Sebut Blackout Sumatra Cacat Sistemik, HMI Desak Restrukturisasi Total Manajemen Puncak PLN

TAKENGO,SCNews.co.id — Kelumpuhan total sistem kelistrikan (blackout) di Pulau Sumatra sejak Jumat malam (22/5/2026) memicu gelombang kritik tajam. Pemadaman massal ini dinilai mencerminkan rapuhnya sistem mitigasi krisis dan keandalan infrastruktur proteksi yang dikelola PT PLN (Persero).

​Merespons kerugian masif publik, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon-Bener Meriah, Badko Aceh, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mencopot Direktur Utama PT PLN (Persero) karena dinilai gagal mengantisipasi gangguan sistemik kelistrikan nasional.

Baca Juga

Ummi Kalsum Kecewa Dengan Putusan Hakim: Terdakwa Kasus Penganiayaan Jadi Tahanan Kota

26 Mei 2025

​Ketua Umum HMI Cabang Takengon-Bener Meriah, Afdhalal Gifari, menyatakan bahwa dalih cuaca buruk dari manajemen PLN tidak masuk akal secara logika teknis. Menurutnya, luasnya area terdampak menunjukkan kelemahan fatal pada sistem proteksi otomatis interkoneksi.

​”PLN memegang monopoli tunggal dengan anggaran negara yang sangat besar. Jika gangguan satu titik transmisi di Jambi bisa memadamkan listrik dari Palembang hingga ujung Aceh, ini adalah cacat sistemik. Dirut PLN harus mundur secara ksatria, atau dicopot oleh Menteri ESDM,” tegas Afdhalal dalam konferensi pers di Takengon, Minggu (24/5/2026).

​Lumpuhkan UMKM dan Komoditas Kopi Gayo

Baca Juga

LSM Pukes Bener Meriah Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Kebijakan Darurat Nasional untuk Aceh

18 Des 2025

​Afdhalal memaparkan bahwa pemadaman yang melampaui 24 jam ini menghancurkan sektor ekonomi riil, terutama pelaku UMKM dan industri kopi lokal di dataran tinggi Aceh.

​”Masyarakat yang bergantung pada omzet harian paling dirugikan. Bahan baku kuliner membusuk, transaksi digital via QRIS dan ATM macet total, sinyal komunikasi hilang, hingga pasokan air bersih terhenti. Ini kerugian multidimensional yang bisa menembus angka triliunan rupiah di seluruh Sumatra,” ujarnya.

​Afdhalal memperingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan dampak nyata di daerah.

​”Di Aceh Tengah dan Bener Meriah, aktivitas ekonomi lumpuh seketika. HMI akan terus mengawal isu ini. Menteri ESDM harus segera mengambil langkah konkret terkait kompensasi yang adil dan melakukan pembenahan total di tubuh PLN,” pungkas Afdhalal.

Redaksi