- DAERAHDanau Laut Tawar:Surga Wisata Keluarga yang Kian Memikat.
- BERITAPembangunan Bronjong dan Turap di Uning Sarat Misteri: Tanpa Papan Proyek, Publik Pertanyakan Transparansi
- BERITAKetua APPI Aceh Utara Soroti Sikap Hakim PN Lhokseumawe: “Tidak Profesional dan Kurang Sopan”
- DPRKRekaman Mengguncang Integritas Daerah: Mantan Pj Bupati dan Ketua DPRK Aceh Tengah Diduga Beri Restu Tambang Ilegal
- BERITACikal Bakal Pokdarwis “Pesona Birpa” Resmi Dibentuk di Desa Pedemun One-One.
- TNI POLRIKapolda Aceh Pimpin Pemusnahan 25 Kg Kokain, 108 Kg Sabu, dan 640 Kg Ganja
- DAERAHLambatnya Progres Rekonstruksi Keniken II Diduga Disengaja, Warga Pertanyakan Kredibilitas Perusahaan
- DAERAHGMNI: Penurunan RS Muyang Kute Jadi Tipe D Adalah Kegagalan Total, Direktur Wajib Dicopot!
- HUKUMAliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah Ajukan Amicus Curiae: Minta PN Takengon Tegakkan Keadilan Pada Kasus Kekerasan Berencana. .
- DAERAHKoperasi Merah Putih Wajib Lakukan Evaluasi: MES Aceh Tengah Kawatirkan Banyak Regulasi yang Berbenturan.
Formakip IAIN Takengon Klarifikasi: “Setiap Rupiah Bisa Kami Pertanggungjawabkan”
Yusra Efendi 20 Jun 2025 9 Takengon, SCNews.co.id – Menanggapi isu dugaan pungutan liar (pungli) terhadap mahasiswa penerima KIP-K di IAIN Takengon, Forum Mahasiswa KIP (Formakip) akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Melalui bendaharanya, Formakip menegaskan bahwa seluruh dana yang dikumpulkan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum.
“Kami menyesalkan adanya tudingan miring yang menyebut praktik ini sebagai pungli atau pemalakan. Faktanya, semua iuran disepakati dalam forum resmi organisasi dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan mahasiswa,” ujar Bendahara Formakip, mewakili Ketua Umum Abdi Fahmi, Selasa (17/6/2025).
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pemberitaan sebelumnya yang menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang organisasi mahasiswa dalam pengelolaan dana KIP-K.
Bendahara Formakip Nikmah Rizky menegaskan, tidak ada unsur pemaksaan dalam proses pengumpulan dana. Ia juga membantah tudingan bahwa organisasi mereka melakukan penyitaan kartu ATM atau buku tabungan mahasiswa penerima beasiswa.
“Seluruh kegiatan dijalankan berdasarkan semangat kebersamaan dan musyawarah. Jika ada yang meragukan, kami siap membuka laporan keuangan, kuitansi, dan bukti penggunaan dana. Bahkan jika diperlukan, kami bersedia diaudit oleh pihak kampus maupun lembaga eksternal,” tambahnya.
Menurut Formakip, dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan pengembangan kapasitas mahasiswa, seperti pelatihan keterampilan, seminar beasiswa, bantuan untuk mahasiswa non-KIP, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga operasional organisasi.
Formakip menegaskan bahwa organisasi ini merupakan forum resmi hasil Musyawarah Besar Mahasiswa dan dibina langsung oleh Wakil Rektor I IAIN Takengon. “Jika ada kekeliruan teknis dalam pelaksanaan, kami terbuka untuk evaluasi. Perlu kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini kas organisasi semester ini masih tersimpan sebesar Rp40 juta di rekening kas bendahara,” jelasnya.
Meski demikian, kritik tetap bermunculan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari aktivis mahasiswa Ruhdi Mahara, mantan Ketua HIMAGA. Ia menyoroti kejanggalan dalam pengelolaan dana, khususnya karena dana organisasi disimpan di rekening pribadi bendahara.
“Ini menunjukkan kegagalan sistem. Uang dalam rekening pribadi bisa diakses kapan saja, dan itu membuka potensi penyalahgunaan. Saya tidak tahu apakah ini kesalahan yang disengaja atau memang didesain demikian. Hingga kini, saya belum pernah menerima laporan pertanggungjawaban yang sebelumnya dijanjikan,” ujar Ruhdi.
Menanggapi hal itu, Formakip menegaskan bahwa pelaporan pertanggungjawaban dana telah disiapkan dan akan disampaikan secara terbuka dalam kegiatan Gelar Pendapat yang akan digelar pada 24 Juni 2025 mendatang. Acara ini akan menghadirkan seluruh mahasiswa KIP (Mahakip), pihak rektorat, LSM terkait, serta awak media.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Warek I dan menyepakati bahwa laporan pertanggungjawaban hanya dapat diberikan kepada mahasiswa KIP dan pihak rektorat, kecuali ada izin langsung dari Warek I selaku pembina organisasi. Maka dari itu, forum Gelar Pendapat nanti menjadi wadah resmi untuk menyampaikan laporan, menerima saran, kritik, dan memastikan tidak ada unsur paksaan dari pihak kampus ataupun pengurus Formakip,” tegas Bendahara.
Formakip juga menyatakan menghargai setiap bentuk kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi internal. Namun mereka mengimbau agar semua pihak tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak menggiring opini yang belum terbukti secara hukum.
Tim Redaksi.
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme. …
Banda Aceh,SCNews.co.id – 11 Juli 2025, Proyek Waduk Keureuto kembali memicu badai polemik. Di balik klaim pembangunan untuk kepentingan nasional, terselip kisah dugaan perampasan hak tanah milik rakyat kecil. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya turun tangan, menyurati BPN Provinsi Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Tengah, menuntut klarifikasi resmi atas pengukuran lahan yang …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 9 Juli 2025, Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad alias Rimung Buloh, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku seorang hakim dalam sidang kasus dugaan perampasan sepeda motor yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa (8 Juli 2025). Muhammad menyoroti langsung sikap Hakim Budi Sunanda, SH, MH, yang menurutnya …
Takengon, SCNews.co.id – Senin 7 Juli 2025, Banyak yang mengaku aktivis lingkungan, namun ketika hari pembongkaran tiba, sebagian dari mereka hilang dan tidak terlihat. Padahal, nama mereka tercantum dalam struktur resmi tim satgas penertiban. Senin, 7 Juli 2025. Raodah, seorang pegiat lingkungan yang konsisten berada di garda depan perjuangan ini, menyampaikan kekecewaannya dengan nada …
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Takengon, SCNews.co.id –18 Juli 2025, Kericuhan terjadi di Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, setelah warga melakukan penggerebekan terhadap pesta liar yang melibatkan delapan orang,empat laki-laki dan empat perempuan,yang diduga melakukan pesta minuman keras dan narkotika jenis sabu-sabu dan pil terlarang. …
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
Takengon, SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Kasus kekerasan berulang terhadap seorang perempuan berinisial RH dalam komunitas Zumba di Aceh Tengah yang sempat terabadikan dalam sebuah Vidio Viral kembali menjadi sorotan tajam dan mendapat Perhatian Serius, kali ini dari tokoh Nasional Hak Asasi Perempuan, Ir. Samsidar, mantan Komisioner Komnas Perempuan periode 1998–2006. Melalui pernyataan resminya …
Comments are not available at the moment.