
Aceh Tengah, SCNews.co.id – Proyek pemugaran Lapangan Musara Alun Kabupaten Aceh Tengah yang menelan anggaran hampir Rp1 miliar mulai menuai sorotan. Persoalan ini mencuat setelah muncul pertanyaan mengenai status penyelesaian pekerjaan penimbunan lapangan yang sebelumnya diinformasikan telah mencapai progres 100 persen.
Kegiatan yang berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh Tengah tersebut dilaksanakan pada pertengahan tahun anggaran 2026. Namun, informasi mengenai rampungnya pekerjaan justru memunculkan tanda tanya setelah belakangan kembali terlihat aktivitas pekerjaan di titik lokasi yang sama.
Kondisi tersebut mengundang perhatian berbagai kalangan, termasuk aktivis Aceh Tengah, Ruhdi Sahara. Ia mempertanyakan apakah aktivitas yang kembali berlangsung itu merupakan bagian dari pekerjaan baru pada penghujung tahun anggaran 2026 atau justru berkaitan dengan pekerjaan sebelumnya yang diduga belum sepenuhnya tuntas.
Menurutnya, perlu ada penjelasan terbuka dari pihak terkait agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
“Jika pekerjaan sebelumnya telah dinyatakan selesai 100 persen, tentu publik berhak mengetahui dasar pelaksanaan pekerjaan yang kembali dilakukan di lokasi yang sama. Apakah ini kegiatan baru atau terdapat pekerjaan sebelumnya yang belum memenuhi volume sebagaimana mestinya?” demikian pertanyaan yang menjadi sorotan.
Persoalan ini dinilai penting untuk dijelaskan, mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari sisi pelaksanaan, volume pekerjaan maupun kesesuaian dengan dokumen kontrak.
Publik tentu tidak ingin muncul dugaan tumpang tindih pekerjaan ataupun persoalan kekurangan volume yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Dinas Perkim Aceh Tengah dan pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan mengenai status pekerjaan, realisasi anggaran serta dasar pelaksanaan aktivitas lanjutan di Lapangan Musara Alun.
Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi penting agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada masyarakat.
Redaksi
Tidak ada komentar