Kalua tak Tak terlibat Kenapa Tidak bersih bersih.

Yusra Efendi 13 Jun 2025 11

Takengon, SCNews.co.id -13 Juni 2025, Sumpah jabatan yang diucapkan 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah tampaknya mulai kehilangan makna. Bagi Jamalingga, Ketua Himpunan Mahasiswa Gayo dan Alas (HIMAGA), diamnya para wakil rakyat ketika nama lembaga mereka disebut dalam pusaran tambang ilegal adalah isyarat paling terang dari pengabaian sumpah tersebut.

 

“Kami bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang masih bisa kami percayai di gedung dewan itu?” kata Jamalingga kepada SCNews, Rabu, 11 Juni 2025.

 

Pemicunya adalah rekaman suara pengusaha tambang ilegal berinisial HI yang menyebut adanya “rekomendasi” dari Ketua DPRK dan Penjabat Bupati Aceh Tengah untuk melanjutkan aktivitas tambang yang disinyalir tak berizin. Rekaman itu, yang menyebar di media sosial dan grup-grup percakapan WhatsApp, membuat publik gaduh. Namun hingga kini, tak satu pun dari 30 anggota DPRK buka suara.

 

Menurut HIMAGA, rekaman itu bukan sekadar desas-desus. “Ini sudah menyentuh institusi DPRK. Tapi anehnya, justru tak ada satu pun yang bereaksi,” kata Jamalingga.

 

Ia menuding DPRK melakukan kelalaian kolektif. Ketika tuduhan serius dilemparkan ke ruang publik, tidak ada klarifikasi, tidak ada kecaman, bahkan tidak ada pembelaan terhadap institusi sendiri. “Kalau memang tidak terlibat, mengapa tidak bersih-bersih?” ujarnya.

 

HIMAGA menilai sikap pasif itu mencerminkan sebuah krisis etik. Sebab, menurut mereka, diamnya para anggota dewan justru memperkuat persepsi publik bahwa ada sesuatu yang sedang ditutupi. “Ini bukan hanya soal nama baik. Ini soal tanggung jawab kepada rakyat, juga soal moral,” ujar Jamalingga.

 

Tak hanya berhenti pada kritik, HIMAGA kini mendorong agar dilakukan audit etik terhadap DPRK Aceh Tengah. Mereka meminta agar ada penelusuran terhadap komunikasi informal maupun indikasi  pertemuan-pertemuan yang mungkin terjadi antara Mantan PJ Bupati Aceh Tengah Subandi, anggota dewan dan para pelaku tambang ilegal.

 

“Dewan bukan menara gading. Mereka digaji dari uang rakyat,Begitu Juga Mantan PJ Bupati ” kata Jamalingga. “Kalau ada tuduhan seperti ini, seharusnya mereka yang paling pertama marah dan membuktikan tidak terlibat.”

 

HIMAGA juga mengkritik minimnya inisiatif DPRK dalam menanggapi isu lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Di tengah rusaknya ekosistem hutan dan aliran sungai di kawasan Linge dan sekitarnya, parlemen daerah justru dinilai abai dan tak pernah menunjukkan posisi tegas terhadap aktivitas tambang ilegal.

 

“Mereka punya fungsi pengawasan. Tapi selama ini, suara mereka soal tambang nyaris tak terdengar,” kata Jamalingga. “Sekarang, setelah nama mereka disebut, mereka tetap diam. Sumpah jabatan mereka tak lebih dari formalitas.”

 

 

(Tim Redaksi )

 

 

 

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
GMNI: Penurunan RS Muyang Kute Jadi Tipe D Adalah Kegagalan Total, Direktur Wajib Dicopot!

Yusra Efendi

19 Jul 2025

Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …

Bupati Aceh Tengah Fasilitasi Audiensi Soal Mutasi Kepala Sekolah: Kritik Konstruktip Evaluasi Terbuka, Solusi Diupayakan. 

Yusra Efendi

17 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025.   Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …

Aktivis Muda Gayo : Bupati Evaluasi Kepala Sekolah Yang Tidak Memenuhi Syarat

Yusra Efendi

16 Jul 2025

Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …

Transparansi Mutasi Di Pertanyakan:Rahmudin Legeslator Aceh Tengah, Siap Kawal Sampai PTUN

Yusra Efendi

16 Jul 2025

Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …

Pemetaan Pendidikan Tampa Metologi:Politik Transaksional diduga Dasar Mutasi Kepala Sekolah. 

Yusra Efendi

15 Jul 2025

Aceh Tengah,SCNews.co.id – 15 Juli 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah baru-baru ini melakukan mutasi terhadap 36 kepala sekolah di tingkat TK, SD, dan SMP. Namun, proses pemetaan guru dan kepala sekolah ini dinilai belum tepat dan menimbulkan polemik di kalangan guru. Selasa, 15 Juli 2025.   Selamaddin, S.Pd, M.Si,. salah satu kepala …

Guru Tak Lagi Di Hargai, Berhenti Tampa Pemberitahuan, penghinaan Atau Pelecehan. 

Yusra Efendi

11 Jul 2025

  Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme.   …