DPP ALIANSI MAHASISWA NUSANTARA DUKUNG PROF. DR. SUFMI DASCO AHMAD SEBAGAI CALON WAKIL PRESIDEN RI: SOSOK PEMERSATU DI TENGAH DINAMIKA KEBANGSAAN

JAKARTA,SCNews.co.id – Dewan Pengurus Pusat Aliansi Mahasiswa Nusantara (DPP-AMAN) menyampaikan dukungan politik dan aspirasi kebangsaan terhadap Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia guna mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Koordinator Pusat DPP Aliansi Mahasiswa Nusantara, Agus Muliara, yang menilai bahwa Indonesia membutuhkan figur kepemimpinan nasional yang tidak hanya memiliki pengalaman politik dan kelembagaan, tetapi juga mempunyai kapasitas membangun komunikasi lintas kekuatan politik, menjaga stabilitas pemerintahan, serta merawat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Baca Juga

Ringankan Beban Korban Kebakaran, RESTE Salurkan Bantuan Logistik ke Jeget Ayu

13 Agu 2026

Menurut Agus Muliara, kepemimpinan nasional saat ini membutuhkan sosok yang mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, parlemen, partai politik, kelompok masyarakat sipil, kalangan akademisi, mahasiswa, serta berbagai elemen kebangsaan lainnya.

“Indonesia tidak kekurangan tokoh politik, tetapi bangsa ini membutuhkan figur yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan, meredam perbedaan, dan memastikan bahwa dinamika politik tidak mengorbankan kepentingan rakyat. Dalam pandangan kami, Prof. Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk mengemban tanggung jawab tersebut,” ujar Agus Muliara.

Rekam Jejak Kepemimpinan dan Kemampuan Membangun Komunikasi Politik

Baca Juga

Korwil SPPG Bungkam Usai Insiden MBG, Aktivis: Jangan Lari dari Tanggung Jawab

04 Sep 2026

DPP-AMAN memandang pengalaman Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI selama dua periode, yakni 2019–2024 dan 2024–2029, menjadi salah satu modal penting dalam menilai kapasitas kepemimpinannya.

Dalam menjalankan fungsi kelembagaan DPR RI, seorang pimpinan parlemen dituntut memiliki kemampuan mengelola perbedaan pandangan, membangun komunikasi antarfaksi, mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta menjaga hubungan konstitusional antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Bagi AMAN, kemampuan membangun komunikasi lintas kepentingan merupakan salah satu kualitas penting yang harus dimiliki seorang Wakil Presiden. Sebab, jabatan tersebut bukan sekadar posisi pendamping Presiden, melainkan bagian strategis dari kepemimpinan nasional dalam memastikan kesinambungan pemerintahan dan stabilitas kehidupan bernegara.

Agus menilai, pengalaman Dasco dalam dinamika parlemen memberikan bekal untuk memahami bahwa demokrasi tidak selalu menuntut keseragaman pandangan. Justru, demokrasi yang sehat membutuhkan kemampuan mengelola perbedaan melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme konstitusional.

Perspektif Hukum dan Akademis: Kepemimpinan yang Memiliki Landasan Keilmuan

Dari perspektif akademis dan hukum tata negara, DPP-AMAN juga melihat latar belakang pendidikan Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu aspek yang patut diperhitungkan.

Dasco memiliki latar belakang pendidikan teknik elektro dan kemudian melanjutkan pendidikan hukum hingga jenjang doktor ilmu hukum. Ia juga dikenal sebagai akademisi dengan gelar profesor di bidang hukum.

Pengalaman akademis dan profesional di bidang hukum tersebut menjadi nilai tambah dalam memahami persoalan ketatanegaraan, tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, hubungan antarlembaga negara, serta prinsip-prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Menurut Agus Muliara, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu membaca realitas politik, tetapi juga memahami batas-batas kewenangan konstitusional.

“Jabatan Wakil Presiden bukan ruang untuk memperluas kekuasaan politik seseorang. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, dan pemahaman mendalam terhadap sistem ketatanegaraan. Karena itu, kapasitas akademis dan pengalaman kelembagaan menjadi pertimbangan penting,” tegasnya.

Perspektif Sosial: Menjadi Jembatan antara Negara dan Masyarakat

DPP-AMAN menilai bahwa tantangan Indonesia ke depan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas politik, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Persoalan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, pendidikan, lapangan pekerjaan, penegakan hukum, hingga ketimpangan pembangunan antardaerah membutuhkan kepemimpinan yang mampu mendengar suara masyarakat secara langsung.

Wakil Presiden harus mampu menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar simbol dalam struktur pemerintahan.

Dalam pandangan AMAN, pengalaman Dasco berinteraksi dengan berbagai kelompok politik dan sosial di lingkungan parlemen dapat menjadi modal untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Agus Muliara menegaskan bahwa figur pemimpin nasional harus mampu berdiri di atas kepentingan kelompok dan golongan ketika menjalankan tugas kenegaraan.

“Kami berharap Indonesia dipimpin oleh figur yang tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menjauh, tetapi menjadikannya sebagai kekuatan untuk membangun bangsa. Stabilitas nasional tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kemampuan menghargai perbedaan dan mempertemukan berbagai kepentingan dalam satu tujuan kebangsaan,” ungkapnya.

Stabilitas Nasional Harus Dibangun Melalui Kolaborasi, Bukan Dominasi

DPP-AMAN berpandangan bahwa kesinambungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dukungan kepemimpinan yang solid, komunikatif, dan mampu menjaga keseimbangan hubungan antarlembaga negara.

Dalam sistem presidensial Indonesia, Wakil Presiden harus mampu menjalankan tugas yang diberikan Presiden serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan sesuai konstitusi.

Oleh karena itu, figur yang dipertimbangkan untuk mengisi jabatan tersebut harus memiliki kemampuan koordinasi, kematangan politik, pemahaman ketatanegaraan, serta komitmen terhadap kepentingan nasional.

Bagi AMAN, pengalaman Dasco di parlemen dapat menjadi salah satu modal untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan lembaga legislatif tanpa menghilangkan prinsip checks and balances dalam demokrasi.

Sebab, negara yang kuat bukanlah negara yang seluruh lembaganya selalu sepakat, melainkan negara yang mampu menyelesaikan perbedaan melalui konstitusi dan mekanisme demokrasi.

DPP-AMAN Mengajak Mengedepankan Kepentingan Bangsa

DPP Aliansi Mahasiswa Nusantara menegaskan bahwa dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad merupakan aspirasi dan pandangan politik organisasi yang disampaikan secara terbuka sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam dinamika ketatanegaraan.

AMAN juga menghormati sepenuhnya mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni Presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih salah satunya dalam sidang paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Karena itu, DPP-AMAN berharap Presiden Prabowo Subianto dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempertimbangkan figur yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, serta kemampuan menjaga persatuan nasional.

“Pada akhirnya, yang harus kita utamakan bukan siapa yang mendapatkan jabatan, melainkan siapa yang paling mampu mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan, bukan mempertajam perpecahan; membangun kepercayaan, bukan memperlebar jarak; serta menghadirkan stabilitas yang berpijak pada demokrasi dan konstitusi,” tutup Agus Muliara.

Redaksi