PUPR Aceh Lamban Dan Wajib Bertanggung Penuh Jawab Penuh Atas Tragedi Kemanusian Di Aceh Tengah–Bener Meriah
Aceh Tengah,SCNews.co.id –29 Desember 2025.Lebih dari satu bulan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, masyarakat di wilayah tengah Aceh mengeluhkan minimnya perhatian Pemerintah Provinsi Aceh dan Balai PUPR Aceh perwakilan Kementerian PUPR RI. Keterlambatan penanganan infrastruktur dinilai berdampak serius terhadap keselamatan dan kehidupan warga.
Akses jalan darat, baik jalan nasional maupun jalan provinsi, rusak parah akibat terjangan banjir bandang dari kawasan pegunungan. Sejumlah ruas jalan amblas dan jembatan putus, membuat wilayah Gayo terisolasi dari daerah lain. Kondisi ini memicu kepanikan warga dan membuat pemerintah kabupaten kewalahan dalam upaya penanganan darurat.
“Rakyat Gayo bertahan dengan segala keterbatasan. Krisis pangan dan BBM tidak terhindarkan karena akses jalan tidak kunjung diperbaiki,” ujar Aramiko Aritonang, Pemuda Gayo, dalam pernyataan tertulisnya.
Kekecewaan masyarakat semakin memuncak karena alat berat dari Kementerian PUPR baru terlihat turun ke lapangan pada 22 Desember 2025, tepatnya di lintas Bireuen–Bener Meriah Kilometer 60, serta di kawasan Jembatan Tenge Besi dan Umah Besi, Kabupaten Bener Meriah. Kehadiran alat berat milik BUMN PT PP tersebut dinilai terlambat, mengingat penderitaan warga telah berlangsung hampir sebulan.
Selain itu, masyarakat menilai Dinas PUPR Provinsi Aceh tidak menunjukkan upaya nyata dalam memperbaiki ruas jalan provinsi di Aceh Tengah dan Bener Meriah. “Kami mempertanyakan, apakah wilayah tengah Aceh bukan bagian dari Provinsi Aceh?” tegas Aramiko.
Dampak keterisolasian tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi dan logistik, tetapi juga sektor kesehatan. Terputusnya akses jalan menyebabkan distribusi oksigen ke rumah sakit di Aceh Tengah dan Bener Meriah terganggu, sehingga pelayanan medis kepada pasien berada dalam kondisi kritis.
Atas kondisi tersebut, masyarakat Gayo mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan Kementerian PUPR dan Balai PUPR Aceh yang dinilai lalai dalam menjalankan tugas, serta meminta Gubernur Aceh mengevaluasi dan mendemosi Kepala Dinas PUPR Provinsi Aceh.
“Kami memohon dengan tulus agar Presiden benar-benar serius memulihkan akses jalan nasional Bireuen–Bener Meriah–Aceh Tengah. Ini demi kemanusiaan, agar rakyat Gayo tidak lagi kelaparan dan pelayanan kesehatan dapat berjalan normal,” tutup Aramiko.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk suara hati masyarakat wilayah tengah Aceh yang berharap kehadiran negara dalam situasi darurat bencana.
Redaksi
Pos Terkait
PT. Suara Gayo Gramedia
Alamat Redaksi : Jln Takengon– Bintang, Desa Pedemun, Kecamatan Lut Tawar, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, 24515
Phone : 085349444824
E-Mail : redaksiscnews@gmail.com
Tidak ada komentar