Dari Ikon Wisata ke Puing, Dermaga Lukup Penalam Jadi Simbol Kebijakan Tanpa Arah.

ADMIN
30 Mar 2026 14:27
PERISTIWA 0 187
2 menit membaca

Aceh Tengah, SCNews.co.id – 30 Maret 2026.Pembongkaran fasilitas di kawasan wisata Dermaga Lukup Penalam Dedalu bukan sekadar peristiwa biasa. Ia menjadi titik awal dari pertanyaan yang lebih besar: ke mana arah masa depan pengelolaan wisata di Aceh Tengah?

Lokasi yang sejak era 1980-an dikenal sebagai cikal bakal wisata Danau Lut Tawar itu kini perlahan kehilangan identitas fisiknya. Dermaga yang dulunya menjadi ruang pertemuan warga, tempat bersandar perahu, hingga saksi tumbuhnya geliat pariwisata lokal, kini justru berada di ambang penghapusan tanpa penjelasan yang utuh.

Bagi masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang, pembongkaran ini bukan hanya soal bangunan yang hilang, tetapi juga tentang hilangnya jejak sejarah dan rasa memiliki. Apalagi fasilitas tersebut dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), yang sejatinya merupakan investasi jangka panjang untuk kepentingan publik.

“Kalau itu dibangun dari uang daerah, kenapa bisa dibongkar begitu saja? Apa dasar hukumnya?” ujar seorang warga, mewakili kegelisahan yang kini mulai meluas.

Ke depan, jika pola pengelolaan seperti ini terus berlanjut tanpa transparansi, maka bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis.

Masyarakat tidak hanya menuntut penjelasan, tetapi juga arah yang jelas: apakah kawasan ini akan direvitalisasi, dialihfungsikan, atau justru ditinggalkan?

Isu lain yang turut mencuat adalah kemungkinan adanya rencana besar di balik pembongkaran ini. Dugaan pembangunan fasilitas usaha milik daerah seperti PDAM di lokasi tersebut mulai beredar di tengah masyarakat.

Jika benar, maka pemerintah dituntut untuk terbuka sejak awal agar tidak menimbulkan spekulasi liar yang berpotensi memicu konflik sosial.

Di sisi lain, peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah juga menjadi sorotan. Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, setiap perubahan terhadap aset daerah semestinya melalui pengawasan dan persetujuan legislatif. Ketidakterbukaan dalam proses ini hanya akan memperkuat kesan adanya kebijakan yang berjalan tanpa kontrol publik.

Lebih jauh, peristiwa ini menjadi cermin penting bagi masa depan tata kelola aset daerah. Tanpa akuntabilitas yang jelas, pembangunan yang dibiayai dari uang rakyat berisiko berubah menjadi siklus tanpa arah: dibangun, lalu dibongkar, tanpa manfaat berkelanjutan.

Kini, Dermaga Lukup Penalam Dedalu berada di titik krusial. Ia bisa menjadi awal dari kebangkitan baru kawasan wisata Danau Lut Tawar jika dikelola dengan visi dan keterbukaan. Namun sebaliknya, ia juga bisa menjadi simbol kegagalan dalam menjaga aset dan sejarah daerah, jika dibiarkan tanpa kejelasan.

Masyarakat pun menunggu, bukan hanya jawaban, tetapi juga bukti: bahwa setiap kebijakan yang diambil hari ini benar-benar mempertimbangkan masa depan.

 

Yusra Efendi

 

 

 

 

 

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *