
BENER MERIAH,SCNews.co.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah meminta Kepolisian Daerah (Polda) Aceh turun tangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Bener Meriah.
GMNI menilai program revitalisasi sekolah merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan fasilitas belajar yang layak bagi peserta didik. Karena itu, pelaksanaannya harus diawasi secara serius agar anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
GMNI mengingatkan bahwa program pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan memiliki sejumlah titik rawan penyimpangan apabila tidak disertai transparansi, pengawasan teknis, serta keterlibatan masyarakat.
GMNI Bener Meriah meminta Polda Aceh, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), untuk melakukan pemantauan dan menindaklanjuti setiap informasi maupun laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Waspadai Sejumlah Modus Penyimpangan
Dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah, terdapat sejumlah potensi modus kecurangan yang perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dan masyarakat.
Pertama, penggelembungan anggaran (mark-up), yaitu dugaan menaikkan harga material bangunan, upah pekerja, maupun kebutuhan konstruksi melebihi harga pasar yang wajar. Praktik ini dapat mengakibatkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas bangunan justru menjadi keuntungan pihak tertentu.
Kedua, pengurangan volume pekerjaan. Dalam dokumen perencanaan, pekerjaan mungkin tercatat menggunakan material dan volume tertentu, tetapi realisasi di lapangan diduga tidak sesuai. Misalnya, ketebalan lantai dikurangi, jumlah rangka atap tidak sesuai, luas pekerjaan berkurang, atau spesifikasi material diturunkan.
Ketiga, penggunaan material di bawah standar. Penggunaan semen, besi, pasir, kayu, baja ringan, atap, maupun instalasi listrik yang tidak sesuai spesifikasi dapat mengurangi kualitas dan umur bangunan serta membahayakan keselamatan warga sekolah.
Keempat, laporan pertanggungjawaban fiktif atau tidak sesuai kenyataan. Hal ini dapat terjadi apabila dokumen pembelian material, kuitansi, nota, daftar upah pekerja, maupun dokumentasi pekerjaan dibuat tidak berdasarkan transaksi dan pekerjaan yang sebenarnya.
Kelima, pekerjaan tidak selesai tetapi dilaporkan selesai 100 persen. Modus ini berpotensi terjadi ketika laporan administrasi menyatakan pekerjaan telah rampung, padahal masih terdapat bagian bangunan yang belum dikerjakan atau belum memenuhi spesifikasi.
Keenam, pengaturan penyedia barang dan material. Perlu diwaspadai apabila pengadaan material diarahkan kepada pihak tertentu tanpa transparansi, terjadi konflik kepentingan, atau harga pembelian tidak mencerminkan harga pasar.
Ketujuh, kolusi antara pelaksana, pemasok, dan pihak yang melakukan pengawasan. Apabila terjadi, praktik tersebut dapat membuat penyimpangan teknis dan administrasi tidak terungkap karena pihak-pihak yang seharusnya melakukan kontrol justru saling melindungi.
Kedelapan, pemotongan anggaran atau pungutan tidak resmi. Setiap permintaan setoran, komisi, atau pembayaran di luar ketentuan kepada pihak yang tidak berwenang harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Kesembilan, manipulasi dokumentasi pekerjaan. Dokumentasi foto sebelum, selama, dan setelah pembangunan harus menggambarkan kondisi sebenarnya. Penggunaan foto lama, foto dari lokasi lain, atau dokumentasi yang tidak sesuai tahapan pekerjaan dapat menjadi indikasi laporan yang tidak akurat.
Kesepuluh, rekayasa hasil pemeriksaan dan serah terima pekerjaan. Hasil pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi tidak boleh begitu saja dinyatakan memenuhi syarat. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan didukung pengukuran teknis.
GMNI Minta Pengawasan Tidak Hanya di Atas Kertas
GMNI Bener Meriah menilai pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen administrasi. Polda Aceh perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan, anggaran, spesifikasi teknis, proses pelaksanaan, hingga hasil akhir pembangunan di setiap sekolah penerima program.
Pengawasan juga perlu melibatkan tenaga ahli konstruksi apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian volume maupun kualitas pekerjaan.
Selain itu, masyarakat, komite sekolah, guru, dan kepala sekolah harus diberikan ruang untuk menyampaikan informasi apabila menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program revitalisasi.
GMNI menegaskan bahwa kritik dan pengawasan tersebut bukan bertujuan menghambat program pemerintah, melainkan memastikan uang negara tidak disalahgunakan dan fasilitas pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Desak Transparansi dan Penegakan Hukum
GMNI Bener Meriah mendorong agar informasi mengenai sekolah penerima program, besaran anggaran, rencana pekerjaan, spesifikasi teknis, pelaksana kegiatan, serta progres pembangunan dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan bukti permulaan adanya tindak pidana korupsi, Polda Aceh diminta melakukan penyelidikan dan penegakan hukum secara profesional tanpa pandang bulu.
Pendidikan merupakan hak masyarakat dan anggaran pendidikan merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program yang seharusnya memperbaiki ruang belajar, ruang kelas, sanitasi, dan fasilitas pendidikan justru menjadi ladang keuntungan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
GMNI Bener Meriah mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran revitalisasi sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, teknis, maupun hukum.
Redaksi
Tidak ada komentar