,Output Dipertanyakan

Masyarakat dan Aktivis bincangkan Izin Hutan Aceh, Panglima wilayah Linge,Aceh Tengah .Renggali Janji Bawa Suara Rakyat ke Gubernur
Aceh Tengah,SCNews.co.id -20 Juni 2025 Persoalan perizinan hutan di Aceh kembali mencuat. Perwakilan masyarakat adat bersama sejumlah aktivis, Sinar Harapan menyampaikan langsung kekhawatiran mereka kepada Panglima wilayah Linge,Aceh Tengah, Renggali, dalam sebuah pertemuan di Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.
Mereka menyoroti aktivitas perusahaan swasta yang dinilai memasuki kawasan hutan tanpa konsultasi dan persetujuan dari masyarakat setempat. Hal ini, menurut para aktivis, tidak hanya melanggar hak-hak warga adat, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan.
“Kami melihat ada pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat lokal serta ancaman serius terhadap ekosistem hutan Aceh,” ujar perwakilan Sinar Harapan. “Beberapa perusahaan mengurus perizinan tanpa keterlibatan warga. Ini bisa memicu konflik dan merusak lingkungan secara nyata.”
Dalam forum tersebut, masyarakat mendesak agar keputusan terkait hutan harus melibatkan kepala desa dan tokoh adat yang selama ini menjaga dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun.
Panglima wilayah Linge,Aceh Tengah Renggali menyatakan komitmennya untuk mendukung suara rakyat. Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut masa depan masyarakat dan kehormatan daerah.
“Saya mendengarkan langsung suara rakyat. Masalah ini bukan hanya soal izin, tapi juga menyangkut kelangsungan hidup dan kehormatan kita sebagai penjaga tanah ini,” tegasnya.
Renggali berjanji akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk kepada Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh. Ia berharap ke depan proses perizinan kehutanan lebih berpihak pada masyarakat serta dijalankan dengan prinsip transparansi dan keadilan ekologis.
“Masalah klaim tanah negara harus dikoordinasikan dengan pemerintah desa dan tokoh adat. Tidak bisa ada keputusan sepihak yang mengabaikan struktur sosial yang sudah lama ada,” tambahnya.
Sejak ditandatanganinya Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh mendapatkan kewenangan otonomi khusus, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Meski perjanjian tidak secara eksplisit menyebut kehutanan, isi pasal terkait otonomi memperjelas hak Aceh untuk mengatur sektor kehutanan secara mandiri.
Aceh berhak mendapatkan 70% pendapatan dari sumber daya alam di wilayahnya dan memiliki wewenang untuk menerbitkan regulasi lokal, termasuk qanun kehutanan. Sejak saat itu, muncul berbagai inisiatif lokal untuk pelestarian hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Namun, tantangan tetap ada, seperti konflik tenurial, konversi lahan, dan lemahnya pengawasan perizinan. Pertemuan pada tang tanggal 21/06/2025 di Kebayakan , Aceh Tengah ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat masih berjuang untuk memastikan pengelolaan hutan Aceh berjalan adil, lestari, dan menghormati hak adat.
Tim Redaksi
Yusra Efendi
19 Jul 2025
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Yusra Efendi
17 Jul 2025
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Yusra Efendi
11 Jul 2025
Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme. …
Yusra Efendi
07 Jul 2025
Takengon, SCNews.co.id – Senin 7 Juli 2025, Banyak yang mengaku aktivis lingkungan, namun ketika hari pembongkaran tiba, sebagian dari mereka hilang dan tidak terlihat. Padahal, nama mereka tercantum dalam struktur resmi tim satgas penertiban. Senin, 7 Juli 2025. Raodah, seorang pegiat lingkungan yang konsisten berada di garda depan perjuangan ini, menyampaikan kekecewaannya dengan nada …
Yusra Efendi
06 Jul 2025
Takengon, SCNews.co.id – 6 Juli 2025, Rabithah Thaliban Aceh (RTA) Cabang Aceh Tengah resmi menetapkan Tgk Ridwan Bintang, S.H., sebagai Ketua Umum periode 2025–2029 dalam Musyawarah Besar yang digelar di LPI Al-Muhajirin, Sp. Empat Takengon, Sabtu (5/7/2025). Forum musyawarah yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai perwakilan lembaga dan dayah ini berlangsung khidmat dan penuh …
Yusra Efendi
03 Jul 2025
Takengon,SCNews.co.id – 3 Juli 2025, Edi Syahputra Linge merasa kecewa terhadap pemerintah kabupaten Aceh Tengah atas penyelenggaraan MTQ ke-35 di kecamatan Batu Lintang sebagai tuan rumah, kekecewaan itu muncul akibat adanya indikasi penggunaan dana Desa yang di kutip melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh ketua Forum Reje masing masing kecamatan. Berdasarkan keterangan dan informasi yang …
20 Jul 2025 5 views
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
19 Jul 2025 7 views
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
18 Jul 2025 13 views
Takengon, SCNews.co.id –18 Juli 2025, Kericuhan terjadi di Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, setelah warga melakukan penggerebekan terhadap pesta liar yang melibatkan delapan orang,empat laki-laki dan empat perempuan,yang diduga melakukan pesta minuman keras dan narkotika jenis sabu-sabu dan pil terlarang. …
18 Jul 2025 14 views
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
18 Jul 2025 15 views
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
17 Jul 2025 274 views
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
16 Jul 2025 200 views
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
16 Jul 2025 73 views
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
16 Jul 2025 242 views
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
16 Jul 2025 201 views
Takengon, SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Kasus kekerasan berulang terhadap seorang perempuan berinisial RH dalam komunitas Zumba di Aceh Tengah yang sempat terabadikan dalam sebuah Vidio Viral kembali menjadi sorotan tajam dan mendapat Perhatian Serius, kali ini dari tokoh Nasional Hak Asasi Perempuan, Ir. Samsidar, mantan Komisioner Komnas Perempuan periode 1998–2006. Melalui pernyataan resminya …

Comments are not available at the moment.