- BERITA*Takengon di Layar Lebar: Reza Rahadian Akan Buka Jalan Parawisata Manca Negara Ke Aceh Tengah*
- BERITA” Pena Perlawanan”
- BERITA*Mulyadi, S.Sos, Nahkodai Ketua Koperasi Merah Putih Desa Rawe. Terpilih secara demokrasi.*
- HUKUMPenggerebekan Gudang Elpiji dan BBM Ilegal di Banda Aceh, Polisi: Hasil Penyelidikan Tak Ditemukan Praktik Pengoplosan
- DAERAHKridibilitas Aktivis Lingkungan Aceh Tengah Di Pertanyakan.
- BERITABPBD Aceh Tengah Kelola Rp15,6 Miliar Proyek Rekonstruksi, Warga: Jangan Main Mata!
- BERITADiduga Langgar PP No. 27 Tahun 2014, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga Sulap Pendopo Menjadi Istana Pengantin.
- BERITA*Miris! Mahasiswa Yatim Piatu Bener Meriah Keluhkan Pelayanan Buruk di Baitul Mal*
- BERITAHermansyah S. STP, :Juara Umum MTQ Ke-XXXV Adalah Bukti Sinergy dan Semangat Qur’ani Masyarakat Bebesen.
- BERITAHasbullah Ketua Komisi D DPRK Aceh Tengah Akan Panggil Sekretariat MPU, Atas Dua Isu Keagamaan yang Wajib Di Evaluasi.
*Skandal Dugaan Gratifikasi di Inspektorat Aceh Tengah, Aktivis Desak Bupati dan APH Bertindak Tegas*
Yusra Efendi 09 Jun 2025 36 Takengon, SCNews.co.id — 9 Juni 2025,Lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan kini diterpa isu serta indikasi serius. Seorang oknum pejabat Inspektorat Aceh Tengah berinisial MP, yang menjabat sebagai Ketua Tim Audit Khusus, Diduga menerima gratifikasi dari aparatur kampung dalam penanganan kasus dugaan penyimpangan dana desa di Karang Bayur, Kecamatan Bies.
Informasi dugaan tersebut mencuat ke publik setelah seorang sumber mengungkap bahwa MP menerima uang baik secara tunai maupun transfer dari Reje Kampung Karang Bayur dan salah seorang anggota RGM, Mullisin. Transaksi itu diduga terjadi di sebuah kafe di kawasan Takengon.
“Saya menyaksikan sendiri bukti transfernya,” ujar narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan. Ia menambahkan, informasi ini juga telah disampaikan ke sejumlah aktivis sipil untuk mendorong terbentuknya tekanan publik terhadap pihak berwenang.
Salah satu yang bersuara lantang adalah aktivis sosial dan sekaligus Ketua LSM Anti Korupsi Indonesia Cabang Aceh Tengah, Ruhdi Sahara, Dalam keterangannya, Ruhdi meminta Bupati Aceh Tengah serta Aparat Penegak Hukum (APH), dan lembaga pengawas eksternal seperti BPKP dan Ombudsman untuk tidak tinggal diam.
“Ini bukan hanya soal pelanggaran etik, tapi menyangkut potensi dari indikasi tindak pidana korupsi yang terstruktur. Jika benar, maka ini adalah bentuk gratifikasi yang melanggar hukum dan mencederai konstitusi pemerintahan dan harus diproses secara Hukum yang berlaku” tegas Ruhdi.
Lebih lanjut, Ruhdi mengingatkan bahwa dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji karena jabatan, dapat dipidana berdasarkan Pasal 12B. Gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari dianggap sebagai suap.
“Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, wajib melakukan tindakan administratif untuk memastikan lembaga Inspektorat tidak dijadikan alat kompromi atau ruang negosiasi terhadap pelanggaran hukum,” tambahnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, MP membantah keras telah menerima gratifikasi. Ia mengakui pernah meminjam uang sebesar Rp5 juta dari saudara Muklisin, melaui ces dan ada juga yang di transfer,namun ia menyebut bahwa pinjaman tersebut disertai akad dan bukan dalam konteks permintaan uang sebagai pejabat pemeriksa.
“Kalau pinjaman uang itu dianggap gratifikasi, maka itu kesalahan dalam pemahaman. Saya tidak pernah meminta uang dalam kapasitas sebagai auditor. Ini murni pinjaman,” ujar MP saat di konpirmasi lewat Via tlpn.
Namun, penjelasan tersebut dinilai belum cukup menjawab dugaan publik,Masyarakat tetap menilai bahwa hal yang seperti ini tidak Dapat di toleril, untuk menguak misteri ini perlu adanya kajian evaluasi terhadap lembaga Pengawas di internal Pemerintah Daerah demi menjaga kridibelitas dan propesionallisme lembaga Inspektorat.
(Tim Redaksi)
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id –18 Juli 2025, Kericuhan terjadi di Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, setelah warga melakukan penggerebekan terhadap pesta liar yang melibatkan delapan orang,empat laki-laki dan empat perempuan,yang diduga melakukan pesta minuman keras dan narkotika jenis sabu-sabu dan pil terlarang. …
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
Takengon, SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Kasus kekerasan berulang terhadap seorang perempuan berinisial RH dalam komunitas Zumba di Aceh Tengah yang sempat terabadikan dalam sebuah Vidio Viral kembali menjadi sorotan tajam dan mendapat Perhatian Serius, kali ini dari tokoh Nasional Hak Asasi Perempuan, Ir. Samsidar, mantan Komisioner Komnas Perempuan periode 1998–2006. Melalui pernyataan resminya …
Comments are not available at the moment.