Demokrasi Menjadi Ruang Saling Menghancurkan:Saatnya Kembali Pada PANCASILA Dan UUD 1994.

ADMIN
3 Okt 2026 12:37

BERITA 0 34

4 menit membaca

Jakarta,SCNews.co.id- Indonesia adalah negara demokrasi. Namun pertanyaan yang patut kita renungkan bersama adalah: apakah demokrasi yang berkembang hari ini benar-benar demokrasi yang kita cita-citakan?

Demokrasi seharusnya menjadi ruang untuk berbeda pendapat, mengoreksi kebijakan, memperjuangkan kepentingan rakyat dan mencari jalan terbaik bagi masa depan bangsa. Demokrasi bukan ruang untuk saling dendam, saling menjatuhkan, apalagi saling menghancurkan hanya karena perbedaan pilihan politik.

28 Des 2025

Bangsa ini tidak akan maju jika energi kita habis untuk saling mengamati kesalahan dan mencari kelemahan lawan politik. Generasi muda juga membutuhkan teladan. Politik seharusnya mengajarkan etika, tanggung jawab dan pengabdian, bukan hanya bagaimana memenangkan kontestasi.

Harapan pada Pemerintahan Prabowo

Dalam konteks tersebut, muncul harapan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan dan membawa Indonesia menuju pembangunan yang lebih berorientasi pada kemandirian bangsa. Pemerintah saat ini menempatkan transformasi nasional berbasis Pancasila, hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, ekonomi desa, koperasi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari agenda pembangunan.

Presiden juga menegaskan bahwa Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 menjadi landasan dalam pengelolaan kekayaan nasional dan upaya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Gagasan tersebut tentu membutuhkan kerja nyata seluruh jajaran pemerintahan. Jangan sampai gagasan besar berhenti di tingkat pusat, sementara pelaksana di bawahnya justru membuat masyarakat kesulitan memahami dan merasakan manfaatnya.

Salah satu contoh adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Pemerintah menempatkan koperasi tersebut sebagai instrumen untuk memperkuat perputaran ekonomi rakyat dari tingkat desa. Presiden juga menyampaikan bahwa koperasi diharapkan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, termasuk perdagangan kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, apotek desa, logistik, gudang dan cold storage. Konsep tersebut menarik karena menyentuh lan masvarakat. Tetapi program sebesar ini membutuhkan tata kelola yang kuat, transparansi, sumber daya manusia yang kompeten dan pengawasan yang baik. Jangan sampai program untuk rakyat justru kehilangan tujuan karena persoalan birokrasi, kepentingan kelompok atau lemahnya pelaksanaan.

Politik Harus Kembali kepada Etika Kita juga harus berani berbicara mengenai etika politik. Biaya politik yang tinggi dapat menciptakan persoalan serius apabila kekuasaan kemudian dipandang sebagai sarana untuk mengembalikan ongkos politik. Karena itu, pembenahan sistem politik dan tata kelola pemerintahan merupakan bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia. Pejabat publik seharusnya memahami bahwa jabatan bukan milik pribadi atau kelompok.

Jabatan adalah amanah.

Demikian pula kritik kepada pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Kritik tidak boleh langsung dianggap sebagai permusuhan. Sebaliknya, pemerintah juga harus mampu membedakan antara kritik yang membangun, kepentingan politik dan informasi yang tidak benar. Media massa dan media online mempunyai peranan penting dalam proses tersebut. Media harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan, menyampaikan fakta dan membuka persoalan yang memang perlu diketahui publik. Namun media juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga akurasi dan tidak memperbesar konflik hanya demi kepentingan perhatian publik.

Jangan Wariskan Konflik kepada Anak-Anak Kita

Pada akhirnya, yang harus menjadi perhatian kita bukan hanya siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam politik. Pertanyaan yang lebih besar adalah: Indonesia seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita?

Apakah mereka akan menerima bangsa yang terus terpecah oleh kepentingan politik?

Ataukah mereka menerima Indonesia yang damai, kuat, mandiri, berpendidikan dan memiliki ekonomi yang mampu memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat?

Pilihan tersebut membutuhkan kerja bersama. Pemerintah membutuhkan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pemerintah. Pengusaha membutuhkan kepastian hukum. Petani membutuhkan pasar. Anak muda membutuhkan pendidikan dan lapangan pekerjaan. Daerah membutuhkan konektivitas dan investasi. Dan semuanya membutuhkan stabilitas serta kedamaian. Karena itu, demokrasi Indonesia harus dikembalikan kepada tujuan utamanya: membangun kehidupan berbangsa yang bermartabat dan menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Kita boleh berbeda pilihan politik.

Kita boleh berbeda pandangan.

Kita boleh mengkritik pemerintah.

Tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa bahwa kita semua adalah bagian dari bangsa yang sama. Pancasila jangan hanya menjadi dasar negara yang dibacakan dalam upacara. UUD 1945 jangan hanya menjadi teks konstitusi. Keduanya harus menjadi pedoman nyata dalam menjalankan kekuasaan, membangun ekonomi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghadirkan keadilan sosial. Sebab masa depan Indonesia bukan milik satu kelompok politik. Masa depan Indonesia adalah milik generasi yang akan datang.

Penulis : Dody Iwa Kusuma Jaya

Redaksi