*(BERAKAL NAMUN JANGAN AKAL-AKALAN) Catatan Kritis atas Moralitas Birokrasi dan Kepentingan Publik*

Oleh : Ruhdi Sahara Aktivis wilayah tengah

Takengon,SCNews.co.id – Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, birokrasi semestinya berdiri sebagai ruang pengabdian, bukan karena permainan kepentingan, jabatan publik pada hakikatnya adalah amanah, bukan fasilitas untuk menyusun strategi demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Baca Juga

Regenerasi Politik di Aceh Tengah, Seven Cebro Kobat Resmi Pimpin PAN

16 Feb 2026

Namun dalam realitanya yang dirasakan masyarakat hari ini, timbul kekhawatiran terhadap satu hal praktik-praktik birokrasi yang terkesan terlalu masif memainkan keadaan kebijakan terkadang nampak tidak sepenuhnya lahir dari kebutuhan publik, akan tetapi lebih dekat dengan kepentingan menjaga pengaruh, posisi, serta kenyamanan kekuasaan.

Pada titik inilah publik perlu mengingatkan : berakal adalah hal yang baik, tetapi jangan sampai berubah menjadi akal-akalan.

Kecerdasan dalam birokrasi semestinya dipakai untuk mempercepat pelayanan, memperbaiki tata kelola, dan menghadirkan keadilan sosial, bukan malah justru digunakan untuk mencari celah aturan, memainkan administrasi, atau membangun pola komunikasi yang membingungkan masyarakat demi kepentingan tertentu.

Baca Juga

KP3ALA Kabupaten Singkil Dilantik, Salminawati AK Ketua Srikandi ALA Bener Meriah: Perjuangan Ini Bukti Cinta Tanah Leluhur

26 Jul 2025

Masyarakat saat ini semakin kritis, publik mampu menilai mana kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan mana yang hanya dibungkus dengan bahasa formal serta pencitraan administratif,sebab dalan banyak keadaan, yang membuat rakyat kecewa bukan hanya persoalan hasil, tetapi munculnya kesan bahwa kekuasaan sedang dijalankan secara tidak transparan dan terlalu sarat kepentingan.

Birokrasi tidak boleh kehilangan moralitasnya, sebab ketika jabatan mulai dipahami sebagai alat mempertahankan pengaruh, maka perlahan fungsi pelayanan publik akan terkikis. yang muncul kemudian bukan kepercayaan, akan tetapi kecurigaan sosial yang terus tumbuh di tengah masyarakat.

Aceh umumnya membutuhkan pemerintahan yang kuat secara integritas, bukan sekadar kuat dalam membangun citra, rakyat membutuhkan pemimpin dan aparatur yang bekerja dengan tanggung jawab, terbuka terhadap kritik, serta tidak alergi terhadap pengawasan publik.

Kritik terhadap birokrasi bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah, justru kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi agar kekuasaan tetap berjalan pada koridor etika, hukum, dan kepentingan masyarakat luas , karena itu, setiap pejabat publik seharusnya tidak melihat kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat agar pemerintahan tetap sehat.

Saya percaya bahwa masih banyak aparatur yang bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab, namun kondisi itu harus dijaga bersama dengan menutup ruang bagi praktik-praktik yang dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Jangan sampai birokrasi kehilangan marwah hanya karena terlalu sibuk memainkan kepentingan jangka pendek.

Sebab pada akhirnya, rakyat mungkin bisa memahami keterbatasan pemerintah, tetapi rakyat sulit menerima jika kekuasaan dijalankan dengan pola-pola yang terkesan akal-akalan.

Berakal adalah tanda kecerdasan, tetapi mengakali kepentingan publik adalah kemunduran moral.

Redaksi