Pernyataan Sikap Koalisi Gerakan Sipil Bireuen :Menuntut Pemkab Bireuen Atas Lambatnya Penanganan Korban Banjir November 2025
Bireuen,SCNews.co.id -Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menggelar aksi damai jilid II bersama ribuan korban banjir dari berbagai wilayah Kabupaten Bireuen memadati halaman Kantor Bupati Bireuen. Menuntut pemenuhan hak-hak korban banjir yang dinilai belum tertangani secara optimal sejak bencana melanda pada November 2025. Yang tergabung dari korban banjir, aktivis masyarakat sipil, jurnalis, kelompok disabilitas, serta masyarakat umum, menyampaikan kegelisahan dan keprihatinan mendalam atas kondisi penanganan korban banjir. Senin, 06/04/2026.
Aksi di halaman Kantor Bupati Bireuen mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Koalisi Gerakan Sipil Bireuen mengundang masyarakat umum, mahasiswa, pemuda, organisasi sipil, serta seluruh pihak yang peduli terhadap keadilan sosial untuk turut ikut serta. Mereka datang dengan tuntutan yang sama, kejelasan, dan pemenuhan hak-hak sebagai korban bencana yang hingga kini diabaikan oleh pemerintah daerah.
Empat bulan telah berlalu sejak banjir melanda, tetapi sebagian besar korban mengakui bahwa mereka belum menerima bantuan yang layak. Baik Dana Tunggu Perumahan (DTH), perumahan tetap (huntap), maupun perumahan sementara (huntara), dikatakan belum menyentuh banyak warga yang terdampak.
Dalam aksi tersebut, massa akan menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya mendorong transparansi data korban dan bantuan, mendesak percepatan pemulihan masyarakat terdampak, menuntut keadilan distribusi bantuan, serta mengawal keterbukaan informasi publik.
“Aksi ini dilakukan secara damai, terbuka, dan bertanggung jawab. Ini bukan sekadar aksi, ini adalah perjuangan untuk keadilan,”
Koordinator Umum Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, M. Akmal, mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan dan keprihatinan berbagai elemen masyarakat di Bireuen terhadap kondisi korban banjir yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian.
Aksi damai ini disebut sebagai kelanjutan dari upaya bersama untuk memastikan korban banjir memperoleh haknya secara adil, transparan, dan merata. Sejauh ini, koalisi menilai masih terdapat ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dan realisasi penanganan di lapangan, ujar M. Akmal
Menurutnya, banjir yang terjadi sejak akhir 2025 tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga memunculkan persoalan kemanusiaan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, hingga kepastian masa depan.
Ironisnya, kata dia, masih ada korban di Bireuen yang bertahan di tenda-tenda pengungsian tanpa hunian yang layak dan manusiawi, meski waktu telah berjalan empat bulan lebih sejak bencana terjadi.
Koalisi tersebut juga menyoroti lemahnya tata kelola penanganan bencana di Bireuen, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Data korban serta penyaluran bantuan, dinilai belum terbuka secara memadai kepada publik.
Para demonstran menilai bahwa masalah utama terletak pada pengumpulan data yang tidak lengkap dan lambatnya respons pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana.
Mereka mendesak transparansi, percepatan distribusi bantuan, serta evaluasi komprehensif terhadap data penerima.
Jika tuntutan ini tidak dijalankan sesuai tenggang waktu, kami tidak akan diam. Kami akan membawa persoalan ini ke tingkat hukum, nasional, dan pengawasan publik yang lebih luas.
“Informasi sulit diakses, sementara di lapangan muncul berbagai keluhan mengenai korban yang belum menerima bantuan, serta bantuan yang tidak tepat sasaran,” katanya.
Dia menjelaskan, kondisi tersebut berpotensi mengabaikan hak-hak dasar warga yang seharusnya dilindungi negara. Dalam situasi bencana, pemerintah seharusnya hadir lebih kuat untuk memastikan perlindungan dan pemulihan masyarakat terdampak.
(SR)
Pos Terkait
PT. Suara Gayo Gramedia
Alamat Redaksi : Jln Takengon– Bintang, Desa Pedemun, Kecamatan Lut Tawar, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, 24515
Phone : 085133917947
E-Mail : redaksiscnews@gmail.com
Pos Trending
Pos Terbaru
Tidak ada komentar