TAKENGON,SCNews.co.id — 24 Agustus,2026.Pacu kuda bukan sekadar perlombaan tradisional masyarakat Gayo. Di balik kemeriahan arena dan antusiasme ribuan penonton, terdapat potensi besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Aceh Tengah, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pandangan tersebut disampaikan Miftahuddin, Pengamat Publik, yang menilai pacu kuda harus mulai ditempatkan bukan hanya sebagai agenda olahraga dan budaya, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat.
Menurutnya, tradisi pacu kuda yang telah berlangsung turun-temurun memiliki nilai historis, sosial, budaya, sekaligus ekonomi. Setiap penyelenggaraan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendorong aktivitas perdagangan, kuliner, transportasi, penginapan hingga penjualan berbagai produk lokal.
«“Pacu kuda jangan hanya dilihat sebagai tontonan. Ini adalah momentum besar untuk menciptakan perputaran ekonomi masyarakat,” ujar Miftahuddin.»
UMKM Harus Mendapat Ruang
Miftahuddin menilai besarnya jumlah pengunjung merupakan pasar potensial bagi UMKM. Pedagang makanan dan minuman, kopi Gayo, kerajinan, pakaian, oleh-oleh, jasa transportasi hingga usaha informal lainnya dapat memperoleh manfaat langsung.
Namun, ia mengingatkan agar pelaku usaha kecil tidak sekadar dijadikan pelengkap kegiatan.
Menurutnya, pengelolaan lapak, parkir dan fasilitas perdagangan harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi pedagang. Jangan sampai biaya yang harus dikeluarkan untuk berjualan justru menggerus keuntungan masyarakat.
Isu tersebut sebelumnya juga menjadi bagian pembahasan persiapan Pacu Kuda HUT ke-81 RI di Aceh Tengah. Dalam rapat persiapan pada 12 Agustus 2026, Ketua DPRK Aceh Tengah mendorong agar penyelenggaraan dilakukan secara efektif dan efisien, termasuk memastikan harga lapak dan parkir tidak membebani masyarakat.
“Perhatian itu harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola pacu kuda yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Jangan Sampai Pesta Rakyat Membebani Rakyat
Miftahuddin menegaskan bahwa pacu kuda merupakan pesta rakyat. Karena itu, menurutnya, semangat utama kegiatan harus tetap dikembalikan kepada rakyat.
Pemerintah dan panitia dinilai perlu memastikan kebijakan terkait lapak, parkir, keamanan, kebersihan, transportasi dan fasilitas pendukung lainnya dilakukan secara transparan serta proporsional.
“Pedagang kecil bukan hanya pihak yang membayar sewa tempat. Mereka merupakan bagian dari ekosistem pacu kuda yang ikut menghidupkan kegiatan dan menggerakkan perekonomian,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah mencari titik keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan kegiatan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pacu Kuda sebagai Ekosistem Ekonomi Lokal
Lebih jauh, Miftahuddin mendorong agar pacu kuda dikembangkan sebagai ekosistem ekonomi lokal.
Area kegiatan, menurutnya, dapat ditata untuk menampung UMKM kuliner, produk kerajinan Gayo, kopi Gayo, ekonomi kreatif, produk pertanian hingga berbagai usaha masyarakat lainnya.
Dengan konsep tersebut, pacu kuda tidak hanya menjadi tempat masyarakat menyaksikan perlombaan, tetapi juga menjadi ruang promosi produk unggulan Aceh Tengah.
“Kopi Gayo, kuliner tradisional, hasil pertanian, kerajinan dan produk ekonomi kreatif lokal harus mendapatkan ruang. Dengan begitu, promosi tidak berhenti ketika pacu kuda selesai,” katanya.
Anggaran dan Tata Kelola Perlu Transparan
Selain persoalan UMKM, Miftahuddin juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan event berskala besar.
Ia menyebut publik perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai pengelolaan lapak, parkir, sponsor, fasilitas, keamanan, kebersihan hingga penggunaan anggaran.
Untuk pelaksanaan event Pacuan Kuda HUT RI ke-81, terdapat paket pengadaan pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah dengan nilai pagu yang disebut mencapai Rp500 juta.
Menurutnya, anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
“Transparansi bukan untuk menghambat kegiatan. Justru transparansi diperlukan agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penyelenggara semakin kuat,” tegasnya.
Jangan Hilangkan Jati Diri Pacu Kuda Gayo
Meski mendorong pengembangan ekonomi, Miftahuddin mengingatkan agar modernisasi tidak menghilangkan identitas pacu kuda Gayo.
Pacu kuda memiliki sejarah dan karakteristik khas yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Dataran Tinggi Gayo.
Manajemen, fasilitas, promosi, keterlibatan UMKM dan pemanfaatan teknologi digital, kata dia, memang perlu diperkuat. Namun, nilai tradisional dan semangat pesta rakyat harus tetap dipertahankan.
Dari Pesta Tradisi Menjadi Pesta Ekonomi Rakyat
Miftahuddin menilai keberhasilan pacu kuda tidak cukup hanya diukur dari jumlah penonton, jumlah peserta, kemeriahan acara ataupun besarnya anggaran.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Berapa banyak UMKM yang memperoleh keuntungan, berapa banyak produk lokal terjual, berapa banyak tenaga kerja terserap dan seberapa besar perputaran uang yang terjadi di tingkat masyarakat.
“Kalau masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung, maka pacu kuda bukan hanya berhasil sebagai event budaya dan olahraga, tetapi juga berhasil menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal,” ujarnya.
Ia berharap setiap penyelenggaraan pacu kuda ke depan mampu menjaga budaya sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.
“Pacu kuda jangan berhenti sebagai pesta tradisi. Pacu kuda harus berkembang menjadi pesta ekonomi rakyat—budaya tetap lestari, tradisi tetap terjaga, masyarakat terhibur, UMKM tumbuh, produk lokal semakin dikenal, dan ekonomi masyarakat semakin kuat,” pungkasnya.
Redaksi
Pos Terkait
PT. Suara Gayo Gramedia
Alamat Redaksi : Jln Takengon– Bintang, Desa Pedemun, Kecamatan Lut Tawar, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, 24515
Phone : 085133917947
E-Mail : redaksiscnews@gmail.com
Pos Trending
Pos Terbaru
Tidak ada komentar