Takengon,SCNews.co.id –Senin 4 April 2026. Di tengah upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, ironi justru terjadi di Desa Pedemun, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Program normalisasi sungai yang seharusnya menjadi solusi cepat bagi warga, kini tidak maksimal akibat intervensi kepentingan politik.
Sejumlah warga secara terbuka mengkritik dugaan “pengaplingan” titik pekerjaan oleh oknum anggota DPRK Aceh Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) I melalui skema aspirasi (pokok pikiran/pokir).
Dampaknya bukan sekadar administratif melainkan langsung dirasakan warga dalam bentuk luapan air yang kembali menggenangi jalan dan permukiman pada malam senin 3 Mai 2026.
Program darurat yang dijalankan BPBD Aceh Tengah itu awalnya dirancang untuk menormalisasi alur sungai secara menyeluruh, dimulai dari hulu di wilayah Desa Kenawat sampai desa Pedemun. Namun, rencana teknis tersebut berubah di lapangan.
Alih-alih dimulai dari hulu ke hilir, pekerjaan justru dikerjakan dari titik perbatasan antara Desa Pedemun dan Kenawat.
Keputusan ini memicu persoalan baru, material dari bagian hulu yang belum tertangani terus terbawa arus, menimbun kembali alur sungai yang sudah dibersihkan.
“Ini seperti kerja dua kali. Yang sudah dibersihkan, tertutup lagi. Air akhirnya tetap meluap,” ujar seorang warga Pedemun yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurut informasi yang dihimpun, perubahan titik pekerjaan terjadi setelah muncul klaim bahwa wilayah hulu di Desa Kenawat telah masuk dalam agenda kegiatan aspirasi salah satu oknum DPRK.
Tim di lapangan pun disebut tidak dapat melanjutkan pekerjaan di titik tersebut.
Bagi warga, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk nyata dari tarik-menarik kepentingan yang mengorbankan keselamatan masyarakat.
“Kalau memang itu program aspirasi, kenapa tidak dikerjakan sekarang? Jangan tunggu sampai sawah rusak, jalan hancur, baru bergerak,” keluh warga lainnya dengan nada kesal.
Kritik masyarakat semakin mengeras.
Mereka menilai, langkah oknum legislatif tersebut mencerminkan orientasi kepentingan pribadi yang tidak sensitif terhadap situasi darurat yang sedang dihadapi warga.
Dalam kondisi pascabencana, kecepatan dan ketepatan penanganan menjadi kunci. Namun ketika intervensi politik masuk ke ruang teknis, efektivitas program justru dipertaruhkan.
“Ini bukan soal program siapa, tapi soal keselamatan kami. Jangan jadikan penderitaan masyarakat sebagai panggung kepentingan,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Warga pun mendesak pemerintah daerah untuk bersikap tegas dan memastikan bahwa program penanganan bencana berjalan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan kepentingan politik sesaat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait lainnya maaih dalam upayq konfirmasi.
Redaksi
Pos Terkait
PT. Suara Gayo Gramedia
Alamat Redaksi : Jln Takengon– Bintang, Desa Pedemun, Kecamatan Lut Tawar, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, 24515
Phone : 085133917947
E-Mail : redaksiscnews@gmail.com
Pos Trending
Tidak ada komentar