Yara Beneer Meriah Desak Mendagri  Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Yang Rusak Dampak Bencana.

ADMIN
12 Jun 2026 07:56
DAERAH 0 46
2 menit membaca

Redelong,SCNews.co.id – Jum’at 12 Juni 2026.Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Bener Meriah mendesak Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra untuk memprioritaskan pemulihan infrastruktur vital di wilayah Gayo.

Desakan ini merespons pengakuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, terkait belum tuntasnya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).

Tito mengakui bahwa enam bulan pascabencana, sejumlah sektor strategis seperti perumahan, pendidikan, rumah ibadah, dan infrastruktur dasar di Aceh masih memerlukan rehabilitasi serta rekonstruksi lanjutan.

Sementara Kepala Perwakilan YARA Bener Meriah, Dahlan, menegaskan bahwa pengakuan pemerintah pusat tersebut harus segera dibuktikan dengan langkah nyata di lapangan.

Menurutnya, kondisi infrastruktur di Tanoh Gayo merupakan bukti nyata lambatnya penanganan pascabencana, di mana masyarakat bahkan harus menggunakan dana pribadi secara swadaya untuk memperbaiki fasilitas publik.

“Jika pemerintah pusat mengakui masih banyak infrastruktur yang rusak, maka kondisi di Tanoh Gayo adalah bukti nyata yang harus segera ditangani secara cepat, serius, dan berkelanjutan. Enam bulan pascabencana, masyarakat Tanoh Gayo justru terpaksa patungan memperbaiki jalan nasional yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara,” ujar Dahlan kepada Tribungayo, Rabu (10/6/2026).

Dahlan menilai, klaim percepatan pemulihan dan dukungan anggaran miliaran rupiah yang disampaikan mantan Kapolri tersebut belum berdampak signifikan bagi masyarakat bawah.

Lambatnya perbaikan akses transportasi ini dinilai mengancam stabilitas ekonomi daerah, mengingat jalur tersebut merupakan urat nadi utama bagi ribuan petani kopi dan pelaku usaha di Dataran Tinggi Gayo.

Selain mengevaluasi pernyataan Mendagri, YARA juga menyoroti kinerja BPJN Aceh yang dinilai lamban merespons keluhan warga terkait kerusakan jalan yang terus berulang.

 

( Redaksi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *