Afrian Toga: Lahirnya Provinsi ALA Sejalan dengan Semangat Marhaenisme dan Cita Cita Bung Karno 

BENER MERIAH,SCNews.co.id — Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah, Afrian Toga, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) harus terus didorong hingga terwujud. Menurutnya, kehadiran Provinsi ALA merupakan bagian dari perjuangan mewujudkan pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta memastikan wilayah tengah Aceh mendapatkan perhatian pembangunan yang lebih adil.

Bung Afrian mengatakan, pemekaran Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA) tidak boleh dipandang semata-mata sebagai agenda politik pembentukan pemerintahan baru. Lebih jauh, Provinsi ALA harus dipahami sebagai perjuangan politik rakyat untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih merata, serta pengelolaan potensi daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Baca Juga

GMNI BENER MERIAH MENGULTIMATUM DPRK: SEGERA BENTUK PANSUS PUPUK ATAU SIAPKAN AKSI MASSAL!

09 Okt 2025

“Kami berpandangan Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA) harus lahir dengan segera. Ini bukan sekadar keinginan untuk membentuk provinsi baru, tetapi bagian dari perjuangan menghadirkan pemerataan pembangunan dan mendekatkan negara kepada rakyat. Wilayah tengah Aceh memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, pembangunan dan kesempatan ekonomi yang adil,” tegas Afrian Toga.

Afrian menilai perjuangan pembentukan Provinsi ALA memiliki relevansi kuat dengan semangat Marhaenisme dan cita-cita Bung Karno tentang negara yang berdiri di atas kepentingan rakyat kecil.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat kekuasaan, sementara masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan harus menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan publik dan pembangunan.

Baca Juga

Perlibas Suarakan Aspirasi Korban Bencana, Sekda Aceh Janji Teruskan ke Gubernur.

27 Jan 2026

“Semangat Marhaenisme adalah keberpihakan kepada rakyat kecil. Negara harus hadir untuk mereka yang selama ini membutuhkan pelayanan, akses pembangunan dan kesempatan yang setara. Karena itu, ALA harus menjadi instrumen untuk memperkuat keberpihakan tersebut, bukan menjadi alat untuk kepentingan segelintir elite,” ujar Afrian.

Bung Karno mengajarkan bahwa negara tidak boleh berdiri jauh dari rakyat. Negara harus hadir untuk mereka yang menggantungkan hidup dari tanah, kebun, sawah, perdagangan kecil, tenaga dan keringatnya sendiri. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh pusat-pusat kekuasaan, sementara masyarakat di daerah terus menghadapi keterbatasan akses dan ketimpangan pembangunan,Dalam semangat itulah Provinsi ALA harus lahir.

Ia menegaskan bahwa cita-cita Bung Karno mengenai keadilan sosial tidak cukup hanya menjadi slogan. Prinsip tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Dalam perspektif Bung Karno, persatuan Indonesia tidak berarti menyeragamkan seluruh daerah. Persatuan harus mampu mengakomodasi kebutuhan dan kekhasan daerah dengan tujuan akhir keadilan sosial.

Menurut Afrian, kondisi geografis wilayah tengah Aceh menjadi salah satu alasan penting mengapa pemerintahan harus semakin dekat dengan masyarakat.

Jarak dengan pusat pemerintahan dapat memengaruhi akses pelayanan, koordinasi pembangunan, pengawasan program serta penyampaian aspirasi masyarakat.

Dengan lahirnya Provinsi ALA, menurutnya, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menyusun kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat wilayah tengah Aceh.

“Rakyat di daerah paling mengetahui persoalan yang mereka hadapi. Petani mengetahui persoalan pertanian mereka, masyarakat desa memahami persoalan infrastruktur mereka, dan masyarakat pegunungan mengetahui persoalan lingkungan serta akses pelayanan yang mereka butuhkan. Karena itu, pembangunan harus dibangun dari bawah, bukan hanya diperintah dari atas,” katanya.

Afrian menilai wilayah ALA memiliki kekuatan ekonomi yang besar apabila dikelola dengan kebijakan yang tepat.

Pertanian, perkebunan, Kopi Gayo, peternakan, pariwisata, ekonomi kreatif, sumber daya air dan berbagai potensi lainnya harus menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.

“Kita tidak kekurangan potensi. Yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana potensi tersebut mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Jangan sampai daerah kaya potensi tetapi masyarakatnya tidak mendapatkan nilai tambah yang layak,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintahan Provinsi ALA nantinya harus memiliki orientasi pembangunan yang jelas, yakni memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur, membuka kesempatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan.

Afrian juga menyebut lahirnya provinsi baru akan membutuhkan sumber daya manusia dalam berbagai sektor pemerintahan dan pembangunan.

Namun, menurutnya, pembentukan ALA harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar putra-putri daerah tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan.

“Pemuda daerah harus dipersiapkan. Mereka harus memiliki kompetensi untuk mengisi kebutuhan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, teknologi, pertanian, perencanaan pembangunan dan sektor ekonomi lainnya. ALA harus menjadi ruang bagi putra-putri daerah untuk berkontribusi membangun tanah kelahirannya,” katanya.

Afrian menegaskan bahwa perjuangan ALA harus tetap berada di tangan rakyat dan tidak boleh dibajak menjadi kepentingan politik kelompok tertentu.

Menurutnya, masyarakat harus menjadi penerima manfaat utama dari setiap proses pembentukan daerah baru.

“ALA bukan milik elite politik. ALA adalah gagasan dan perjuangan yang harus dikembalikan kepada rakyat. Kalau provinsi baru hanya melahirkan pejabat baru, gedung baru dan birokrasi baru tanpa memperbaiki kehidupan rakyat, maka perjuangan ini kehilangan substansinya,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat yang mendukung ALA untuk menjadikan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial sebagai tujuan utama.

Afrian juga menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi ALA merupakan bagian dari proses demokrasi dan pembangunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“ALA bukan perjuangan untuk memisahkan diri dari NKRI. Justru kami ingin negara hadir lebih dekat dengan masyarakat. Kami ingin pembangunan nasional benar-benar dirasakan sampai ke wilayah tengah Aceh. Semakin adil pembangunan, semakin kuat rasa memiliki masyarakat terhadap negara,” ujarnya.

Menurutnya, pemerataan pembangunan merupakan salah satu cara memperkokoh persatuan nasional.

Daerah yang merasa diperhatikan, mendapatkan pelayanan yang layak dan memiliki kesempatan yang setara dalam pembangunan akan memiliki kepercayaan yang lebih kuat terhadap pemerintah dan negara.

Afrian menegaskan, DPC GMNI Bener Meriah akan terus mendorong agar wacana pembentukan Provinsi ALA tidak berhenti sebagai wacana politik lima tahunan.

“Kami ingin ALA menjadi perjuangan jangka panjang yang serius. Pemerintah pusat, pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan harus melihat persoalan ini sebagai bagian dari agenda pemerataan pembangunan nasional. ALA harus diperjuangkan sampai benar-benar terwujud melalui mekanisme konstitusional yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap perjuangan ALA dapat menjadi momentum untuk membangun masa depan wilayah tengah Aceh yang lebih mandiri, maju dan berkeadilan.

“Bagi kami, memperjuangkan ALA berarti memperjuangkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, pembangunan yang lebih merata dan keadilan sosial yang lebih nyata. Inilah semangat Marhaenisme: negara hadir untuk rakyat dan pembangunan harus berpihak kepada rakyat kecil. Karena itu, Provinsi ALA harus lahir demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.”

Redaksi