Hukum Harus Tegak, Program Harus Tetap Berjalan

Jakarta,SCNewd.co.id. Juni 2026. Sikap LBH REM atas Penanganan Dugaan Korupsi MBG dan Pentingnya Menjaga Kepercayaan Publik

Penetapan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa sekaligus menjadi ujian besar bagi tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis nasional. Hingga pertengahan Juni 2026, Kejaksaan Agung telah menetapkan sedikitnya lima tersangka yang terdiri dari tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), satu pihak yang disebut sebagai orang dekat salah satu pimpinan, serta satu petinggi perusahaan vendor pengadaan. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, serta Andri Mulyono selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT).

Baca Juga

Kereta Ku Di Gondol Maling: Jalan Sunyi Pencuri Beraksi. 

17 Jan 2026

Perkara tersebut berawal dari dugaan penyimpangan tata kelola program, praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sejumlah pengadaan barang yang diduga tidak sesuai ketentuan dan mengandung unsur mark up. Beberapa pengadaan yang menjadi objek penyidikan antara lain motor listrik, tablet, televisi, dan berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Situasi ini tidak hanya menjadi ujian bagi integritas penyelenggaraan program publik, tetapi juga menguji kedewasaan bangsa dalam menyikapi proses penegakan hukum dan menjaga keberlangsungan program yang menyangkut kepentingan rakyat luas.

LBH REM memandang bahwa dalam negara hukum, setiap dugaan pelanggaran harus diproses secara adil, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Hukum harus diterapkan sama kepada siapa pun. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa, dan tidak boleh pula ada pihak yang dihukum hanya berdasarkan opini atau tekanan publik sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum merupakan fondasi penting negara demokrasi. Oleh karena itu, proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pemerintahan dan memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara benar-benar dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Baca Juga

Nikah Diam Diam,FG Oknum Anggota DPRK Bener Meriah,Terpaksa Berurusan Dengan Polisi. 

14 Jun 2025

Dalam kerangka tersebut, masyarakat perlu membedakan antara institusi dan individu. BGN sebagai lembaga negara tidak dapat disamakan dengan tindakan beberapa orang yang saat ini sedang berhadapan dengan proses hukum. Hukum pada hakikatnya menilai perbuatan dan pertanggungjawaban personal, bukan melakukan penghukuman kolektif terhadap seluruh lembaga maupun seluruh pelaksana program.

LBH REM mengajak seluruh pihak untuk memberikan ruang kepada aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara independen, profesional, objektif, dan transparan hingga seluruh fakta hukum terungkap secara terang. Kepercayaan terhadap proses hukum merupakan bagian penting dari upaya menjaga marwah negara hukum yang demokratis.

Menghormati Proses Hukum Tanpa Menghapus Jasa dan Kebaikan

LBH REM mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip keadilan yang beradab. Berbagai capaian, kerja keras, dan kontribusi yang pernah diberikan oleh para pimpinan BGN maupun pihak-pihak yang kini sedang berhadapan dengan proses hukum tidak boleh serta-merta dihapus dari ingatan publik.

Program Makan Bergizi Gratis tidak lahir dalam ruang kosong. Program tersebut dibangun melalui kerja banyak pihak yang telah berupaya meletakkan fondasi pelayanan gizi bagi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, berbagai keberhasilan, terobosan, dan kerja keras yang pernah dilakukan oleh para pimpinan maupun pelaksana program tetap merupakan bagian dari perjalanan sejarah program yang patut dicatat secara objektif.

Namun demikian, penghargaan terhadap jasa dan kontribusi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan proses hukum. Seseorang dapat memiliki pengabdian yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, proses hukum juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus seluruh nilai baik yang pernah ditorehkan seseorang dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan, kelemahan, dan kemungkinan melakukan kesalahan. Karena itu, mereka yang sedang menjalani proses hukum tetap harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara. Kritik boleh disampaikan, bahkan kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun kritik harus dilakukan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, serta tidak berubah menjadi fitnah, ujaran kebencian, atau penghukuman sosial yang mendahului putusan pengadilan.

Memisahkan Penyimpangan dari Tujuan Mulia Program

LBH REM menegaskan bahwa dugaan penyimpangan yang sedang diproses tidak boleh mengaburkan tujuan besar Program Makan Bergizi Gratis. Program ini lahir dari kebutuhan nyata bangsa untuk mengatasi persoalan stunting, gizi buruk, ketimpangan akses pangan sehat, serta tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Karena itu, ketika dugaan korupsi muncul dalam pelaksanaannya, yang harus diperbaiki adalah tata kelola, pengawasan, sistem pengadaan, mekanisme pengendalian internal, dan akuntabilitasnya. Yang harus dibenahi adalah cara menjalankannya, bukan menghentikan tujuan besar yang ingin dicapai.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan sering kali lahir setelah ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan program publik. Krisis dapat menjadi momentum untuk membangun sistem yang lebih kuat, lebih transparan, lebih profesional, dan lebih tahan terhadap praktik penyimpangan.

Penanganan perkara ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh. Penguatan kontrol internal, digitalisasi pengawasan, transparansi pengadaan, keterbukaan informasi publik, serta pengawasan masyarakat perlu diperkuat agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada sasaran yang membutuhkan.

Dengan demikian, publik tidak hanya melihat adanya tindakan hukum terhadap pelanggaran, tetapi juga melihat hadirnya langkah-langkah perbaikan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan. Hukum yang berjalan harus melahirkan perbaikan sistem, bukan sekadar pergantian orang.

Program Prioritas Presiden Harus Tetap Didukung

LBH REM mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, memperkuat ketahanan sumber daya manusia, serta menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif.

Oleh karena itu, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan dukungan terhadap tujuan besar program tersebut. Yang harus diperangi adalah praktik penyimpangannya, bukan manfaat yang diterima rakyat.

LBH REM mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap mendukung keberlanjutan MBG, sekaligus mengawal pelaksanaannya agar semakin bersih, transparan, dan akuntabel. Pengawasan publik yang sehat, kritik yang konstruktif, dan penegakan hukum yang konsisten merupakan kombinasi yang diperlukan agar program ini benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan.

LBH REM juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara, pelaksana program, mitra kerja, vendor, serta masyarakat luas untuk senantiasa taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan hukum merupakan fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.

Keadilan bagi Negara, Kepastian bagi Rakyat

Kasus ini harus menjadi pengingat bahwa program sebesar apa pun memerlukan integritas yang sama besarnya. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh kualitas tata kelola yang mengawalnya.

Negara berkepentingan untuk memulihkan setiap kerugian yang mungkin timbul akibat dugaan korupsi. Aparat penegak hukum berkepentingan menuntaskan proses secara objektif dan profesional. Sementara masyarakat berkepentingan agar pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat tetap berjalan tanpa gangguan.

Karena itu, dua prinsip harus berjalan beriringan: hukum harus ditegakkan tanpa kompromi, dan pelayanan kepada rakyat harus terus dilanjutkan tanpa terhenti.

Keadilan tidak boleh ditunda. Namun kepentingan masyarakat, terutama jutaan anak penerima manfaat program gizi, juga tidak boleh menjadi korban akibat tindakan segelintir orang yang diduga menyalahgunakan amanah.

Di titik inilah kedewasaan sebuah bangsa diuji. Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang menutupi kesalahan, melainkan bangsa yang berani mengoreksi dirinya sendiri. Berani membersihkan penyimpangan sampai ke akarnya, tetapi tetap menjaga agar cita-cita besar untuk meningkatkan kualitas generasi Indonesia tidak ikut runtuh bersama kesalahan para pelakunya.

LBH REM mengajak seluruh pihak untuk tetap taat hukum, menghormati proses peradilan, menjaga etika dalam menyampaikan kritik, serta terus mendukung program-program yang bermanfaat bagi rakyat. Hukum harus tegak tanpa pandang bulu. Kepercayaan publik harus dipulihkan. Dan Program Makan Bergizi Gratis harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat, demi masa depan anak-anak Indonesia, dan demi tujuan besar pembangunan bangsa yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih berkeadilan.

Hukum harus tegak, program harus tetap berjalan. Itulah sikap yang adil bagi negara, bagi rakyat, dan bagi masa depan Indonesia.

Oleh : Ari Supit

Pengurus LBH REM

Redaksi