Takengon, SCNews.co.id – Rabu 11 Oktober 2026.Di saat masyarakat Aceh Tengah masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana hidrometeorologi, persoalan pembiayaan justru menambah panjang beban ekonomi yang harus mereka tanggung.
Perusahaan pembiayaan FIF Cabang Takengon kini menjadi perbincangan hangat di meja meja diskusi. Pasalnya Sejumlah nasabah mengeluhkan dugaan pengenaan biaya keterlambatan yang terus bertambah setiap bulan, bahkan selama kewajiban pembayaran belum diselesaikan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius. Apakah mekanisme pembiayaan yang diterapkan FIF benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat, atau justru membuat nasabah semakin terjerat dalam lingkaran kewajiban finansial yang seolah tidak berujung?
Informasi yang dihimpun SCNews.co.id menyebutkan, sejumlah nasabah mengaku masih dibebani biaya tunggakan dengan nominal mulai dari Rp150 ribu/Bulan hingga jumlah yang lebih besar, bergantung pada besaran kewajiban masing-masing.
Persoalannya bukan semata-mata besaran angka yang harus dibayarkan. Namun, pola pembebanan biaya yang menurut pengakuan nasabah terus berjalan setiap bulan selama tunggakan belum diselesaikan.
Jika mekanisme tersebut benar diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi khusus nasabah terdampak bencana, maka patut dipertanyakan sejauh mana perusahaan memberikan perlindungan dan ruang keringanan kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Situasi ini bahkan menimbulkan kesan seolah-olah nasabah terus dibebani kewajiban finansial yang semakin membesar. Praktik seperti ini perlu diperiksa secara serius agar tidak berkembang menjadi dugaan eksploitasi terhadap nasabah yang sedang berada dalam kondisi rentan.
Potensi Beban Ratusan Juta, FIF Perlu Buka Data
Sebagai ilustrasi, apabila terdapat sekitar 1.000 nasabah dengan rata-rata biaya keterlambatan Rp100 ribu per bulan, akumulasi pembebanan dapat mencapai Rp100 juta setiap bulannya.
Angka tersebut merupakan simulasi, bukan data resmi jumlah nasabah maupun pendapatan FIF. Namun, ilustrasi ini memperlihatkan pentingnya transparansi mengenai dasar pengenaan biaya, perhitungan bunga, denda, dan akumulasi kewajiban nasabah.
Jangan sampai masyarakat yang sedang berjuang menyelamatkan kondisi ekonominya justru menghadapi beban pembayaran yang semakin berat tanpa memperoleh penjelasan yang memadai.
Surat Edaran Bupati Jangan Berakhir Menjadi Pajangan
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 000.8.3/234/DSI/2026 tertanggal 28 Januari 2026.
Surat yang ditandatangani Bupati Haili Yoga tersebut menginstruksikan sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan relaksasi pembiayaan bagi nasabah terdampak bencana selama tiga bulan, terhitung Januari hingga Maret 2026.
Kebijakan tersebut merujuk pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2022, serta Surat OJK Nomor SP-220/GKPB/OJK/XII/2025 mengenai perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan bagi debitur terdampak bencana banjir dan longsor.
Namun, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana implementasi kebijakan tersebut terhadap nasabah FIF di Aceh Tengah?
Perlu dipastikan pula apakah seluruh produk pembiayaan FIF termasuk dalam cakupan kebijakan relaksasi tersebut, mengingat penerapannya harus mengacu pada ketentuan dan karakteristik masing-masing produk pembiayaan.
Jangan Jadikan Kesulitan Rakyat Sebagai Peluang Keuntungan
Persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai keluhan biasa. FIF Cabang Takengon perlu menjelaskan secara terbuka apakah biaya yang terus dibebankan kepada nasabah merupakan bunga, denda keterlambatan, atau komponen biaya lainnya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Otoritas Jasa Keuangan juga perlu turun tangan melakukan klarifikasi serta pengawasan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dengan ketentuan perlindungan konsumen dan kebijakan relaksasi pembiayaan.
Sebab, perusahaan pembiayaan memang memiliki hak untuk menagih kewajiban berdasarkan perjanjian. Namun, hak tersebut bukan berarti mengabaikan transparansi, perlindungan konsumen, dan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat sudah kehilangan harta akibat bencana, kemudian harus kehilangan lebih banyak lagi karena beban pembiayaan yang terus membengkak.
Di tengah penderitaan masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar surat kebijakan dan janji relaksasi, melainkan pelaksanaan nyata.
Kini publik menunggu jawaban FIF: apakah perusahaan hadir sebagai mitra pembiayaan yang memberikan solusi, atau justru membiarkan nasabah terus terperangkap dalam beban pembayaran yang semakin panjang?
Redaksi SCNews.co.id
Pos Terkait
PT. Suara Gayo Gramedia
Alamat Redaksi : Jln Takengon– Bintang, Desa Pedemun, Kecamatan Lut Tawar, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, 24515
Phone : 085133917947
E-Mail : redaksiscnews@gmail.com
Pos Trending
Pos Terbaru
Tidak ada komentar