Aceh Tengah,SCNews.co.id.— Penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tengah kembali menjadi sorotan. Dua unit drone bantuan negara yang didatangkan untuk mendukung distribusi logistik ke wilayah terisolasi dilaporkan tidak pernah dioperasikan hingga masa tanggap darurat berakhir.
Kondisi ini memunculkan kritik dari masyarakat dan pemerhati kebencanaan. Almisry Al Isaqi, warga Kecamatan Linge yang terdampak langsung bencana, menilai kegagalan pemanfaatan drone bukan terletak pada alat, melainkan pada sistem penanganan bencana yang belum terintegrasi dengan baik.
“Dalam situasi darurat, setiap bantuan seharusnya masuk dalam skema operasi yang jelas. Tanpa operator, SOP, dan rencana kerja yang matang, teknologi secanggih apa pun tidak akan berdampak,” ujarnya.
Ia menyoroti peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai komando utama penanganan bencana nasional. Menurutnya, setiap bantuan lintas kementerian seharusnya berada dalam satu kendali operasi yang terukur, sesuai prinsip incident command system.
Keterlibatan kementerian non-teknis kebencanaan dalam pengiriman bantuan juga dinilai perlu koordinasi ekstra ketat. Tanpa integrasi penuh dengan BNPB, bantuan berisiko menjadi simbolik,terlihat cepat secara administratif, namun tidak efektif di lapangan.
Selain itu, respons pemerintah pusat terhadap rangkaian bencana yang terjadi hampir bersamaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat turut menuai kritik. Dampak yang luas, korban jiwa, serta kerusakan infrastruktur lintas provinsi dinilai telah melampaui kapasitas daerah.
“Penetapan status bencana nasional seharusnya menjadi instrumen untuk mempercepat pengerahan sumber daya negara secara terpusat dan terkoordinasi, bukan sekadar label administratif,” kata Almisry.
Ketiadaan status tersebut dinilai menyebabkan penanganan bencana berjalan terfragmentasi dan bergantung pada kemampuan masing-masing daerah. Sementara di lapangan, relawan dan warga justru berjibaku dengan keterbatasan, menembus lumpur dan jalur rusak demi menyalurkan bantuan secara manual.
Ironi semakin terasa ketika teknologi bantuan negara justru berhenti di gudang, sementara kerja-kerja kemanusiaan dilakukan dengan sumber daya seadanya.
“Bantuan berbasis teknologi seharusnya menjadi pengungkit pemutus isolasi. Ketika tidak dioperasikan, yang gagal bukan mesinnya, melainkan kepemimpinan operasionalnya,” tambahnya.
Kasus drone di Aceh Tengah dinilai menjadi pelajaran penting bagi tata kelola kebencanaan nasional. Negara dituntut tidak hanya hadir sebagai pengirim alat, tetapi sebagai pengambil keputusan yang tegas, cepat, dan bertanggung jawab demi keselamatan warga terdampak.
Redaksi
Pos Terkait
PT. Suara Gayo Gramedia
Alamat Redaksi : Jln Takengon– Bintang, Desa Pedemun, Kecamatan Lut Tawar, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, 24515
Phone : 085349444824
E-Mail : redaksiscnews@gmail.com
Tidak ada komentar