- DAERAHPT. LMR Tambang atau Ancaman Bisu di Aceh Tengah?
- BERITAProgres 10 Persen, Ada Apa dengan CV. Restoemi dan Leviling Consultan?
- DAERAHAkses Vital Lumpuh Jembatan Gantung Desa Tanjung Aceh Tengah Nyaris Putus, PUPR Akan Segera Tindak Lanjuti.
- DAERAHAgus Muliara:Lambannya Penempatan Jabatan Strategis,Dinilai Hambat Penyerapan APBK.
- BERITAKafilah Bintang Tembus 6 Besar MTQ Ke-35 Aceh Tengah: Camat Bintang Ucapkan Apresiasi kepada semua Pihak.
- PEMERINTAHAktivis Muda Gayo : Bupati Evaluasi Kepala Sekolah Yang Tidak Memenuhi Syarat
- HUKUMAliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah Ajukan Amicus Curiae: Minta PN Takengon Tegakkan Keadilan Pada Kasus Kekerasan Berencana. .
- BERITA*Geger di Hari Bhayangkara! Polisi Gagalkan Penyelundupan 45 Bungkus Sabu di Aceh Timur*
- DAERAHKejari Lhokseumawe Lakukan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Kegiatan KEK Arun
- DAERAH*BPBD Aceh Tengah Himbau Warga Waspada: Kebakaran Gunung Birah Panyang sampai Detik ini Belum Padam*

“Bersuara Demi Keadilan, Diberangus Kekuasaan: Kasus Mr. Jhon dan Wajah Buram Demokrasi Desa”
Takengon,SCNews.co.id -27 Juni 2025,
Kebebasan berekspresi kembali dipertanyakan di Kabupaten Aceh Tengah. Seorang konten kreator sekaligus pelaku seni, Sofyan Hakim alias Mr. Jhon, menjadi korban kesewenang-wenangan Forum Reje (kepala desa) setelah video reflektifnya tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan Dana Desa viral di media sosial.
Video tersebut bukan berisi makian, hujatan, apalagi ujaran kebencian. Hanya sebuah pesan moral bernuansa religius: “Berhati-hatilah dalam mengelola anggaran desa, karena semua akan kembali ke Tuhan.” Namun video itu malah memicu bara dendam dari para pemangku jabatan kampung.
Bukannya intropeksi, Forum Reje justru tersulut, seperti bara api tersiram bensin. Mereka bergerak cepat memaksa pemecatan Mr. Jhon dari jabatannya sebagai anggota Rakyat Genap Mupakat (RGM)—sebuah lembaga musyawarah desa yang seharusnya menjadi simbol demokrasi kampung.
“Entah dasar apa nama saya dihapus dari daftar RGM di kampung saya sendiri,” kata Mr. Jhon dengan nada kecewa kepada media.
Ironisnya, tuntutan yang diajukan tidak hanya pemecatan. Mr. Jhon bahkan dipaksa menghapus video tersebut dan meminta maaf secara terbuka. Jika menolak? Maka harus membayar “denda adat” berupa memotong seekor kerbau—seolah-olah menyampaikan kritik adalah dosa besar yang harus ditebus dengan persembahan.
Padahal, posisi RGM bukan ditentukan oleh forum reje, melainkan hasil pemilihan oleh masyarakat.
“Saya ini dipilih oleh masyarakat. Yang berhak mencabut mandat saya adalah masyarakat, bukan forum-forum yang merasa terganggu,” tegas Mr. Jhon dengan nada geram.
Lebih jauh, Reje kampung tempat Mr. Jhon menjabat RGM bahkan sudah mengajukan pengganti dirinya ke Dinas terkait. Sebuah langkah yang menggambarkan betapa dalamnya luka yang ditimbulkan oleh sebuah kritik yang seharusnya jadi cermin, bukan cambuk ego.
Kasus ini kini bergulir di tengah masyarakat. Mr. Jhon tak tinggal diam. Ia menyambangi instansi demi instansi, membawa satu misi: mencari keadilan.
“Kalau kritik saja dilarang, lalu untuk apa ada demokrasi di tingkat desa? Jangan-jangan yang takut dikritik, memang sedang menyembunyikan sesuatu?” ucap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah didesak turun tangan. Kasus ini bukan sekadar soal pemecatan, tapi juga menyangkut iklim demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan transparansi pengelolaan dana negara.
Masyarakat berharap, Pemkab tidak menutup mata. Hari ini Mr. Jhon, besok bisa siapa saja yang bersuara. Dan jika suara rakyat dibungkam, lalu apa lagi yang tersisa dari yang disebut “pemerintahan kampung”?
Sumber:Lintas Gayo.Com
(Redaksi)
Yusra Efendi
19 Jul 2025
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
Yusra Efendi
17 Jul 2025
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
Yusra Efendi
11 Jul 2025
Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme. …
Yusra Efendi
11 Jul 2025
Banda Aceh,SCNews.co.id – 11 Juli 2025, Proyek Waduk Keureuto kembali memicu badai polemik. Di balik klaim pembangunan untuk kepentingan nasional, terselip kisah dugaan perampasan hak tanah milik rakyat kecil. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya turun tangan, menyurati BPN Provinsi Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Tengah, menuntut klarifikasi resmi atas pengukuran lahan yang …
Yusra Efendi
09 Jul 2025
Aceh Utara,SCNews.co.id – 9 Juli 2025, Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad alias Rimung Buloh, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku seorang hakim dalam sidang kasus dugaan perampasan sepeda motor yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa (8 Juli 2025). Muhammad menyoroti langsung sikap Hakim Budi Sunanda, SH, MH, yang menurutnya …
Yusra Efendi
07 Jul 2025
Takengon, SCNews.co.id – Senin 7 Juli 2025, Banyak yang mengaku aktivis lingkungan, namun ketika hari pembongkaran tiba, sebagian dari mereka hilang dan tidak terlihat. Padahal, nama mereka tercantum dalam struktur resmi tim satgas penertiban. Senin, 7 Juli 2025. Raodah, seorang pegiat lingkungan yang konsisten berada di garda depan perjuangan ini, menyampaikan kekecewaannya dengan nada …
20 Jul 2025 5 views
Takengon, SCNews.co.id –20 Juli 2025, Desas-desus yang semula dianggap sekadar kabar burung kini mulai berwujud nyata. Sumber internal yang dapat dipercaya menguatkan dugaan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Reje Karang Bayur, Kecamatan Bies,sebuah kasus yang selama ini terombang-ambing di meja Inspektorat dan sampai membuat spekulasi Publik negatif terhadap …
19 Jul 2025 7 views
Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …
18 Jul 2025 13 views
Takengon, SCNews.co.id –18 Juli 2025, Kericuhan terjadi di Desa Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, setelah warga melakukan penggerebekan terhadap pesta liar yang melibatkan delapan orang,empat laki-laki dan empat perempuan,yang diduga melakukan pesta minuman keras dan narkotika jenis sabu-sabu dan pil terlarang. …
18 Jul 2025 14 views
Takengon, SCNews.co.id —18 Juli 2025, Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta subsider 10 hari kurungan terhadap terdakwa HA dalam perkara kekerasan fisik terhadap seorang perempuan berinisial RH, menuai kecaman keras dari Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hamidah, S.H., …
18 Jul 2025 15 views
Takengon, SCNews.co.id — 18 Juli 2025, Langkah hukum yang tidak lazim namun sarat makna diambil oleh Aliansi Advokat Perempuan Aceh Tengah dalam perkara dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial RHS yang terjadi di Hotel Bayu Hill, 17 April 2025 lalu. Melalui surat resmi tertanggal 18 Juli 2025, para advokat dari aliansi tersebut mengajukan permohonan sebagai …
17 Jul 2025 274 views
Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025. Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …
16 Jul 2025 200 views
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Edi Syahputra Linge aktivis Muda Gayo angkat bicara terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terhadap kepala sekolah di Aceh Tengah dinilai cacat hukum untuk beberapa kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini di dasari dengan ditemukan nya beberapa kepala sekolah tidak sesuai aturan …
16 Jul 2025 73 views
Aceh Utara,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Persoalan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara kian hari kian pelik. Proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi pengairan dan ketahanan pangan ini justru memunculkan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum juga kunjung diselesaikan pemerintah. Ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad alias Rimung …
16 Jul 2025 242 views
Takengon,SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Rahmudin juga pernah menjadi Guru Sekolah pada tahun 2010 -2017 Negeri berhawa sejuk Aceh Tengah dan saat itu. Hingga ia terjun ke dunia politik dan saat ini Rahmudin duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dari sekaligus menjabat Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Tengah. Rahmudin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kepala …
16 Jul 2025 201 views
Takengon, SCNews.co.id – 16 Juli 2025, Kasus kekerasan berulang terhadap seorang perempuan berinisial RH dalam komunitas Zumba di Aceh Tengah yang sempat terabadikan dalam sebuah Vidio Viral kembali menjadi sorotan tajam dan mendapat Perhatian Serius, kali ini dari tokoh Nasional Hak Asasi Perempuan, Ir. Samsidar, mantan Komisioner Komnas Perempuan periode 1998–2006. Melalui pernyataan resminya …

Comments are not available at the moment.