Polemik Dana Prosesi Adat Mengemuka, Kepala Sekolah dan Disdikbud Beda Keterangan.

ADMIN
16 Jul 2026 06:21
BERITA 0 175
2 menit membaca

Takengon, SCNews.co.id –Kamis 16 Juli 2026. Polemik pembiayaan kegiatan Prosesi Adat Munyerahni Murid ku Tengku Guru yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Tengah yang di selenggarakan pada (15,07,2026) lalu kini mulai mencuat.

Sejumlah kepala sekolah mengaku kepada SCNews.co.id bahwa mereka diminta memberikan kontribusi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Besaran dana yang disebutkan bervariasi, mulai Rp500 ribu hingga Rp1 juta per sekolah.

Jika mengacu pada sekitar 474 satuan pendidikan di bawah pembinaan Disdikbud Aceh Tengah, mulai dari jenjang TK,SD dan SMP,potensi dana yang terkumpul diperkirakan berkisar Rp237 juta hingga Rp474 juta.

Nilai tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sumber pembiayaan dan transparansi pengelolaannya.

“Kalau memang pemerintah belum siap terkait kegiatan ini , mengapa masih di paksakan,sementara kami dari pihak sekolah harus di bebankan untuk mengumpulkan dana dari sekolah?” ujar salah seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Disdikbud Aceh Tengah Salim Syah, M.Pd membantah adanya pungutan sebesar itu. Menurutnya, kontribusi yang diberikan kepala sekolah bersifat sukarela dengan nominal hanya sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per sekolah. Ia juga menyebut anggaran kegiatan yang diajukan hanya sebesar Rp20 juta.

Ketua Panitia, Al Kari, juga menyampaikan keterangan serupa. Dimanana Ia menjelaskan bahwa panitia hanya membiayai lima petak teratak, konsumsi, dan sound system, sedangkan sekitar 30 petak teratak lainnya merupakan kontribusi dari masing-masing sekolah.

Perbedaan keterangan antara sejumlah kepala sekolah dan pihak Disdikbud memunculkan pertanyaan baru. Karena itu, publik mendesak Disdikbud Aceh Tengah membuka secara rinci sumber pendanaan, total dana yang terkumpul, serta rincian penggunaan anggaran agar polemik ini tidak menimbulkan dugaan negatif di tengah masyarakat.

SCNews.co.id akan terus menelusuri informasi tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

 

Yusra Efendi

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *