Masyarakat dan Aktivis bincangkan Izin Hutan Aceh, Panglima wilayah Linge,Aceh Tengah .Renggali Janji Bawa Suara Rakyat ke Gubernur

Yusra Efendi 23 Jun 2025 4

Aceh Tengah,SCNews.co.id -20 Juni 2025 Persoalan perizinan hutan di Aceh kembali mencuat. Perwakilan masyarakat adat bersama sejumlah aktivis, Sinar Harapan menyampaikan langsung kekhawatiran mereka kepada Panglima wilayah Linge,Aceh Tengah, Renggali, dalam sebuah pertemuan di Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.

 

Mereka menyoroti aktivitas perusahaan swasta yang dinilai memasuki kawasan hutan tanpa konsultasi dan persetujuan dari masyarakat setempat. Hal ini, menurut para aktivis, tidak hanya melanggar hak-hak warga adat, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan.

 

“Kami melihat ada pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat lokal serta ancaman serius terhadap ekosistem hutan Aceh,” ujar perwakilan Sinar Harapan. “Beberapa perusahaan mengurus perizinan tanpa keterlibatan warga. Ini bisa memicu konflik dan merusak lingkungan secara nyata.”

 

Dalam forum tersebut, masyarakat mendesak agar keputusan terkait hutan harus melibatkan kepala desa dan tokoh adat yang selama ini menjaga dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun.

 

Panglima wilayah Linge,Aceh Tengah Renggali menyatakan komitmennya untuk mendukung suara rakyat. Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut masa depan masyarakat dan kehormatan daerah.

 

“Saya mendengarkan langsung suara rakyat. Masalah ini bukan hanya soal izin, tapi juga menyangkut kelangsungan hidup dan kehormatan kita sebagai penjaga tanah ini,” tegasnya.

 

Renggali berjanji akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk kepada Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh. Ia berharap ke depan proses perizinan kehutanan lebih berpihak pada masyarakat serta dijalankan dengan prinsip transparansi dan keadilan ekologis.

 

“Masalah klaim tanah negara harus dikoordinasikan dengan pemerintah desa dan tokoh adat. Tidak bisa ada keputusan sepihak yang mengabaikan struktur sosial yang sudah lama ada,” tambahnya.

 

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh mendapatkan kewenangan otonomi khusus, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Meski perjanjian tidak secara eksplisit menyebut kehutanan, isi pasal terkait otonomi memperjelas hak Aceh untuk mengatur sektor kehutanan secara mandiri.

 

Aceh berhak mendapatkan 70% pendapatan dari sumber daya alam di wilayahnya dan memiliki wewenang untuk menerbitkan regulasi lokal, termasuk qanun kehutanan. Sejak saat itu, muncul berbagai inisiatif lokal untuk pelestarian hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

 

Namun, tantangan tetap ada, seperti konflik tenurial, konversi lahan, dan lemahnya pengawasan perizinan. Pertemuan pada tang tanggal 21/06/2025 di Kebayakan , Aceh Tengah ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat masih berjuang untuk memastikan pengelolaan hutan Aceh berjalan adil, lestari, dan menghormati hak adat.

 

Tim Redaksi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
GMNI: Penurunan RS Muyang Kute Jadi Tipe D Adalah Kegagalan Total, Direktur Wajib Dicopot!

Yusra Efendi

19 Jul 2025

Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …

Bupati Aceh Tengah Fasilitasi Audiensi Soal Mutasi Kepala Sekolah: Kritik Konstruktip Evaluasi Terbuka, Solusi Diupayakan. 

Yusra Efendi

17 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025.   Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …

Guru Tak Lagi Di Hargai, Berhenti Tampa Pemberitahuan, penghinaan Atau Pelecehan. 

Yusra Efendi

11 Jul 2025

  Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme.   …

Kridibilitas Aktivis Lingkungan Aceh Tengah Di Pertanyakan. 

Yusra Efendi

07 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id – Senin 7 Juli 2025, Banyak yang mengaku aktivis lingkungan, namun ketika hari pembongkaran tiba, sebagian dari mereka hilang dan tidak terlihat. Padahal, nama mereka tercantum dalam struktur resmi tim satgas penertiban. Senin, 7 Juli 2025.   Raodah, seorang pegiat lingkungan yang konsisten berada di garda depan perjuangan ini, menyampaikan kekecewaannya dengan nada …

Tgk Ridwan Bintang Kembali Pimpin RTA Aceh Tengah: Komitmen Kawal Pembangunan dan Syariat Islam

Yusra Efendi

06 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id – 6 Juli 2025, Rabithah Thaliban Aceh (RTA) Cabang Aceh Tengah resmi menetapkan Tgk Ridwan Bintang, S.H., sebagai Ketua Umum periode 2025–2029 dalam Musyawarah Besar yang digelar di LPI Al-Muhajirin, Sp. Empat Takengon, Sabtu (5/7/2025).   Forum musyawarah yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai perwakilan lembaga dan dayah ini berlangsung khidmat dan penuh …

*Edi Syahputra Linge : Ada Indikasi MTQ Ke -35 tingkat Kabupaten Menggunakan Dana Desa*

Yusra Efendi

03 Jul 2025

Takengon,SCNews.co.id – 3 Juli 2025, Edi Syahputra Linge merasa kecewa terhadap pemerintah kabupaten Aceh Tengah atas penyelenggaraan MTQ ke-35 di kecamatan Batu Lintang sebagai tuan rumah, kekecewaan itu muncul akibat adanya indikasi penggunaan dana Desa yang di kutip melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh ketua Forum Reje masing masing kecamatan.   Berdasarkan keterangan dan informasi yang …