Aktivis Wilayah Tengah Aceh Ruhdi Sahara: “Jangan Tunggu Kemarahan Sosial Muncul Karena Negara Terlambat Hadir”

ADMIN
14 Mei 2026 08:13
BERITA 0 15
3 menit membaca

Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pasca bencana hidrometeorologi yang menerpa sejumlah wilayah di Provinsi Aceh kini mulai memantik ancaman yang lebih serius dari sekadar kerusakan infrastruktur, alih-alih dibalik banjir, longsor, dan rusaknya fasilitas umum, ad ahal yang hampir tertinggal yakni kondisi yang pelan-pelan menghantam denyut ekonomi masyarakat Aceh, diantaranya wilayah tengah Aceh yang selama ini bergantung pada sektor persawahan dan perkebunan.

Kerusakan dari lahan pertanian, melemahnya akses perkebunan, rusaknya irigasi, serta terganggunya aktivitas produksi masyarakat dinilai berpotensi memicu krisis ekonomi warga di setiap desa apabila pemerintah pusat tidak segera mengambil langkah pemulihan secara serius dan terukur.

Aktivis wilayah tengah Aceh, Ruhdi Sahara, menilai sejatinya pemerintah pusat jangan hanya hadir sebatas moment simbolik penanganan bencana, namun semestinya wajib memastikan keberlangsungan hidup masyarakat setelah sorotan publik mulai mereda pasca pemulihan musibah.

“Negara dalam hal ini pemerintah jangan hanya cepat hadir saat kamera menyorot atau menyala dan baru bantuan simbolis dibagikan, usai itu masyarakat dibiarkan memikul sendiri beban kerusakan ekonomi yang menghancurkan kehidupan mereka perlahan-lahan,” ujar Ruhdi Sahara dalam keterangannya kepada media .

Menurutnya, wilayah tengah Aceh merupakan salah satu kawasan penyangga ekonomi rakyat terkhusus di provinsi Aceh, ribuan masyarakat menggantungkan hidup dari hasil sawah dan perkebunan yang hari ini mengalami kerusakan yang sangat cukup serius akibat bencana hidrometeorologi.

Ia menegaskan bahwa jika sektor tersebut tidak segera secara serius dipulihkan melalui tindakan nyata meskipun perlahan, maka pemerintah pusat harus siap menghadapi dampak sosial yang lebih besar di kemudian hari.

“Ketika sawah tidak lagi menghasilkan lalu kebun tidak lagi dapat menopang kehidupan masyarakat, sejatinya yang terancam bukan hanya ekonomi keluarga, tetapi stabilitas sosial masyarakat secara luas, hal ini persoalan yang tidak boleh dianggap sebagai urusan daerah semata,” tegasnya.

Ruhdi juga menyebut bahwa selama ini perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh kerap muncul dalam momentum politik dan seremoni kebencanaan, namun minim langkah konkret dalam memastikan pemulihan ekonomi masyarakat berjalan cepat dan menyeluruh.

“Aceh tidak membutuhkan empati yang berhenti di podium pidato, rakyat membutuhkan keberpihakan nyata melalui kebijakan yang cepat, anggaran yang jelas, dan langkah pemulihan yang benar-benar menyentuh masyarakat dari hulu sampai hilir,” katanya.

Ia meminta kementerian terkait, khususnya yang membidangi pertanian, pekerjaan umum, sosial, dan penanggulangan bencana, segera turun langsung melakukan pemetaan kerusakan sektor ekonomi rakyat di aceh terkhusus wilayah tengah Aceh.

Menurut Ruhdi, pemerintah pusat harus memahami bahwa kerusakan sektor pertanian dan perkebunan bukan persoalan kecil, sebab kedua sektor tersebut merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat Aceh.

“Yang rusak hari ini bukan hanya lahan. Yang ikut runtuh adalah harapan masyarakat untuk bertahan hidup, jika negara lambat bergerak, maka rasa kecewa publik akan berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap keseriusan pemerintah dalam melindungi rakyatnya sendiri,” ujarnya lagi.

Ia juga menyoroti pentingnya langkah pemulihan jangka panjang, mulai dari rehabilitasi lahan pertanian, normalisasi irigasi, bantuan bibit dan pupuk, pembukaan akses kebun masyarakat, hingga stimulus ekonomi langsung bagi petani terdampak, terukur sistematis dan masip, bukan malah mengedepankan yang semestinya di akhir.

Di akhir pernyataannya, Ruhdi Sahara mengingatkan bahwa pemerintah pusat harus melihat Aceh secara utuh, bukan hanya sebagai wilayah administratif, tetapi sebagai daerah yang masyarakatnya sedang berjuang mempertahankan sumber kehidupannya pascabencana, dan berharap tidak terdapat tumpang tindih pemerataan pembangunan di setiap wilayah, agar publik bisa melihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia tanpa pandang bulu.

“Jangan sampai rakyat Aceh terkhusus kami dari wilayah tengah merasa hanya diingat saat dibutuhkan secara politik, tetapi dilupakan ketika sedang menghadapi ancaman kehilangan mata pencaharian, negara harus hadir sebelum keputusasaan masyarakat berubah menjadi kemarahan sosial,” tutup Ruhdi Sahara.

 

Redaksi

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *