PPTK Rangkap Ketua Panitia, Anggaran Pelatihan PKU Jadi Pertanyaan? 

Yusra Efendi 23 Jun 2025 9

Takengon,SCNews.co.id  – 23 Juni 2025. Pelaksanaan Pelatihan Kader Ulama (PKU) di Aceh Tengah yang berlangsung selama total 51 hari mendapat sorotan tajam dari publik. Kegiatan keagamaan yang seyogianya menjadi wadah pembinaan ulama muda itu justru diselimuti dugaan pemborosan anggaran dan konflik kepentingan.

 

Mirwana, SE, yang menjabat sebagai Ketua Panitia sekaligus Pejabat Pengelola Anggaran Tingkat Kegiatan (PPATK),dinilai tidak menjalankan fungsi secara profesional. Pos anggaran yang membengkak, disertai sejumlah pembiayaan yang dianggap janggal, menimbulkan kecurigaan publik atas transparansi dan efisiensi kegiatan ini.

 

Berdasarkan data yang dihimpun SCNews, kegiatan ini berlangsung dalam tiga gelombang masing-masing 17 hari, yang totalnya mencapai 51 hari pelatihan. Namun, rincian anggaran yang dikonfirmasi langsung oleh Ketua Panitia justru memunculkan banyak pertanyaan.

 

Salah satu yang paling mencolok adalah anggaran sewa tempat pelatihan yang disebut mencapai Rp 2.000.000 per hari. Jika dikalikan 51 hari, total dana yang digelontorkan hanya untuk tempat pelatihan saja mencapai Rp 102.000.000. Lokasi yang digunakan adalah Hotel Bayu Hill, namun belum ada penjelasan detail mengenai fasilitas apa saja yang mencerminkan biaya sebesar itu.

 

Di sisi konsumsi, kejanggalan juga muncul. Disampaikan bahwa disediakan 35 kotak nasi per hari dengan harga Rp 35.000 per kotak, serta 35 kemasan “snake + kopi ” (makanan ringan lokal) dengan harga Rp 15.000 per kotak. Jika dikalkulasikan, untuk konsumsi saja menghabiskan sekitar Rp 1.750.000 per hari, atau sekitar Rp 89 juta selama 51 hari. Namun, tidak dijelaskan apakah benar seluruh jumlah itu dikonsumsi setiap hari, dan siapa penyedia logistiknya.

 

Rincian honor pemateri pun tidak luput dari sorotan. Satu pemateri disebut menerima antara Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per jam, dengan waktu pelatihan mencapai 8 jam per hari. Artinya, satu pemateri bisa menerima hingga Rp 2.400.000 per hari dan bila di akumulasikan selama 51 hari untuk honor Nara Sumber bisa mencapai puluhan mungkin sampai ratusan juta rupiah.

 

Yang paling disoroti adalah honor panitia pelaksana, yang diklaim hanya Rp 600.000/ satu Orang selama 51 hari, panitia sebanyak delapan orang bila di kalkulasi honor keseluruhan Panitia selama satu musim hanya sebesar RP 4,800.000 selama satu musim penuh,angka yang tidak masuk akal dan tidak sejalan dengan logika pembagian kerja. Sementara, Ketua Panitia Mirwana, SE sendiri menerima Rp 1.400.000 per bulan selama 8 bulan, yang berarti total Rp 11.200.000, sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan berakhir.

 

Pernyataan ini dikonfirmasi langsung oleh Mirwana saat diwawancarai oleh SCNews di lokasi kegiatan, Hotel Bayu Hill, Senin (23/6). Ia menyampaikan bahwa seluruh pembiayaan telah melalui prosedur dan mekanisme perencanaan sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Tengah, meski ia tidak merinci siapa saja yang terlibat dalam verifikasi anggaran atau bagaimana akuntabilitas kegiatan ini dijaga.

 

Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis keagamaan di Aceh Tengah mempertanyakan integritas penyelenggaraan kegiatan ini. “Ini bukan soal sekadar nominal, tapi soal transparansi dan etika. Bagaimana mungkin PPATK merangkap ketua pelaksana, dan anggaran sebesar itu tidak bisa dijelaskan dengan rinci?” ujar salah satu aktivis Islam muda di Takengon.

 

 

Tim Redaksi

 

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
GMNI: Penurunan RS Muyang Kute Jadi Tipe D Adalah Kegagalan Total, Direktur Wajib Dicopot!

Yusra Efendi

19 Jul 2025

Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …

Bupati Aceh Tengah Fasilitasi Audiensi Soal Mutasi Kepala Sekolah: Kritik Konstruktip Evaluasi Terbuka, Solusi Diupayakan. 

Yusra Efendi

17 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025.   Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …

Guru Tak Lagi Di Hargai, Berhenti Tampa Pemberitahuan, penghinaan Atau Pelecehan. 

Yusra Efendi

11 Jul 2025

  Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme.   …

Komnas HAM Warning BPN! Proyek Waduk Keureuto Diduga Rugikan Warga: “Tanah Dirampas, Hak Dihilangkan”

Yusra Efendi

11 Jul 2025

Banda Aceh,SCNews.co.id – 11 Juli 2025, Proyek Waduk Keureuto kembali memicu badai polemik. Di balik klaim pembangunan untuk kepentingan nasional, terselip kisah dugaan perampasan hak tanah milik rakyat kecil. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya turun tangan, menyurati BPN Provinsi Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Tengah, menuntut klarifikasi resmi atas pengukuran lahan yang …

Ketua APPI Aceh Utara Soroti Sikap Hakim PN Lhokseumawe: “Tidak Profesional dan Kurang Sopan”

Yusra Efendi

09 Jul 2025

Aceh Utara,SCNews.co.id – 9 Juli 2025, Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad alias Rimung Buloh, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku seorang hakim dalam sidang kasus dugaan perampasan sepeda motor yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa (8 Juli 2025).   Muhammad menyoroti langsung sikap Hakim Budi Sunanda, SH, MH, yang menurutnya …

Kridibilitas Aktivis Lingkungan Aceh Tengah Di Pertanyakan. 

Yusra Efendi

07 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id – Senin 7 Juli 2025, Banyak yang mengaku aktivis lingkungan, namun ketika hari pembongkaran tiba, sebagian dari mereka hilang dan tidak terlihat. Padahal, nama mereka tercantum dalam struktur resmi tim satgas penertiban. Senin, 7 Juli 2025.   Raodah, seorang pegiat lingkungan yang konsisten berada di garda depan perjuangan ini, menyampaikan kekecewaannya dengan nada …